Post-Truth, Polarisasi, dan Standar Ganda

Post-Truth, Polarisasi, dan Standar Ganda

Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Di era banjir informasi seperti sekarang, pernyataan Sayyidina Ali ini rasanya sangat relevan untuk diperhatikan.

Sebagaimana jamak diketahui, hari ini dunia telah memasuki era industri 4.0 yang mana kondisi tersebut memantik terjadinya revolusi besar-besaran dalam dunia teknologi informasi. Revolusi ini membuat alur penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat tersebar. Kini, siapa pun bisa terkoneksi dan terhubung dengan siapa pun di berbagai belahan dunia. Semua orang bisa menyebarkan informasi tanpa perlu khawatir oleh hambatan ruang, waktu, dan geografis. Semua dilipat dalam satu tarikan nafas lewat revolusi teknologi informasi.

Satu sisi hal itu berdampak positif. Tapi di sisi lain, hal ini berdampak pada terjadinya banjir informasi yang begitu pesat di berbagai platform media sosial tanpa bisa dibendung. Semua informasi kini tersedia di media sosial. Ingin belajar apa pun, media sosial menyediakan. Ingin mencari informasi apa pun, media sosial memfasilitasi. Realitas demikian pada hakikatnya positif karena membantu dan memudahkan aktifitas manusia.

Tapi pada titik yang lain, hal di atas juga berdampak pada semakin kaburnya standar-standar baku dalam informasi tersebut. Semakin banyak informasi yang beredar justru membuat semakin sulit memilah mana informasi yang benar dan yang hoax. Semua serba relatif. Kadang informasi yang secara kenampakan terlihat benar, pada faktanya justru hoax. Informasi yang secara akal sehat terkesan hoax, malah kadang justru faktual.

Situasi inilah yang nantinya oleh para ahli disebut sebagai era post-truth atau pasca kebenaran. Era ini sederhananya adalah sebuah periode di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Sesuatu yang jelas-jelas bohong, di era post-truth dapat dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi kebenaran dengan berbagai macam strategi komunikasi.

Contoh nyata dari hal ini terlihat dari kasus Ratna Sarumpaet yang berbohong bahwa dirinya telah dianiaya orang tak dikenal 2018 lalu. Dalam kasus tersebut, Ratna mengatakan bahwa dirinya telah dihajar oleh beberapa orang. Dengan memasang wajah bengkak layaknya habis dipukuli, Ratna berhasil meyakinkan banyak kalangan untuk percaya dengan apa yang dikatakannya.

Padahal, setelah ditelisik lebih jauh, ternyata Ratna berbohong kalau dirinya adalah korban penganiayaan. Wajah bengkak yang ia tunjukan merupakan efek dari operasi plastik yang sedang ia jalani. Sontak, kabar hoax ini mengagetkan publik. Berbagai tokoh nasional yang awalnya secara terbuka percaya dan bersuara mengecam pelaku penganiayaan seketika itu pula langsung minta maaf karena telah tertipu oleh Ratna.

Mereka yang tertipu pada umumnya ialah mereka yang memang sejak awal dekat dan ada di barisan Ratna dalam berbagai aktifitas politik. Ketika Ratna menyebut dirinya dianiaya, mereka langsung percaya dan mengaitkan bahwa tindakan itu merupakan dampak dari aktifitas Ratna sebelumnya. Padahal, fakta di lapangan jelas berbeda sama sekali. Ratna tidak dipukuli. Ia berbohong dengan mengaburkan kenyataan bahwa dirinya sedang menjalani operasi plastik dengan isu penganiayaan.

Kasus Ratna Sarumpaet menjadi contoh ideal bagaimana post-truth bekerja. Informasi sepihak yang diberikan Ratna dipercayai begitu saja oleh banyak orang tanpa ada upaya memeriksa kembali kebenarannya. Inilah realita dalam era post-truth. Semua serba kabur dan relatif. Informasi yang secara akal sehat nampak begitu meyakinkan, ternyata malah hoax. Informasi yang jelas seperti benar, ternyata justru salah. Oleh karena itu penting untuk hati-hati dalam mencerna dan memilah informasi di media sosial. Kita tidak boleh percaya begitu saja dengan apa yang ada di media sosial sebelum mengecek kebenarannya secara jelas.

***

Di era post truth, sebagian orang cenderung hanya mencari informasi yang sesuai dengan preferensi personalnya saja. Mereka hanya fokus pada siapa yang bicara atau seberapa berhubungankah informasi yang ada dengan pilihan politik, agama, identitas, budaya, hingga ras mereka. Mereka tidak fokus pada muatan atau substansi informasi. Mereka hanya peduli pada siapa yang bicara, bukan pada apa yang dibicarakan.

Contoh terbaik dari kondisi ini terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019. Pada dua Pilpres tersebut yang bertarung adalah Jokowi dan Prabowo. Sebagaimana jamak diketahui, Jokowi keluar sebagai pemenang dalam dua Pilpres itu. Ketika dua Pilpres ini terjadi, mereka yang pro Jokowi umumnya hanya mau membaca informasi yang berkaitan dengan kebaikan Jokowi dan mengabaikan semua informasi baik tentang Prabowo. Sebaik apa pun informasi yang disampaikan terkait Prabowo, bagi pendukung Jokowi akan selalu dianggap salah. Di mata pendukung Jokowi, Prabowo adalah pihak yang jahat, buruk, dan sebagainya. Logika yang berkembang di kepala mereka hanya logika dikotomis; Jokowi pasti baik, Prabowo pasti buruk.

Pendukung Prabowo juga demikian, mereka hanya mengkonsumsi informasi mengenai Prabowo tanpa mau membaca informasi mengenai Jokowi. Di mata mereka hanya Prabowo yang baik, di luar Prabowo semuanya buruk. Sebaik apa pun Jokowi diinformasikan, di pikiran para pendukung Prabowo semua itu tidak ada artinya. Jokowi dianggap tidak sebanding dengan Prabowo.

Kedua kubu hanya mau menggunakan informasi yang sesuai kebutuhan dan kepentingannya semata. Mereka hanya fokus pada siapa yang bicara, bukan pada apa yang dibicarakan. Asalkan yang bicara sudah pasti kubu Jokowi, pendukung Prabowo pasti tidak mau menerimanya. Asalkan yang memberi informasi adalah orangnya Prabowo, kubu Jokowi tidak akan sudi menganggapnya. Hal inilah yang ujungnya menjadi bahan bakar munculnya polarisasi yang signifikan di masyarakat.

Kedua kubu saling serang, saling caci, dan saling menjatuhkan satu sama lain seakan-akan Pilpres adalah pertarungan hidup mati. Padahal, yang menangguk untung setelah Pilpres berakhir justru hanya segelintir orang saja. Para elite di masing-masing kubu yang untung. Mereka yang mati-matian baku hantam di media sosial atas dasar loyalitas dan sejenisnya tidak dapat apa-apa.

Mereka masih harus membayar cicilan sendiri. Mereka masih harus membayar utang sendiri. Mereka masih harus membeli susu anaknya sendiri. Mereka masih harus bersusah payah sendiri tanpa pernah dipedulikan para elite yang mereka bela mati-matian. Begitulah realitas yang terjadi 10 tahun terakhir yang anehnya selalu berulang. Masyarakat seperti tidak juga sadar dengan keadaan yang ada. Mereka tetap saja membela mati-matian para junjungannya tanpa mau tahu bahwa mereka hanya dimanfaatkan. Mungkin ini adalah salah satu penyebab bangsa ini seperti tidak beranjak ke mana pun. Kualitas sebagian manusia Indonesia masih tidak rasional dalam menentukan pilihan.

***

Cerita tentang polarisasi di masyarakat seperti di atas masih terus terjadi hingga hari ini, meskipun bentuknya telah sedikit berubah dari yang ada. Jokowi dan Prabowo yang sebelumnya menjadi simbol polarisasi justru malah menjadi rekan kerja bersama dalam kabinet. Hal ini berdampak cukup signifikan terhadap peta polarisasi di masyarakat.

Kini ampas dari polarisasi Pilpres masih terasa di sebagian pendukung Jokowi dan Prabowo, walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar dibanding saat 2014 dan 2019. Khusus untuk pendukung Jokowi, polarisasi tetap dihidupkan oleh para buzzer berkedok influencer macam Abu Janda atau Denny Siregar. Keduanya dan para buzzer lain kerap menyerang siapa saja yang bersebrangan dengan Jokowi. Kadang serangannya memang tepat karena punya dasar pengetahuan dan data yang cukup. Tapi seringkali serangan mereka justru tidak memiliki dasar apa pun. Mereka membela Jokowi secara membabi buta tanpa argumentasi memadai.

Contoh nyata dari hal ini terlihat ketika Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 memuat gambar Jokowi yang dibayang-bayangi siluet Pinokio. Para pembela Jokowi langsung menyerang Tempo dengan menuduh bahwa edisi tersebut telah menghina Jokowi selaku kepala negara. Mereka menilai Tempo mendiskreditkan Jokowi dan sudah seharusnya menarik edisi tersebut dan meminta maaf kepada publik. Sebagian pendukung Jokowi bahkan hingga melaporkan Tempo ke polisi karena dituduh mencemarkan nama baik.

Para pendukung Jokowi hanya fokus pada gambar sampul majalah. Mereka tidak peduli dengan konten yang dimuat di dalamnya. Itulah sebabnya mereka memperkarakan Tempo sedemikian rupa. Bagi mereka gambar sampul majalah itu adalah penghinaan terhadap Jokowi. Tempo kemudian dituduh kadrun atau kadal gurun hanya karena bayangan siluet bergambar Pinokio. Lebih jauh, malahan para pendukung Jokowi garis keras ini sampai menyerukan untuk memboikot Tempo dan menurunkan rating aplikasi Tempo di playstore yang sialnya memang berhasil. Rating Tempo anjlok drastis. Kolom komentar di aplikasi Tempo dipenuhi dengan cacian yang memojokkan Tempo.

Tindakan para buzzer ini jelas konyol dan memuakkan. Mereka menyerang Tempo hanya karena sampul majalah yang dipandang menistakan junjungannya. Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa dalam sejarah Tempo adalah salah satu media massa yang terkenal kritis, objektif, dan netral dalam memberitakan sesuatu. Mereka yang besar di era Orde Baru dan paham sejarah pasti mengakui hal itu. Kini, kredibilitas Tempo yang telah terbangun sekian lama oleh para buzzer dihancurkan hanya karena sampul majalah yang oleh mereka ditafsirkan secara sepihak sebagai penghinaan.

Sesungguhnya, sikap para buzzer Jokowi yang anti Tempo ini dalam konteks demokrasi sah-sah saja. Demokrasi meniscayakan kebebasan berekspresi seluas-luasnya. Hanya saja, ekspresi yang ditampilkan oleh para buzzer hadir dengan wajah ganda. Satu sisi mereka mencerca Tempo, tapi dalam pemberitaan lain yang informasinya tidak bisa dibantah, mereka seperti setuju dan mengamini pemberitaan Tempo. Contoh dari realitas tersebut terlihat dalam pemberitaan Majalah Tempo edisi 4-10 Juli 2022 yang mengangkat mengenai bagaimana pengelolaan dana sumbangan kemanusiaan yang dikelola ACT (Aksi Cepat Tanggap). ACT sendiri adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penggalangan dana untuk urusan kemanusiaan.

Dalam kasus ACT, informasi yang diungkap Tempo berdampak signifikan terhadap opini publik. Sebagian besar masyarakat relatif setuju dan menerima laporan yang diberitakan Tempo. Denny Siregar di akun Twitternya ketika ramai perbincangan mengenai ACT pun ikut mengomentari dan setuju dengan narasi yang diangkat Tempo. Hanya saja, Denny tidak menyebut dirinya mendapat informasi dari Tempo, ia mengutip informasi dari media lain. Apakah Denny mengutip dari Tempo atau tidak, itu bukan hal penting. Karena tidak mungkin dirinya ikut berkomentar mengenai ACT kalau bukan Tempo yang memulai pertama kali perbincangan terkait hal itu. Jika Tempo tidak menurunkan laporan investigasi tentang ACT, tidak mungkin banyak orang akan memperbincangkan hal demikian. Oleh sebab itu, tidak penting para buzzer apakah mengutip Tempo atau tidak. Faktanya mereka pasti membaca dan menyetujui poin yang diangkat Tempo.

Yang penting untuk dicermati adalah mengapa orang-orang yang dulu bersikap paling keras terhadap Tempo, justru pada kasus ACT malah menyetujui isi pemberitaan Tempo? Inilah titik soalnya. Mereka yang anti Tempo gara-gara kasus sampul Jokowi Pinokio memainkan standar ganda. Mereka menolak Tempo dalam urusan informasi yang berkaitan dengan keborokan pemerintah, tapi menerima ketika Tempo mengangkat isu yang tidak ada irisannya secara langsung kepada pemerintah. Kasus ACT di atas menjadi contoh terbaik atas hal ini.

Sedari awal sikap para buzzer dan mereka yang anti terhadap Tempo sudah konyol. Mereka menyerukan memboikot Tempo hanya karena junjungannya disorot. Mereka tidak mencermati pemberitaan yang diangkat apa sampai sampul majalah itu kemudian menjadi demikian. Tingkah para buzzer Jokowi tak ada bedanya dengan tindakan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) yang menggeruduk Tempo karena karikatur Majalah Tempo edisi 26 Februari 2018 yang seperti menyindir batalnya kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia.

Keduanya sama-sama reaksioner dan memakai standar ganda. Pada edisi yang menyenggol idolanya, mereka menyerukan memboikot Tempo. Tapi pada edisi lain yang tidak ada kaitan dengan junjungannya dan sesuai dengan preferensi personalnya, mereka malah ikut menikmati publikasi dari Tempo. Beda dari dua kelompok ini hanya satu, pihak FPI mempersekusi secara fisik dengan menggeruduk kantor Tempo, sedangkan pihak buzzer Jokowi mempersekusi secara virtual lewat media sosial. Keduanya berbeda secara bentuk tapi secara hakikat sama saja.

Inilah salah satu fenomena yang muncul di era post-truth. Semakin cepat dan banyak informasi yang tersebar, membuat banyak orang lebih mudah berkomentar dan menghakimi daripada melakukan riset yang memadai atas informasi yang diterima. Cerita tentang seruan boikot dari para buzzer Jokowi dan simpatisan FPI dengan gamblang menunjukan hal itu. Kedua kelompok ini begitu mudah menghakimi Tempo sebelum mencari tahu duduk persoalan yang ada. Ketika apa yang dituduhkan ternyata tidak terbukti, mereka sendiri yang akhirnya malah mengamini pemberitaan Tempo dan pada ujungnya memakai standar ganda..

Kalau saja standar ganda ini tidak ada, atau kalau saja kedua kelompok ini tidak gampang menuduh sepihak kepada Tempo, diskursus publik kita mungkin seharusnya bisa lebih baik dari yang hari ini terjadi. Pasalnya, Tempo dalam berbagai publikasinya banyak menyorot berbagai persoalan penting yang jarang disorot media massa lain.

Investigasi Tempo mengenai ACT, bisnis PCR, hingga kongkalikong para elite untuk meloloskan wacana tiga periode Presiden-Wakil Presiden adalah sedikit contoh dari berbagai publikasi Tempo yang harusnya bisa dipercakapkan secara maksimal oleh publik. Namun karena citra Tempo kadung dirusak oleh para buzzer, alhasil perbincangan di ruang publik hanya dominan berkutat pada persoalan politik identitas dan berbagai hal remeh temeh lainnya. Kita kehilangan waktu dan energi untuk membahas hal penting. Waktu dan energi kita habis hanya untuk meributkan urusan-urusan tidak penting yang seharusnya tidak perlu diributkan.

Pada titik itulah kemudian kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib di awal tulisan menjadi relevan. Di era banjir informasi seperti sekarang, yang perlu dilihat terlebih dahulu adalah apa informasinya, bukan siapa yang menginformasikan. Kalau kita hanya fokus pada siapa yang bicara dan abai terhadap apa yang dibicarakan, kita hanya akan mengulangi tingkah konyol para buzzer yang mudah menghakimi tanpa punya alasan yang kuat. Oleh sebab itu, memilah informasi dan mencermati apa isi dari informasi itu menjadi bekal utama untuk siapapun agar tidak larut dalam dunia yang semakin dibanjiri informasi dari berbagai sisi. Tanpa itu, siapa pun akan tergilas dan tenggelam dalam samudera informasi yang tidak ada ujungnya ini.



Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta