Bongbong Marcos Jr dan Reorganisasi Kekuasaan Pascaotoriter

Bongbong Marcos Jr dan Reorganisasi Kekuasaan Pascaotoriter

Terpilihnya Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr sebagai Presiden Filipina baru-baru ini menjadi peristiwa yang mengagetkan berbagai pihak. Banyak orang yang memang cukup familiar dengan situasi politik Filipina heran. Bagaimana mungkin seorang anak dari diktator paling besar dalam sejarah negeri itu malah bisa menjadi Presiden. Ini adalah peristiwa aneh dan ajaib dalam konteks perpolitikan Filipina dan dunia.

Bongbong Marcos Jr merupakan anak dari mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Sr yang berkuasa dari 1965 hingga 1986. Ferdinand Marcos  dikenal karena memerintah dengan kejam. Ia tidak segan memenjarakan hingga membunuh lawan-lawan politiknya.

Ferdinand Marcos juga dikenal korup ketika menjabat. Diduga ia menyimpan hasil korupsinya di bank-bank Swiss dan berbagai bank di negara lain. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum kalau gaya hidup Marcos Sr dengan keluarganya terkenal mewah dan kerap menghambur-hamburkan uang.

Imelda Marcos yang tak lain adalah istrinya, konon memiliki ribuan barang branded seperti sepatu, tas, dan gaun-gaun mahal dari berbagai desainer terkenal dunia yang tersimpan di lemari rumahnya. Bagaimana cara Marcos dan keluarga bisa melakukan itu? Sebagian besar ahli yakin bahwa uang yang didapat dari hasil korupsilah yang dipakai untuk membeli barang-barang tersebut.

Marcos Sr berkuasa selama lebih kurang 21 tahun. Ia dilengserkan rakyat melalui aksi yang terkenal dengan people power pada tahun 1986. Setelah ia lengser, Filipina mereformasi sistem perpolitikannya menjadi seperti sekarang.

Marcos Sr sebenarnya adalah personifikasi dari bagaimana Suharto dan Orde Baru berkuasa di Indonesia. Keduanya sama-sama memimpin dengan tangan besi. Keduanya sama-sama diduga memperkaya dirinya sendiri dan keluarga selama menjadi Presiden. Keduanya juga sama-sama dijungkalkan secara paksa oleh rakyat. Bedanya, keluarga Suharto di Indonesia belum ada yang berhasil naik kembali ke tampuk pemerintahan. Sedangkan keluarga Ferdinand Marcos di Filipina justru sudah ada yang berhasil berkuasa kembali.

Fenomena kemenangan Bongbong Marcos Jr dalam Pilpres Filipina, memunculkan banyak pertanyaan di benak khalayak ramai. Bagaimana cara ia bisa menang dan mengapa ia sampai menang dalam pemilu? Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura, Made Supriatma, dalam satu artikel berjudul Daya Tahan Dinasti Politik di Filipina (2022), menjelaskan bahwa salah satu sebab mengapa Bongbong Marcos Jr bisa menang karena secara struktur politik kekuasaan di Filipina sejak puluhan tahun lalu diatur oleh dinasti-dinasti politik. Demokrasi di Filipina tidak seperti di barat yang cenderung rasional dan tidak terlalu terpengaruh oleh faktor sosial-budaya masyarakatnya.

Di Filipina, demokrasi justru acapkali dipengaruhi faktor budaya yang telah turun-temurun diwariskan. Salah satu contoh dari faktor budaya itu adalah dinasti politik. Hal inilah yang mengatur dan mempengaruhi jalannya demokrasi di Filipina. Menurut Made, yang terjadi di Filipina adalah bentuk dari "bossisme" atau demokrasi yang tidak bisa eksis tanpa orang kuat/bos-bos lokal. Di negara-negara barat demokrasi justru dapat berjalan tanpa perlu bergantung pada faktor demikian.

Pendapat Made satu nafas dengan Vedi R. Hadiz dalam Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pascaotoritarianisme (2022). Menurut Vedi, kehadiran bos-bos lokal bersama politik uang dan premanisme politik, menjadi ciri dari masyarakat yang kehidupan politiknya pernah dicengkram sistem politik otoriter.

Vedi mendasari argumennya dengan melakukan perbandingan di negara-negara yang baru “hijrah” dari otoritarianisme ke sistem politik yang lebih terbuka seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand. Dari penelusurannya, Vedi menemukan bahwa di negara-negara ini meskipun model atau bentuk politiknya berubah, tapi struktur dan relasi kekuasaannya tidak berubah. Politik di tiga negara ini relatif masih diatur oleh bos/elite lokal, uang, dan preman. Hal demikian terjadi karena sedari awal ketika politik tersebut berkembang, ia tidak secara penuh menggunakan logika politik liberal. Yang dipraktikkan justru model politik lain yang jamak disebut illiberal democracy. Hal ini yang nantinya membuat trayektori politik di negara-negara tersebut berbeda dengan yang terjadi di barat yang jelas-jelas mempraktikkan secara penuh logika politik liberal.

Illiberal democracy secara minimalis dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi yang dari luar nampak memakai logika dan model politik liberal ala barat, tapi pada praktik dan substansinya justru bukan nilai-nilai liberal macam keadilan, keseteraan, dan kebebasan berpendapat yang diaplikasikan. Melainkan monopoli, pengekangan, dan represi yang dipraktikkan. Inilah yang terjadi di negara-negara yang sistem politiknya secara sekilas terlihat demokratis padahal otoriter, seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand.

Tesis Vedi tidak berbeda jauh dengan argumentasi Jeffrey A. Winters dalam buku Oligarki (2011). Menurut Winters, di negara-negara yang sistem politiknya secara prosedural mempraktikkan demokrasi liberal macam Indonesia di era Suharto dan Filipina di era Ferdinand Marcos, justru sistem politiknya secara prinsip malah dikendalikan atau diatur oleh segelintir orang yang oleh Winters disebut oligark. Para oligark inilah yang dengan kekuasaan sedemikian rupa menjalankan politik sesuai kehendak mereka. Sebutan umum untuk menjelaskan bagaimana situasi ini terjadi kini dikenal dengan nama oligarki.

Winters dalam bukunya mengatakan bahwa Indonesia dan Filipina di masa otoriter sama-sama berjalan dengan logika politik oligarki. Keduanya juga memiliki kesamaan dari sisi varian oligarki yang berkembang di masing-masing negara. Winters menyebut bahwa kedua negara sama-sama dikuasai model oligarki sultanistik.

Oligarki jenis ini oleh Winters diinventarisir dengan ciri, pertama,  penguasa memerintah secara pribadi dan mengatur segala hal yang penting dalam politik dan ekonomi; kedua, penguasa mempertahankan kendali strategis atas akses terhadap kekayaan dan menggunakan sumber daya material sebagai bagian penting dasar kekuasaan mereka; ketiga, pemerintah mencoba mengendalikan kekuasaan pemaksaan/represi di dalam negara.

Catatan sejarah kedua negara penuh akan contoh dari bagaimana oligarki sultanistik ini dipraktikkan oleh pemerintah masing-masing. Oligarki inilah yang menjadi faktor penjelas mengapa dinasti politik dan bos-bos lokal di Filipina begitu kuat.

Ketika gelombang aspirasi perubahan mengalir di Indonesia, Filipina, dan Thailand, aspirasi tersebut tidak berhasil merubah pondasi dasar dari struktur politik yang ada. Yang berhasil dirubah hanya orang yang berkuasa dan model politiknya. Tapi prinsip dasar dari struktur politik di masa otoriter tidak berubah sama sekali. Politik masih dikuasai segelintir orang yang punya modal. Politik masih diperantarai oleh uang sebagai faktor pendongkrak suara. Politik juga nyatanya tetap memakai kekuatan koersif dalam rupa preman-preman lokal untuk melanggengkan kekuasaan.

Studi yang dilakukan beberapa ilmuwan politik seperti Ian Wilson dalam Politik Jatah Preman (2018), Edward Aspinall & Ward Berenschot melalui Democracy for Sale (2019) dan Burhanuddin Muhtadi lewat Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru (2020) dalam konteks Indonesia dapat menjadi gambaran akan dinamika yang terjadi di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru. Menurut ketiganya, meskipun reformasi telah berjalan 20 tahun lebih, nyatanya pengaruh politik uang dan preman-preman lokal seperti yang ada di era Suharto masih menjadi modus dan tidak lenyap dalam struktur pengelolaan kekuasaan di Indonesia. Yang berubah hanya aktor lapangannya saja. Tapi orang di balik layar dan pondasi politiknya masih sama.

Kenyataan inilah yang oleh Richard Robison dan Vedi R. Hadiz dalam Reorganising Power In Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age Markets (2004), disebut sebagai reorganisasi kekuasaan. Maksudnya kekuasaan para diktator yang memerintah memang telah lenyap, tapi struktur kekuasaan dan relasi kekuasaannya tidak berubah. Kekuasaan para diktator ini justru bertransformasi sedemikian rupa dalam berbagai bentuk. Transformasi itulah yang disebut reorganisasi kekuasaan. Artinya, ada perubahan keorganisasian dalam kekuasaan dari si A ke si B, tapi struktur yang menjadi basis kekuasaan tersebut tidak berubah.

Narasi demikianlah yang dapat menjelaskan mengapa Bongbong Marcos Jr bisa menang dalam Pilpres Filipina. Ia menang memanfaatkan struktur politik warisan orang tuanya yang tidak berubah meskipun reformasi telah dijalankan. Berkaca pada hal ini tidak keliru jika dikatakan kalau kemenangan Bongbong Marcos Jr bukanlah sesuatu yang unik. Kemenangan itu adalah keniscayaan dari tidak berubahnya struktur politik pasca otoritarianisme di Filipina. Hal ini sangat mungkin terjadi pula di negara lain yang memiliki perjalanan sejarah yang relatif sama seperti Filipina. Kalaupun ada perbedaan, paling-paling hanya dari sisi bentuk dan varian tergantung kondisi objektif yang ada.

Indonesia jelas punya potensi akan mengalami kejadian seperti yang dialami Filipina. Indonesia secara track politik punya kesamaan dengan Filipina. Keduanya sama-sama pernah ada di fase politik otoriter dan sama-sama masuk dalam era reformasi yang ternyata tidak ada bedanya dengan era otoriter. Dalam kasus Indonesia, kita tinggal menghitung dan mencermati konstelasi politik yang ada sekarang.

Mungkin untuk hari ini, keluarga cendana atau keluarga Suharto belum ada yang berhasil naik kembali ke tampuk kepemimpinan nasional. Namun hal itu bukan berarti menutup kemungkinan mereka untuk bisa menjadi “Bongbong Marcos Jr” di Indonesia. Kemungkinan tersebut jelas ada dan sangat potensial terwujud mengingat struktur politik Indonesia yang memang belum berubah signifikan, serta watak sebagian orang Indonesia yang mudah lupa dengan kejadian di masa lalu. Dua hal ini telah bisa menjadi prakondisi agar fenomena Bongbong Marcos Jr dapat muncul di Tanah Air.

Apalagi pola pikir sebagian masyarakat Indonesia masih belum rasional dalam menentukan pilihan politik. Masih banyak di antara kita yang mendasari pilihan politiknya hanya atas dasar suka tidak suka, latar belakang agama, ras, suku, dan iming-iming uang semata. Bukan memilih berdasar perhitungan logis mengenai visi dan kapasitas personal orang-orang yang akan dipilih.

Situasi tersebut menjadi unsur pendukung yang sangat mungkin membuat orang macam Tommy Suharto untuk muncul dan bertarung merebut kekuasaan di Indonesia. Pasalnya, Tommy mempunyai sumber daya ekonomi yang tidak sedikit. Uang yang dimiliki lebih dari cukup apabila ia hendak membeli suara orang-orang agar memilihnya entah menjadi Presiden atau sekedar anggota dewan. Uang yang ia punya juga cukup untuk menggerakan preman-preman untuk mengintimidasi siapa pun yang menghalangi jalannya.

Untuk itu, realitas politik yang terjadi hari ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Perlu intervensi dari kekuatan masyarakat sipil untuk menyeimbangkan sistem politik yang berlangsung sekarang. Struktur politik warisan Orde Baru yang jelas-jelas masih aktif berjalan sudah seharusnya dirombak atau kalau perlu dihapuskan secara total. Kalau tidak ada upaya positif menyikapi ke arah sana, bukan tidak mungkin fenomena Bongbong Marcos Jr di Filipina akan kita jumpai di Indonesia. Kalau itu sampai terjadi, bangsa kita benar-benar sukses menjadi bangsa yang tidak bisa belajar dari masa lalu.

Sumber Rujukan

Burhanuddin Muhtadi, Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru (2020)

Edward Aspinall & Ward Berenschot, Democracy for Sale (2019)

Ian Wilson, Politik Jatah Preman (2018)

Jeffrey A. Winters, Oligarki (2011)

Made Supriatma, Daya Tahan Dinasti Politik di Filipina (2022)

Richard Robison & Vedi R. Hadiz, Reorganising Power In Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age Markets (2004)

Vedi R.Hadiz, Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pascaotoritarianisme (2022)




Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta