Melihat Perang Rusia-Ukraina dari Sejarah Invasi Uni Sovyet ke Afghanistan

Kamis, 24 Februari 2022 lalu, Rusia resmi menyerbu Ukraina. Serbuan tersebut merupakan penanda meletusnya perang militer terbesar pasca Perang Dunia II di Eropa. Dalam perang ini, Ukraina disokong secara politik dan militer oleh NATO/blok sekutu pimpinan Amerika Serikat (AS).

Rusia yang sejak runtuhnya Uni Sovyet menjadi pewaris resmi imperium Sovyet adalah saingan resmi dari blok sekutu. Karena itulah, tidak keliru jika konflik Rusia-Ukraina dapat dibaca pula sebagai babak lanjutan dari persaingan di antara blok sekutu dan Sovyet.

Persaingan demikian jika dilacak sejarahnya sesungguhnya bukan sesuatu yang baru dan terjadi hanya sekali dua kali. Data mencatat bahwa peristiwa serupa terjadi berkali-kali di berbagai tempat di dunia. Salah satu daerah yang cukup rutin menjadi arena pertarungan blok sekutu dengan blok Sovyet adalah Timur Tengah. Bila kita melihat ke belakang, berbagai dinamika politik yang terjadi di Timur Tengah pasca Perang Dunia II berakhir, hampir tidak ada yang tidak berkaitan dengan kepentingan AS dan Uni Sovyet/Rusia.

Invasi militer Sovyet ke Afghanistan tahun 1979 salah satu contohnya. Peristiwa tersebut merupakan momentum penting yang bisa memberi gambaran bagaimana konflik model Rusia-Ukraina yang hari ini berlangsung sebenarnya pernah terjadi di masa lalu.

Perang Afghanistan

Latar belakang invasi Uni Sovyet ke Afghanistan tidak bisa dilepaskan dari faktor kompetisi pengaruh di antara Sovyet dan AS selaku negara pemenang Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II berakhir, dunia memasuki era perang dingin yang mempertemukan blok barat dengan AS sebagai pemimpinnya melawan blok timur pimpinan Uni Sovyet.

Kala itu, persaingan tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa pengaruh. Kedua blok yang bersaing, saling berupaya menyebarkan pengaruh ke berbagai kawasan di dunia. Tujuannya agar banyak negara menjadi bagian bloknya atau minimal berkiblat secara ekonomi-politik kepada salah satu blok yang ada, apabila tidak mau bergabung secara resmi. Salah satu kawasan yang menjadi sasaran penyebarluasan pengaruh blok barat dan timur adalah Timur Tengah.

Di antara dua kekuatan yang bersaing, yang pertama masuk Timur Tengah dan punya pengaruh relatif besar di sana adalah AS. Menurut Mantan Ketua BIN sekaligus mantan Ketua PBNU, As’ad Said Ali dalam Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya (2014), blok sekutu berhasil memainkan pengaruh di Timur Tengah setelah AS sukses mensponsori perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel pada Maret 1979.

Perjanjian ini sangat mengkhawatirkan Sovyet yang memandang perjanjian tersebut sebagai pakta pertahanan AS di Timur Tengah. Bila AS punya aliansi militer di Timur Tengah, eksistensi Sovyet akan terancam. Apalagi AS kala itu telah menjual lebih dari 5 ribu peluru kendali ke Arab Saudi dan mensuplai senjata ke Yaman Utara.

Berangkat dari fakta-fakta itu, tidak aneh jika selanjutnya Sovyet berupaya memberi perimbangan kekuatan dengan berusaha masuk pula ke Timur Tengah. Dan jalan masuk termudah dan terdekat yang bisa ditempuh Sovyet adalah Afghanistan. Pasalnya, Afghanistan dengan Sovyet secara geografis bertetangga dan di sana sudah ada partai komunis yang secara ideologi dekat dengan Moskow. Itulah alasan mengapa Afghanistan yang dipilih sebagai batu loncatan negeri beruang merah di Timur Tengah.

Awalnya, Sovyet belum berniat masuk secara fisik di Afghanistan. Strategi Moskow adalah dengan mendukung tokoh-tokoh lokal yang sehaluan dengan mereka. Taktik ini nyatanya berhasil dengan menempatkan Nur Muhammad Taraki selaku pemimpin partai komunis Afghanistan ke tampuk kekuasaan pada 1978. Namun seiring berjalannya waktu, Taraki tidak cukup kapabel untuk memimpin dan mengelola konflik di Afghanistan. Ia lalu digantikan oleh rekan di partainya Bernama Hafizullah Amin pada September 1979.

Di masa Amin ini situasi politik Afghanistan bukannya membaik malah justru makin memburuk. Pemberontakan sipil telah meletus di 24 provinsi. Hanya ada dua provinsi yang aman dari pemberontak. Sovyet yang tidak sabar melihat kondisi demikian lalu menerapkan operasi militer besar-besaran ke Afghanistan pada 27 Desember 1979.

Akibat dari serbuan ini, Hafizullah Amin tewas dan digantikan Babrak Kamal yang dijadikan pemimpin boneka oleh Sovyet. Masuknya Sovyet ke Afghanistan secara resmi menandai awal mulai invasi blok timur ke Timur Tengah.

Invasi Sovyet ke Afghanistan membuat AS berang. AS menyebut bahwa invasi tersebut melanggar HAM dan perjanjian internasional karena menyerbu negara berdaulat yang tidak sedang berperang. Kemarahan AS ada benarnya. Perilaku Sovyet memang melanggar banyak norma-norma internasional yang dipegang banyak negara sehingga layak untuk dikecam.

Hanya saja, sikap AS yang demikian disinyalir juga dipengaruhi oleh faktor persaingan politik antara mereka dengan Sovyet. Dengan Moskow yang telah menancapkan kekuasaan secara resmi di Timur Tengah, hal itu akan mengancam pengaruh AS di kawasan tersebut yang lebih dulu masuk dibanding Sovyet.

Itulah sebabnya kemudian AS melakukan berbagai cara untuk menjegal Sovyet di Afghanistan. AS gencar mengajak negara-negara lain untuk juga mengecam dan memberi sanksi secara politik maupun ekonomi kepada Sovyet. AS juga bahkan sampai turut mendukung aktifitas para jihadis Afghanistan secara finansial maupun militer dalam melawan Sovyet.

Apa yang dilakukan AS nyatanya memang berhasil. Sovyet kewalahan menghadapi para jihadis internasional yang tidak henti berdatangan dari seantero negeri muslim yang telah dilatih AS sebelumnya. Ujung dari ini semua, di akhir tahun 1980an, Sovyet perlahan-lahan menarik mundur pasukannya, hingga puncaknya pada 1989 Sovyet secara resmi mengakhiri operasi militernya di Afghanistan.

Kesamaan Invasi Uni Sovyet dengan Perang Rusia-Ukraina

Apa yang terjadi dengan konflik Rusia-Ukraina di tahun 2022, tidak berbeda jauh dengan invasi Uni Sovyet ke Afghanistan tahun 1979 lalu. Rusia yang kini menyerbu Ukraina diduga cemas dengan kebijakan politik Ukraina yang mulai berkiblat ke AS dan sekutunya. Rusia cemas jika Ukraina masuk ke barisan AS, hal itu akan mengancam eksistensi Rusia baik secara politik maupun kedaulatan. Pasalnya, Ukraina bersebelahan langsung dengan Rusia. Kalau Ukraina masuk menjadi bagian dari blok AS, otomatis musuh historis Rusia selama ini akan ada di pintu gerbang halamannya sendiri.

Inilah yang dikhawatirkan Rusia. Rusia khawatir kehadiran AS di depan pintu rumahnya akan mengancam mereka ke depannya. Oleh karena itu disusun siasat berbagai rupa oleh Rusia agar dapat menghentikan upaya Ukraina masuk ke dalam pelukan AS dan sekutunya.

Siasat terakhir yang diambil Rusia, semua orang sudah sama-sama tahu, Rusia menyerbu Ukraina untuk menjadikan negara itu tidak jatuh ke dalam pengaruh AS. Tindakan ini tidak berbeda jauh dengan tindakan Sovyet di Afghanistan dulu. Dengan dalih agar terjadi perimbangan kekuasaan dan eksistensi negaranya tidak terganggu, Sovyet menyerbu Afghanistan.

Apa yang dilakukan AS dalam konflik Rusia-Ukraina juga relatif tidak berbeda dengan yang mereka lakukan ketika dulu Sovyet menginvasi Afghanistan. AS mengecam dan menyerukan dunia internasional untuk memberi sanksi kepada Rusia. AS juga mendukung secara militer pasukan Ukraina dengan memberikan bantuan persenjataan untuk melawan tentara Rusia. Peristiwa ini persis sama dengan yang pernah terjadi di Afghanistan puluhan tahun lalu. Faktor pembedanya hanya dari sisi waktu dan tempat. Tapi secara model dan bentuk, tidak ada perbedaan mencolok antara konflik Rusia-Ukraina dengan invasi Sovyet ke Afghanistan.

Pelajaran untuk Konflik Rusia-Ukraina

Tindakan Rusia yang menyerbu Ukraina jelas melanggar HAM dan bertentangan dengan hukum internasional. Hanya saja, dalam konteks perang, yang diutamakan selalu kepentingan pribadi terlebih dahulu daripada kepentingan orang lain. Vladimir Putin selaku Presiden Rusia melakukan hal itu. Ia memilih menyerbu Ukraina dengan resiko dihujat dan disanksi dunia internasional demi menjaga kepentingan bangsanya sendiri di masa depan.

Hal demikian sudah sepatutnya menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain di dunia. Semua negara di luar kekuatan AS dan Rusia harus sadar bahwa dunia sekarang hanya dikontrol oleh segelintir negara saja, yang membuat ketidakberimbangan kekuasaan di dunia saat ini.

Ketidakberimbangan tersebut yang membuat konflik Rusia-Ukraina dapat terjadi di mana saja. Sangat mungkin besok perang model Rusia-Ukraina justru di Asia Tenggara, dengan Indonesia melawan Malaysia atau Malaysia melawan Singapura. Bisa pula perang ini bergeser ke Asia Timur dengan Jepang Melawan Korea Selatan atau Jepang melawan Korea Utara. Semua serba mungkin mengingat bagaimana kekuatan para negara adidaya hari ini yang bisa memantik perang di mana pun mereka mau.

Pada titik itu kemudian ide soal regionalisme menjadi penting untuk ditinjau kembali. Gagasan ini mengkhendaki agar negara-negara di berbagai kawasan dunia membangun aliansi militer dan ekonomi-politik antar sesama negara di kawasan masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar terjadi perimbangan kekuasaan, di mana kekuasaan tidak hanya berpusat pada negara-negara adidaya, tapi juga menyebar ke berbagai kawasan-kawasan lain.

Bila ini terwujud, apabila nantinya konflik seperti Rusia-Ukraina kembali meletus di tempat lain, negara-negara di luar yang berkonflik yang tidak punya pengaruh apa pun dengan jalannya konflik tidak akan terkena getah dari konflik tersebut. Hari ini negara-negara yang jelas tidak berkonflik dan kebetulan negara kecil serta tidak diperhitungkan dalam percaturan politik global, seperti diseret-seret oleh dua kekuatan yang bertarung untuk masuk di barisan masing-masing.

Hal tersebut tidak boleh terjadi di masa depan. Tiap negara sudah selayaknya berdaulat secara politik tanpa ada intervensi apapun. Nah agar suatu negara bisa berdaulat tanpa campur tangan siapa pun, perlu kekuataan penyokong agar kedaulatan itu benar-benar tercipta. Kekuataan itu tidak mungkin ada hanya karena negara itu sendiri.

Untuk itu, negara-negara yang pengaruh politiknya kecil ini perlu bergabung secara regional untuk menyatukan kekuatan. Agar ketika nanti negara adidaya memaksa untuk ikut serta terhadap sesuatu hal, karena mereka bersatu dalam aliansi kawasan, mereka punya pilihan apakah akan menolak atau menerima ajakan tersebut. Kalau ini terjadi, di masa depan wajah dunia akan berbeda dengan yang hari ini ada.

Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta