Gerakan Mahasiswa, Partai Mahasiswa, dan Perdebatan Lama yang Tak Kunjung Usai

Gerakan Mahasiswa, Partai Mahasiswa, dan Perdebatan Lama yang Tak Kunjung Usai

Gerakan mahasiswa, dalam diskursus ilmu sosial dan ilmu politik, menjadi salah satu topik kajian yang penting dan populer diperbincangkan. Dalam ilmu sosial, gerakan mahasiswa masuk ke rumpun kajian gerakan sosial. Kajian tentang gerakan mahasiswa setara dengan kajian tentang gerakan buruh, gerakan petani, dan berbagai gerakan sosial lain.

Masuknya gerakan mahasiswa dalam studi gerakan sosial bukanlah sesuatu yang aneh, mengingat fakta sejarah telah membuktikan bagaimana peran gerakan mahasiswa dalam perubahan sosial. Di berbagai belahan dunia, dalam rentang 100 tahun terakhir, gerakan mahasiswa menjadi salah satu elemen penting yang terlibat dalam berbagai proses perubahan sosial. Gerakan mahasiswa di Perancis 1968, gerakan mahasiswa di Tiananmen, Tiongkok 1989, gerakan mahasiswa dan pelajar di Chile 2006, hingga yang terbaru gerakan mahasiswa di Hongkong 2014 adalah sebagian contoh dari bagaimana gerakan mahasiswa terlibat dalam dinamika perubahan sosial.

Fenomena gerakan mahasiswa seperti yang terjadi di berbagai belahan dunia juga terdapat di Indonesia. Bukan maksud mengglorifikasi, tapi pada kenyataannya gerakan mahasiswa dalam sejarah Indonesia memang memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Gerakan mahasiswa dalam penggulingan Sukarno 1966, gerakan Malari 1974, hingga gerakan mahasiswa 1998 menjadi bukti peran gerakan mahasiswa dalam dinamika sosial politik di Indonesia.

Belum lama ini, gerakan mahasiswa kembali menjadi sorotan publik karena unjuk rasa besar menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode pada April lalu. Ribuan mahasiswa dari berbagai daerah serentak turun ke jalan selama beberapa hari guna menentang ide memperpanjang masa pemerintahan Presiden. Aksi ini sukses membuat isu tersebut perlahan-lahan redup gaungnya sekaligus sukses membuat gerakan mahasiswa kembali diperbincangkan luas, setelah sebelumnya terlibat demonstrasi besar menolak revisi UU KPK 2019 dan UU Omnibus Law 2020.

Partai Mahasiswa

Pasca demonstrasi besar-besaran menolak wacana Presiden tiga periode mereda, gerakan mahasiswa kembali menuai sorotan beberapa waktu terakhir. Pangkal soalnya adalah karena muncul Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) yang secara resmi telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). PMI diketuai oleh Eko Pratama, mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang juga merupakan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara.

Kemunculan PMI, memantik perdebatan di kalangan intelektual, politisi, dan di internal gerakan mahasiswa sendiri. Ada yang pro dan kontra dengan kehadiran PMI. Mereka yang pro berpandangan bahwa kelahiran PMI adalah bagian dari demokrasi. Menurut koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa, Ahmad Marzuki, pembentukan partai politik merupakan wujud perjuangan alternatif di luar gerakan mahasiswa di jalanan. Bagi Marzuki, jika melihat dinamika yang ada, tidak selamanya perjuangan jalanan itu memberikan dampak yang bagus. Menurutnya, jika mahasiswa mau mengubah sistem di situasi sekarang, mahasiswa harus masuk ke dalam sistem itu. Bukan lagi berjuang hanya dari jalanan.

Pendapat senada juga terlontar dari Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Kamhar menyambut baik kehadiran PMI. Menurutnya, PMI menjadi suatu gebrakan besar bagi mahasiswa untuk langsung sampai pada capaian membentuk partai politik. Suatu lompatan besar, yang bahkan tak mampu direalisasikan oleh generasi pendahulu yang monumental dalam sejarah pergerakan mahasiswa sepeti angkatan 66, angkatan 74, maupun angkatan 98.

Sedangkan mereka yang kontra menyebut bahwa kehadiran PMI rentan ditunggangi kepentingan kelompok tertentu. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai bahwa kemunculan PMI ini aneh, karena sikap politiknya yang tidak jelas, sumber dananya yang tidak diketahui, serta sepak terjang pengurusnya yang jarang terdengar.

Nada sinis serupa juga terlontar dari Ketua BEM Seluruh Indonesia (SI), Kaharuddin. Ia menolak jika PMI disebut mewakili kepentingan politik mahasiswa. Menurut Kaharuddin, orientasi partai politik yang mengarah pada kekuasaan bertentangan dengan perjuangan mahasiswa yang berbasis pada gerakan moral, bukan kepentingan tertentu. BEM SI tegas Kaharuddin menolak keras pemakaian nama mahasiswa dalam PMI. Baginya, mahasiswa perlu menjaga independensi dari mahasiswa itu sendiri, baik dari politik praktis atau kepentingan partai politik.

Kehadiran PMI ditengarai banyak kalangan bertujuan memilah dan menetralisasi gerakan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah agar terpecah dan terfragmentasi. Bila gerakan mahasiswa terpecah, otomatis kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap kekuasaan kekuataannya akan berkurang. Ketika kekuataan kelompok kritis ini berkurang, pemerintah akan berjalan relatif tanpa hambatan dan pengawasan. Yang diuntungkan dari ini semua pada ujungnya adalah pemerintah bukan rakyat.

Perdebatan yang Tak Kunjung Usai

Pro-kontra yang mengiringi kemunculan PMI sesungguhnya adalah hal lumrah. Dalam negara demokrasi sah-sah saja perbedaan pendapat semacam itu terjadi. Bahkan, kemunculan PMI pun sah kehadirannya dalam negara demokrasi. Tak ada yang keliru dengan hal itu. Hanya saja, perdebatan mengenai PMI kalau dipetakan secara lebih luas, sebenarnya hanya melanjutkan perdebatan lama tentang bagaimana peran dan posisi intelektual/cendekiawan di hadapan kekuasaan atau struktur politik.

Mahasiswa yang kini sedang disorot eksistensinya lewat isu partai mahasiswa bisa dikatakan merupakan kaum cendekiawan. Menurut Edward Shils, cendekiawan adalah orang-orang yang mencari kebenaran, mencari prinsip-prinsip yang terkandung dalam kejadian-kejadian serta tindakan-tindakan atau dalam proses penjalinan hubungan antara pribadi dan hakekat, baik hubungan yang bercorak pengenalan, penilaian, atau pengutaraan (Shils, 1984).

Jika memakai pengertian Shils ini, kelompok terdidik yang hari ini dikenal dengan nama mahasiswa jelas masuk ke dalam kategori cendekiawan. Mahasiswa merupakan kelas sosial tersendiri yang terdidik secara keilmuan dan memang dididik untuk menjawab berbagai permasalahan di sekitarnya. Meskipun, menurut analisis Shils, masuknya mahasiswa dalam kategori cendekiawan biasanya hanya terjadi di negeri-negeri yang masih terbelakang dan berkembang. Di negera maju, mahasiswa tidak dianggap cendekiawan. Indonesia tentu masih negara yang belum beranjak dari negara berkembang ke negara maju. Artinya, mahasiswa dalam konteks Indonesia bisa dimasukan dalam bingkai cendekiawan seperti yang disebut oleh Edward Shils.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara cendekiawan menjawab permasalahan di sekitarnya? Pada titik ini para intelektual bersimpang jalan. Sosiolog Arief Budiman misalnya, ia mengimajinasikan cendekiawan sebagai seorang resi/pandita yang aktifitas hariannya bertapa di atas bukit yang sepi, tapi ketika ada permasalahan di masyarakat yang tidak bisa lagi diselesaikan, ia akan turun membereskan masalah itu. Ketika masalah itu sudah selesai, sang resi akan kembali bertapa kembali di bukit, goa, atau tempat sepi. Apabila mahasiswa dikatakan sebagai cendekiawan, para mahasiswa akan keluar dari kampus tempat mereka belajar ketika permasalahan di masyarakat sudah tidak lagi bisa diselesaikan. Ketika masalah selesai, para mahasiswa akan kembali ke kampus untuk belajar seperti biasa. Itulah peran dan cara cendekiawan menyelesaikan permasalahan sosial (Arief, 1984).

Pendapat Arief tak berbeda jauh dengan gagasan adiknya sendiri Soe Hok Gie, seperti termuat dalam buku Zaman Peralihan (1967). Dalam salah satu artikel yang terdapat dalam buku  tersebut, Gie memaknai cendekiawan layaknya cowboy. Gie menulis,

“Seorang cowboy datang ke sebuah kota dari horizon yang jauh. Di kota tersebut sedang merajalela perampokan, perkosaan, dan ketidakadilan. Cowboy ini menantang para bandit berduel dan menang. Setelah bandit mati, penduduk kota yang ingin berterima kasih mencari sang cowboy. Tetapi ia telah pergi ke horizon yang jauh. Ia tidak ingin pangkat-pangkat atau sanjungan dan ia akan datang lagi kalau ada bandit yang berkuasa. Demikian pula mahasiswa. Ia turun ke kota karena terdapat bandit PKI Sukarno-Subandrio yang sedang meneror penduduk, merampok kekayaan rakyat dan mencemarkan wanita-wanita terhormat. Mahasiswa ini menantang berduel dan menang. Setelah ia menang, ia balik lagi ke bangku kuliah sebagai mahasiswa yang baik. Ia tidak ingin mengeksploitasi untuk dapat rezeki-rezeki.”

Di mata Gie, mahasiswa adalah cowboy yang datang ke kota untuk memberantas kejahatan dan menghilang seketika itu juga ketika kejahatan telah diberantas, sampai-sampai orang-orang tidak tahu siapa yang memberantas kejahatan tersebut. Bagi Gie gerakan mahasiswa akan bergerak ketika situasi sudah semakin kacau dan pergi ketika kekacauan telah teratasi. Gerakan mahasiswa menurut Gie haruslah menjadi kekuatan moral dan tidak pernah mendasarkan tindakan-tindakannya pada perhitungan politik. Gerakan mahasiswa harus bisa bergerak bebas di tengah keadaan yang chaos tanpa tersangkut kepentingan kelompok, golongan, atau politik tertentu. Abstraksi demikianlah yang selanjutnya membuat gerakan mahasiswa populer dan menjadi problematik karena disebut sebagai gerakan moral dibanding politik.

Bila menggunakan pendapat Arief Budiman dan Soe Hok Gie, dapat diambil benang merah bahwa cendekiawan tidak boleh larut dalam struktur politik yang ada. Cendekiawan harus mampu bebas bergerak di tengah situasi yang kacau, bukan justru masuk dan menjadi bagian struktur yang kacau tersebut. Gagasan ini seperti yang pernah disebut sosiolog Karl Mannheim. Kata Mannheim cendekiawan sebagai suatu kelompok merupakan semacam lapisan yang terapung bebas dalam masyarakat tanpa pertalian dengan suatu kelas tertentu (Mannheim, 1936). Artinya, apabila cendekiawan justru masuk dalam struktur politik dan menjadi bagian di dalamnya, ia telah mengkhianati hakikat dasar seorang cendekiawan yang berposisi di luar dan tidak terikat dari satu kekuatan politik tertentu.

Narasi demikian beriringan dengan tesis Julien Benda dalam Pengkianatan Kaum Cendekiawan (1999). Menurut Benda, ketika cendekiawan mulai terlibat dalam percaturan politik, pada titik itulah telah terjadi pengkhianatan atas prinsip dan hakikat dasar dari cendekiawan. Bagi Benda, cendekiawan seharusnya adalah orang-orang yang kegiatan hakikinya bukan mengejar tujuan-tujuan praktis. Cendekiawan ialah orang yang mencari kegembiraan dalam lapangan kesenian, ilmu pengetahuan atau teka-teki filosofis. Singkatnya ialah hal-hal yang tidak menghasilkan keuntungan kebendaan.

Pendapat Budiman, Gie, Mannheim, hingga Benda secara tidak langsung menyiratkan bahwa seorang cendekiawan pasti akan berjarak dan terkadang vis a vis dengan struktur politik yang ada. Kehadiran PMI bila memakai tesis ini jelas dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap esensi seorang cendekiawan. Tidak selayaknya gerakan mahasiswa yang notabennya merupakan bentuk lain dari cendekiawan masuk dalam struktur politik yang ada dan berusaha menjadi bagian di dalamnya.

Gerakan mahasiswa harusnya berjarak dengan kepentingan politik praktis dan fokus pada perjuangan moral dengan dipandu nilai-nilai universal umat manusia. Bukan justru berupaya menjadi penguasa baru atau bandit yang baru bila memakai terminologi Gie. Oleh sebab itu, pendapat mereka yang kontra dengan kehadiran PMI bisa dibenarkan secara teoritik bila ditinjau memakai tesis pengkhianatan kaum cendekiawan.

Pendapat yang percaya sebaiknya cendekiawan tidak masuk dalam politik oleh intelektual marxis ditentang habis-habisan. Menurut mereka tidak mungkin seorang cendekiawan berjarak dengan realitas atau struktur politik yang ada. Dalam tradisi pemikiran marxis, kesadaran seseorang dipengaruhi oleh eksistensinya dalam ranah praksis. Artinya kesadaran seorang cendekiawan tidak mungkin bisa muncul tanpa dialektika dengan struktur yang ada. Hal demikian berimplikasi pada ketidakmungkinan seorang cendekiawan untuk lepas dari struktur sosial politik yang menjadi konteks kehidupannya. Karena justru struktur politik itu yang membentuk jati diri seorang cendekiawan.

Antonio Gramsci, seorang marxis dari Italia adalah contoh pemikir marxis yang berpandangan demikian. Ia punya konsep intelektual organik, di mana singkatnya seorang intelektual tidak boleh lepas dari praksis. Artinya tidak bisa terlepas dari urusan-urusan teknis di lapangan. Dalam konteks gerakan mahasiswa, munculnya PMI dalam bingkai perjuangan sosial dapat dibenarkan jika menggunakan logika berpikir tradisi marxis.

Gerakan mahasiswa tidak bisa berjarak dengan realitas politik yang ada. Gerakan mahasiswa harus masuk dan melebur di dalamnya dengan tujuan menciptakan perubahan sosial ke arah lebih baik. Gerakan mahasiswa dalam tradisi marxis tidak boleh bersikap layaknya intelektual menara gading yang hanya sibuk di ruang kelas dan melihat realitas seakan-akan objek penelitian di laboratorium. Gerakan mahasiswa harus menjadi bagian organik dari perjuangan sosial. Konsekuensi logis dari hal ini menyiratkan perjuangan jangka panjang yang meniscayakan gerakan mahasiswa untuk berada di dalam atau di luar kekuasaan tergantung kebutuhan. Bukan justru mengambil satu bentuk perjuangan dan menegasikan model perjuangan lain selama-lamanya. Pada titik itu, PMI relevan eksistensinya dalam konteks perjuangan politik karena memang punya pegangan teoritik.

Jalan Tengah?

Perbedaan pandangan antara mereka yang menolak cendekiawan masuk dalam politik dan yang setuju, menjadi perdebatan lama yang tidak akan ada ujungnya. Kedua pendapat sama-sama punya argumentasi dan landasan berpikir yang kuat. Menurut hemat saya, kedua pendapat ini punya kebenaran masing-masing tergantung pada konteks situasi. Satu momen kadang memang cendekiawan sebaiknya berjarak dan tidak masuk ke dalam kekuasaan. Tapi di sisi lain, kadang memang cendekiawan sebaiknya masuk dan menjadi bagian dari struktur politik yang ada.

Jalan tengah dari ini semua tergantung pada kebutuhan perjuangan yang diambil berdasar kondisi objektif yang sedang berlangsung. Kalau situasi memungkinkan dan mengharuskan perjuangan masuk ke dalam struktur, maka masuk ke dalam struktur menjadi keniscayaan. Tapi jika ternyata situasi objektif tidak mendukung hal itu, maka berjuang di luar struktur adalah pilihan terbaik. Kehadiran PMI bisa dianalisa dengan jalan ini. Apakah memang sesuai kebutuhan atau tidak. Jangan-jangan secara strategis dan taktis, PMI bukan malah membuat perjuangan rakyat semakin kuat, tapi justru membuat semakin lemah. Kalau ternyata melemahkan kekuatan gerakan rakyat, sudah selayaknya PMI dibubarkan. Tapi jika ternyata ada dampak positif dari PMI terhadap perjuangan masyarakat sipil, maka kehadiran PMI pada titik tertentu bisa didukung dan mungkin bisa dijadikan salah satu model perjuangan baru.

Satu hal yang perlu dicermati, masuk atau tidak dalam struktur politik adalah pilihan strategis dan taktis di samping tentunya persoalan ideologis. Yang terpenting pilihan tersebut haruslah didasari nilai kebenaran yang universal. Bukan kepentingan untuk mencari keuntungan personal atau golongan/kelompoknya sendiri.

Realitas politik dewasa ini memang sedang mempertontonan kebobrokan yang sangat banal. Kita semua pasti sadar dan bisa melihat itu dengan nyata. Hanya saja, hal demikian jangan sampai membuat kita menjadi menolak atau anti politik secara brutal. Politik seperti disebut Soe Hok Gie dalam buku Catatan Seorang Demonstran (2011), memang adalah barang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor. Tapi suatu saat ketika kita tidak bisa menghindari diri lagi, maka terjunlah. Terjunlah ke dalam lumpur yang kotor tersebut.

Sumber Rujukan

Arief Budiman, Peran Mahasiswa sebagai Intelegensia, dimuat dalam Cendekiawan dan Politik (1984)

Daniel Dhakidae, Menerjang Badai Kekuasaan (2015)

Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, (2003)

Edward Shils, Kaum Cendekiawan dalam Perkembangan Politik Negara-Negara Baru, dimuat Cendekiawan dan Politik (1984)

Julien Benda, Pengkianatan Kaum Cendekiawan (1999)

Nezar Patria dan Andi Arief, Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni (2003)

Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran (2011)

Soe Hok Gie, Zaman Peralihan (1967)




Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta