Yang Luput Diperbincangkan dari Pilpres 2024

Kurang dua tahun dari sekarang, Indonesia akan mengadakan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Menurut jadwal yang disepakati pemerintah, DPR, dan lembaga penyelenggara Pemilu, 14 Februari 2024 dipilih menjadi tanggal berlangsungnya pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Di Pemilu 2024, masyarakat akan memilih Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD secara serentak.

Dalam Pemilu 2024, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, perhatian masyarakat umumnya akan tersedot pada momen Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres). Hingga detik ini, nama yang beredar untuk Pilpres nanti masih diwarnai oleh para politisi dari kekuatan politik lama macam Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, atau Anies Baswedan. Tidak ada nama baru di luar nama-nama tersebut.

Hal demikian wajar mengingat struktur dan kerangka politik Indonesia pasca Reformasi memang secara tidak langsung meniscayakan agar yang bisa tampil dan mencuat ke permukaan adalah mereka yang memang punya modal politik dan ekonomi mapan. Mereka yang tidak punya keduanya, biasanya akan sulit untuk merangsek naik ke tangga politik nasional. Tak heran kemudian jika politik Indonesia hanya berkutat di orang itu-itu saja. Struktur politiknya memang tidak kompatibel untuk melahirkan politisi baru di luar jalur yang ada.

Tokoh-tokoh politik yang digadang-gadang akan bertarung di 2024 adalah mereka yang punya modal di atas. Entah yang modalnya langsung ia pegang sendiri layaknya Prabowo, atau modal tidak langsung dalam rupa dukungan belakang layar dari mereka yang punya kekuatan politik-ekonomi sekaligus seperti Jokowi di 2014 lalu. Apapun bentuknya, yang pasti hanya dua model itulah yang akan mewarnai Pilpres 2024. Tidak ada yang lain.

Pilpres 2024 esok, masihlah Pilpres yang akan mempertarungkan mereka yang punya kuasa politik dan ekonomi secara sekaligus seperti pada Pilpres yang pernah terjadi sebelumnya. Bisa jadi pada Pilpres 2024 nanti, polarisasi di tengah masyarakat seperti pada Pilpres 2014 dan 2019 akan kembali terulang.

Kemungkinan tersebut cukup besar potensinya jika melihat gelagat yang terjadi belakangan, di mana buzzer dan politik identitas masih tetap dipakai sebagai strategi kampanye oleh para elite seperti pada perhelatan Pemilu sebelumnya. Bila strategi demikian bertahan sampai menjelang 2024, bau-bau akan kembali terbelahnya masyarakat sepertinya lumayan menyengat.

Kalau itu yang terjadi, politik Indonesia berarti belum bergerak signifikan sejak 10 tahun lalu. Kualitas demokrasi kita masih berkutat pada ranah prosedural dan seremonial belaka. Belum bergerak secara substansial pada ranah gagasan atau nilai.

Sibuk Mencari Supir daripada Mencari Tujuan Perjalanan

14 Februari yang menjadi tanggal resmi pelaksanaan Pemilu, aslinya bukan tanggal final yang tak dapat diubah. Kapan Pemilu berlangsung masih sangat mungkin untuk diubah. Pasalnya, suara-suara dari elite nasional yang ingin agar Pemilu ditunda masih santer terdengar hingga saat ini, meskipun Jokowi sendiri telah mengatakan kalau Pemilu akan berlangsung sesuai jadwal.

Tapi yang namanya politik, ia selalu dinamis dan fluktuatif. Hari ini arah politik ke barat, besok bisa saja berubah ke timur. Begitupun dengan Pemilu. Hari ini Jokowi menolak, tapi bisa saja dalam rentang satu tahun ke depan, sikap Jokowi berubah. Bukan tidak mungkin kalau ia malah mendukung wacana penundaan Pemilu. Tidak perlu kaget dan cemas apabila hal tersebut terjadi. Yang terpenting publik tidak boleh lupa kalau Jokowi adalah Presiden Indonesia yang sekaligus juga seorang politisi. Artinya gerak langkahnya pasti dipengaruhi oleh logika dan perhitungan politik. Jadi misalkan nanti Jokowi berubah pikiran terkait penundaan Pemilu, tidak ada yang aneh akan hal itu. Politik memang begitu adanya.

Yang patut dicemaskan dan dikhawatirkan adalah ketika Pemilu 2024 terjadi dalam kondisi minimnya gagasan yang hendak dibawa para kontestan dalam momentum tersebut. Hari ini, diskusi mengenai Pemilu 2024 berputar-putar hanya pada nama-nama para politisi yang akan turun gelanggang. Hampir tidak ada perbincangan secara serius dan komprehensif yang membahas mengenai gagasan apa yang akan diperjuangkan para kontestan apabila nantinya terpilih dalam Pemilu 2024.

Para politisi yang digembar-gemborkan akan maju dalam Pilpres 2024 belum ada yang bicara mengenai konsep atau imajinasinya mengenai Indonesia ke depan. Sebagian besar kandidat malah sibuk berkampanye secara terselubung di media sosial atau memasang baliho di mana-mana yang hanya menambah polusi visual di ruang publik, daripada menyampaikan gagasannya untuk Indonesia ke depan. Padahal gagasan ini penting, bagaimana mungkin seseorang berani maju dalam Pilpres, tapi tidak bicara mengenai gagasan yang akan diperjuangkan. 

Kenyataan di atas diperparah pula oleh sikap para relawan atau simpatisan yang telah mendeklarasikan dukungan kepada para tokoh-tokoh tersebut. Para simpatisan ini tidak berusaha menciptakan iklim perbincangan yang sehat dan menarik dengan mengarahkan publik agar bicara mengenai arah Indonesia ke depan. Yang dibincangkan dan diketahui oleh para simpatisan ini hanya bagaimana cara agar tokoh yang mereka dukung menang. Mereka tidak terlalu risau dengan gagasan apa yang akan dibawa orang yang mereka dukung. Yang penting yang didukung menang.

Kalau nantinya tokoh yang didukung menang, para simpatisan ini biasanya akan berkesempatan mencicipi kue kekuasaan yang berlimpah. Entah yang bentuknya komisaris perusahaan BUMN,  staf di kementerian, atau kecipratan proyek-proyek infrastruktur dan sejenisnya. Oleh sebab itu, di mata sebagian relawan, gagasan apa yang akan dibawa si calon itu urusan nanti. Yang terpenting calon jagoannya menang dulu. Urusan di luar itu bisa diatur di kemudian hari.

Hal ini bisa dicek secara langsung di lapangan. Perhatikan saja orang-orang yang sudah berkoar-koar mendukung A atau mendukung B. Argumentasi mengapa ia mendukung umumnya tidak pernah berdasarkan gagasan atau imajinasi politik dari calon yang didukung. Landasan utama mendukung cenderung berkutat pada sisi suka tidak suka terhadap si calon dan potensi timbal balik yang didapatkan apabila kita mendukung satu calon dan ia menang. Kalau kita suka satu tokoh, dan ia berpotensi memberi timbal balik sepadan atas kerja keras kita, tanpa pikir panjang pasti akan berbaris rapi para relawan atau simpatisan dari si calon.

Kenyataan demikian menurut saya berbahaya bagi kualitas dan dinamika politik dalam jangka panjang. Kalau tidak ada perubahan radikal dalam iklim dan dinamika harian dari politik Indonesia sekarang ini, ke depannya akan terjadi normalisasi bahwa politik memang hanya urusan dukung mendukung calon semata, bukan tentang bagaimana menciptakan kemaslahatan bersama. Dalam jangka panjangnya, publik bisa jadi tidak akan peduli lagi dengan gagasan dan ide yang akan dibawa si tokoh. Publik hanya akan fokus pada penampilan fisik, aktifitas harian si tokoh di media sosial, atau perilaku-perilaku populis macam blusukan dan lain sebagainya.

Padahal, ketiga hal tersebut tidak bisa menjadi indikator akan kualitas dan visi dari si calon. Bisa jadi politisi yang aktif di media sosial, berpenampilan menarik, dan kerap blusukan justru tidak punya konsep apa-apa untuk Indonesia. Yang dia tahu Indonesia harus maju dan sejahtera. Tapi apa maksud dari maju dan bagaimana cara Indonesia maju serta sejahtera jangan-jangan ia tidak tahu.

Karena itulah saya tidak setuju dengan model politik yang berkembang hari ini di mana ketokohan menjadi faktor penting. Bagi saya, yang terpenting adalah gagasan dan imajinasi kita untuk Indonesia ke depan. Kita seharusnya menyepakati terlebih dahulu gagasan atau cita-cita apa yang akan kita tuju sebagai sebuah bangsa ke depannya. Setelah menyepakati itu barulah kita bicara mengenai siapa orang yang layak memimpin kita menuju cita-cita tersebut.

Dalam konteks Pilpres 2024, para politisi yang ingin maju seharusnya bicara mengenai apa yang bisa Indonesia lakukan di kala konstelasi politik global yang semakin dinamis dan tidak terprediksi. Peluang apa yang bisa Indonesia manfaatkan di tengah perkembangan laju teknologi informasi yang semakin menggila. Kontribusi apa yang bisa diambil Indonesia menyikapi permasalahan krisis lingkungan. Itulah contoh topik pembicaraan yang selayaknya dibahas dan dipikirkan para politisi. Pembicaraan semacam ini nantinya dapat menjadi semacam ukuran apakah si politisi layak dan pantas atau tidak dalam mengemban amanah memimpin Indonesia dengan beban di pundak yang sedemikian rupa.

Yang terjadi hari ini kita malah seperti sibuk memilih supir atau nahkoda kapal daripada sibuk menyepakati atau memilih tujuan yang hendak kita tuju. Padahal itu sangat penting. Bagaimana mungkin kapal akan bergerak maju kalau arah yang ingin dituju belum jelas. Mungkin itu jawaban mengapa Indonesia sampai detik ini kalah bersaing dengan negara lain. Sebab utamanya tidak lain karena arah tujuan yang tidak jelas.

Butuh Konsepsi

Terus terang menyaksikan fenomena demikian, saya teringat kata-kata Soe Hok Gie dalam buku Catatan Seorang Demonstran (2011). Dalam buku yang sebenarnya merupakan catatan harian dari Soe Hok Gie itu, ada satu bagian yang bagi saya relate dengan situasi hari ini. Gie menulis bahwa kita butuh konsepsi untuk Indonesia ke depan. Segala daya upaya yang bisa dilakukan untuk menghasilkan konsepsi tersebut harus dikerahkan.

Konteks Gie menulis ini adalah ketika situasi Indonesia sedang gonjang-ganjing akibat manajemen politik Sukarno yang berusaha menjinakan berbagai ideologi besar macam Nasionalis, Agama, Komunis ke dalam satu platform politik bersama bernama Nasakom. Niat Sukarno sebenarnya baik, tapi mendudukan ketiga ideologi ini dalam satu meja merupakan keputusan keliru. Ketiga ideologi tersebut punya watak dan karakter yang predatoris. Tidak mungkin ketiganya akan berjalan beriringan tanpa gesekan. Pasti akan ada satu pihak yang bakal mendominasi. Dalam konteks Nasakom, Komunislah yang cenderung lebih dominan dan berpengaruh dalam politik Sukarno.

Kecondongan Sukarno kepada Komunis memantik respon negatif di tubuh militer. Militer yang secara politik dan ideologi bersebrangan jalan dengan PKI selaku representasi kelompok Komunis secara terbuka menentang, memprovokasi, dan mengkampanyekan seruan-seruan yang anti komunis. PKI pun melakukan hal serupa. Mereka menyerang kebijakan-kebijakan politik militer. Persaingan di antara kedua pihak pada akhirnya nanti berujung pada tragedi G30/S.

Itulah konteks situasi ketika Gie menulis Indonesia butuh konsepsi. Menurut Gie, kita butuh konsepsi politik yang bisa melampaui perdebatan di antara berbagai kekuatan yang bersaing. Konsepsi demikian harus bisa menjelaskan dan menjawab persoalan yang sedang terjadi. Konsepsi inilah yang bagi saya kita perlukan untuk menjawab berbagai permasalahan Indonesia dewasa ini. Kita butuh konsepsi untuk melihat dan mengarahkan ke arah mana Indonesia akan berjalan. Tanpa konsepsi, Indonesia akan menjadi kapal besar yang hanya bergerak mengikuti arah angin tanpa tahu hendak menuju kemana.

Diskursus tentang perlunya konsepsi inilah yang sekarang tidak muncul dalam perbincangan publik kita. Yang muncul malah obrolan tidak penting tentang siapa orang yang seharusnya menjadi Presiden di 2024. Padahal, lagi-lagi konsepsi inilah yang perlu segera dirumuskan untuk menjadi pedoman arah Indonesia ke depannya. Tapi nyatanya, jangankan perumusan konsepsi, perbincangan mengenai hal tersebut saja jarang. Para politisi jarang atau bahkan tidak ada yang bicara hal demikian. Itulah masalah kita hari ini.

Tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa depan sangat banyak dan berat. Semoga saja sebelum Pilpres 2024 datang, diskusi atau perumusan mengenai konsepsi ini bisa terjadi. Kalau memang bisa terjadi, hal itu akan berguna dan bisa menjadi alternatif baru dalam tatanan politik Indonesia dewasa ini. Alternatif yang bisa membawa Indonesia bangkit dari bangsa budak menjadi bangsa yang digdaya dan berdikari. Kalaupun konsepsi tersebut tidak lahir, atau perbincangan mengenai konsepsi ini tidak terlaksana, hal itu juga tidak masalah. Biarkan saja Indonesia berjalan seperti sekarang. Biar nanti Tuhan yang turun langsung memberi gambaran konsepsi masa depan untuk Indonesia.

Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta