Melihat Potensi dan Signifikansi Populisme Islam di Indonesia

Belum lama ini, saya mengikuti diskusi di salah satu organisasi gerakan mahasiswa tempat dulu saya pernah menjadi anggota. Diskusi kali itu berbicara mengenai Populisme Islam. Di dalamnya diulas mengenai asal usul Populisme dan persinggungannya dengan Islam hingga akhirnya melahirkan Populisme Islam.

Diskusi tersebut aslinya tak berbeda jauh dengan diskusi-diskusi lain.Yang membuat diskusi itu sedikit berbeda, muncul sebuah pertanyaan dari peserta diskusi yang untuk saya pribadi cukup menarik. “Mungkinkah Populisme Islam bangkit kembali dalam momentum pemilu 2024?” begitulah bunyi pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini dilontarkan untuk dijawab semua peserta diskusi.

Bagi saya, pertanyaan sejenis ini menarik karena memaksa kita untuk melakukan prediksi atau analisis situasi berdasar landasan pengetahuan yang sedang didiskusikan. Pengetahuan yang dimaksud bisa yang basisnya teori, pengalaman, hingga fakta sejarah. Pertanyaan semacam ini penting untuk menghindari diskusi masuk pada jebakan menara gading, di mana topik diskusi berjarak dengan kenyataan dan tidak bisa dipakai untuk menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.

Saya sendiri menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa kemungkinan Populisme Islam bangkit kembali di tahun 2024 itu tergantung situasi. Pasalnya, Populisme sebagaimana yang lazim terjadi di berbagai belahan dunia mana pun selalu dipengaruhi oleh tiga hal; pertama, kemarahan atau kekecewaan publik terhadap kehidupan sosial yang sedang berjalan, kedua, siapa tokoh yang akan muncul mengeksploitasi kemarahan publik, ketiga, momentum. Tanpa ketiganya fenomena Populisme sulit muncul dan menguat.

Potensi Kebangkitan Populisme Islam

Untuk konteks Indonesia, Populisme Islam seperti yang dulu pernah terjadi pada fenomena Aksi Bela Islam kemungkinannya bisa bangkit kembali pada pemilu 2024 menurut saya terbilang kecil. Alasannya karena tiga faktor yang menjadi basis epistemologis kemunculan Populisme tidak seluruhnya ada dalam konteks saat ini. Dari tiga faktor, yang hari ini ada baru faktor pertama, yaitu kemarahan atau kekecewaan publik atas situasi negara. Dua faktor lainnya relatif tidak ada.

Habib Rizieq Shihab (HRS) yang pada Aksi Bela Islam 2016 lalu menjadi aktor kunci yang menggerakkan massa, kini sedang di penjara. Para penggantinya tidak ada yang memiliki kemampuan seperti HRS bila ditinjau dari sisi agitasi, propaganda, dan kompetensi personalnya. Hal demikian diperparah pula dengan massifnya kontra narasi atas berbagai aspirasi Islam politik belakangan ini.

Kondisi itu membuat bahan bakar dari mobil bernama Populisme Islam tidak bisa terisi penuh. Kalaupun nanti sebelum 2024 HRS keluar penjara dan kembali berusaha menggerakan masyarakat layaknya yang terjadi di tahun 2016, saya prediksi daya ledak dari gerakannya tidak akan sebesar momentum Aksi Bela Islam. Ia hanya akan menjadi letupan kecil layaknya petasan korek yang dimainkan anak-anak ketika bulan Ramadan. Berisik tapi tidak mengkhawatirkan.

Sedangkan dari sisi momentum, sekarang ini belum ada momentum yang mampu menyatukan kekecewaan publik dalam satu gerakan bersama. Kekecewaan dan kemarahan publik beberapa tahun terakhir jelas ada dan mengendap di alam bawah sadar sebagian masyarakat. Hanya saja, dari berbagai kekecewaan itu, seluruhnya belum terkonsolidasi dalam bentuk satu gerakan bersama. Yang terjadi kemudian berbagai kekecewaan ini hanya disalurkan dalam bentuk keluhan-keluhan di media sosial dan obrolan-obrolan warung kopi tanpa ada imajinasi perubahan yang jelas.

Momentum dalam struktur gerakan sosial menjadi salah satu faktor penentu yang tidak boleh diabaikan. Mustahil sebuah gerakan sosial berhasil melakukan perubahan sosial tanpa ada momentum di dalamnya. Reformasi 98, Malari 74, aksi mahasiswa 66, gejayan memanggil, aksi menolak revisi UU KPK, hingga aksi menolak penambangan Batu Andesit di Wadas, Purworejo, selalu disertai momentum pendorong agar bisa meledak dan menciptakan gerakan bersama.

Pertanyaannya kemudian, momentum ini apakah datang dengan sendirinya atau justru diciptakan? Filsuf politik radikal, Alan Badiou mengatakan tidak ada momentum yang datang secara tiba-tiba. Momentum selalu terjadi berdasar konteks tertentu. Bahkan bisa dibilang momentum itu sebenarnya diciptakan.

Diciptakan di sini bukan berarti direkayasa atau disetting sedemikian rupa. Diciptakan menurut Badiou bermakna ketika para subjek radikal atau subjek politik bersetia dengan peristiwa yang diperjuangkan hingga nantinya momentum itu muncul. Contohnya begini, ketika gerakan reformasi 98 berhasil menurunkan Suharto, peristiwa itu diawali oleh krisis ekonomi yang parah di tahun 96-an. Krisis ekonomi ini yang kemudian berdampak pada ledakan kemarahan rakyat hingga menciptakan momentum gerakan bersama menggulingkan Orde Baru.

Nah momentum itu, bagi Badiou tidak terjadi begitu saja dari langit. Ia terjadi karena proses akumulasi permasalahan yang berlangsung bertahun-tahun. Akumulasi permasalahan ini tidak bisa meledak begitu saja jadi momentum politik tanpa ada subjek politik yang setia mengawal dan memperjuangkan berbagai permasalahan tersebut.

Kesetiaan di sini haruslah tertuju pada nilai kebenaran yang menjadi pondasi perjuangan, bukan pada bentuk atau capaian dari perjuangan tersebut. Misalkan perjuangan agraria berhasil memaksa pemerintah mencabut atau menunda proyek yang akan merampas tanah rakyat. Para aktivis yang mengawal kasus ini harus tetap bersetia terhadap kebenaran yang menjadi pondasi perjuangan, bukan pada capaian parsial dari perjuangan tersebut. Karena itulah momentum politik bagi Badiou tidak boleh ditunggu. Ia harus disiapkan dengan kesetiaan para subjek hingga momentum itu datang dalam satu konteks tertentu.

Jika memakai abstraksi teoritik model Badiou, momentum akan tercipta tergantung dua hal; pertama akumulasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, kedua, kesetiaan subjek terhadap kebenaran. Dalam konteks Populisme Islam, momentum yang akan memantik bangkitnya momen populis adalah kondisi tatanan masyarakat yang bermasalah dan kesetiaan para subjek di dalamnya untuk tetap berjuang mewujudkan cita-citanya.

Bila melihat situasi hari ini, akumulasi permasalahan yang berdampak pada kemarahan dan kekecewaan rakyat memang nyata adanya. Tapi subjek politik yang setia mengawal berbagai kekecewaan rakyat ini bisa dikatakan tidak ada dewasa ini. Rakyat sendirian meratapi situasi negara. Kondisi demikian berbeda dengan situasi sebelum Aksi Bela Islam meledak.

Sebelum Aksi Bela Islam muncul, akumulasi persoalan sudah muncul sejak tahun 2014, tepatnya pasca pertarungan Jokowi melawan Prabowo dalam Pilpres. Mereka yang kecewa dengan Jokowi dan tatanan yang ada bertemu dengan subjek-subjek yang setia berada satu barisan dengan mereka yang kecewa. Perkawinan silang ini yang ujungnya meledak setelah Ahok salah ucap dalam satu pidato di Kepulauan Seribu. Tanpa ada akumulasi kekecewaan dan subjek yang setia di dalamnya, ucapan Ahok tidak mungkin memantik gelombang kemarahan besar saat itu.

Kondisi hari ini berbeda dengan era Ahok dulu. Kemarahan publik jelas banyak jika ditinjau dari berbagai persoalan yang sekarang ada. Tapi subjek-subjek politik yang setia mengawal mereka yang marah ini tidak ada. Itulah sebabnya hingga detik ini tidak ada ledakan apa pun dalam kehidupan kenegaraan. Secara kasat mata negara seperti berjalan stabil tanpa ada permasalahan besar yang menyelimutinya. Padahal berbagai permasalahan yang ada sekarang, kalau benar-benar dicermati sudah lebih dari cukup untuk memantik rakyat turun ke jalan.

Atas dasar itulah saya berpendapat bahwa Populisme Islam dalam konteks 2024 kemungkinannya untuk bangkit kecil. Unsur-unsur pendukung Populisme Islam dalam situasi sekarang belum lengkap. Ketidaklengkapan unsur penyokong ini tidak berarti menutup kemungkinan Populisme Islam untuk bangkit di Indonesia.

Populisme Islam masih sangat mungkin bangkit karena aspek paling fundamental dari Populisme, berupa kemarahan dan kekecewaan rakyat masih ada. Tinggal apakah ada tokoh yang mampu mengambil peluang atas hal ini hingga nantinya momen populis itu muncul dan akhirnya meledak. Kalau tidak ada tokoh yang mengeksekusi kenyataan demikian, Populisme Islam hanya akan menjadi angan-angan.

Signifikansi Populisme Islam

Dalam rentang 10 tahun terakhir, Populisme memang menjadi topik perbincangan yang lumayan hangat dalam dinamika pemikiran politik kontemporer. Pangkal sebabnya, Populisme di banyak tempat menguat dengan cukup signifikan.

Jika di Indonesia ada Populisme Islam lewat fenomena Aksi Bela Islam pimpinan Habib Rizieq, di Amerika Serikat (AS) ada Donald Trump yang memakai logika populistik untuk menggaet suara. Di beberapa negara Eropa macam Prancis Populisme juga dipakai sebagai strategi menarik suara. Di Prancis ada Marie Le Pen yang memainkan pola populistik dalam taktik mendulang suara. Trump dan Le Pen sama-sama mengeskpoitasi sentimen anti imigran, anti kulit berwarna, anti Islam, dan anti LGBTQ di negara masing-masing. Bedanya, Trump berhasil menjadi Presiden AS dengan cara ini, sedangkan Le Pen malah kalah.

Berangkat dari hal di atas, saya melihat bahwa yang perlu dicermati sebenarnya bukan apakah Populisme Islam mungkin bangkit atau tidak ke depannya. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab justru kalau memang Populisme Islam bangkit, seberapa signifikan ia terhadap tatanan sosial-politik Indonesia. Jangan-jangan kalau Populisme Islam bangkit, pengaruhnya justru tidak signifikan. Jangan-jangan kalau Populisme Islam bangkit, tak ada perubahan apa pun yang terjadi dalam tatanan masyarakat.

Abdil Mughis Mudhoffir, kandidat Ph.D, dari University of Melbourne, yang fokus meneliti tentang Populisme Islam di Indonesia, menyebut bahwa Populisme Islam memang tampak besar dan seakan punya kekuatan besar. Tapi pada kenyataannya kelompok ini sebenarnya marjinal dalam dinamika sosial-politik nasional.

Suara mereka tak terlalu signifikan dan tidak solid dalam ruang politik nasional. Mereka hanya besar dari sisi basis massa, tapi kecil pengaruhnya dalam dinamika politik nasional. Hal ini terjadi karena hingga detik ini, tidak ada kelompok politik nasional seperti partai, yang merepresentasikan dirinya dengan kelompok ini. Dari sekian banyak partai, baik yang basisnya Islam maupun sekuler, tak ada satu pun yang mengafiliasikan dirinya dengan gerakan ini.

Vedi R. Hadiz dalam Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah (2016), menjelaskan bahwa sebab tidak signifikannya Populisme Islam di Indonesia karena tidak terbentuknya aliansi multi kelas yang kohesif dan kendaraan politik yang berjuang merebut kekuasaan di bawah satu panji besar umat Islam. Kelompok Populisme Islam terlalu terfragmentasi berdasar golongan dan basis religius masing-masing. Tidak ada kesatuan organik di tubuh mereka.

Itu sebabnya di internal kelompok Populisme Islam sendiri terdapat banyak kelompok yang tidak selalu bertemu pada semua isu atau persoalan masyarakat. Mereka hanya bertemu pada isu-isu tertentu seperti konflik Palestina-Israel, sweeping tempat maksiat ketika bulan Ramadan, atau keharaman mengucapkan selamat natal kepada umat Nasrani. Untuk isu-isu sosial-politik mereka kerap bersebrangan jalan.

Hal demikian membuat Populisme Islam di Indonesia acapkali hanya dijadikan kendaraan para elite politik nasional untuk mendulang suara dan simpati. Ketika suara digenggam, kelompok Populisme Islam tidak lagi dibutuhkan. Yang terjadi selanjutnya para politisi ini akan memutus hubungan begitu saja dengan kelompok Populisme Islam yang sebelumnya mereka tunggangi.

Bergabungnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke pemerintahan Jokowi menunjukan hal itu. Setelah Pilpres berakhir, di mana Prabowo-Sandi kalah, mereka justru masuk ke kabinet Jokowi. Padahal, sebelum Pilpres mereka melawan Jokowi dengan memakai sentimen yang muncul dari gerbong Populisme Islam. Namun ketika Pilpres usai dan mereka kalah, mereka malah jadi bagian pemerintahan Jokowi. Hal ini menggambarkan secara telak bagaimana tidak signifikannya kelompok Populisme Islam di Indonesia. Mereka hanya ramai di permukaan tapi kosong di dalamnya.

Pada titik itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Populisme Islam. Ia sama dengan ekspresi politik lainnya yang sama-sama berangkat dari permasalahan masyarakat dan bercita-cita menciptakan perubahan atas permasalahan tersebut. Tinggal nanti dilihat apakah ekspresi politis mereka ini berdampak pada kemanfaatan bersama atau tidak. Kalau tidak bermanfaat untuk tatanan sosial secara luas, Populisme Islam jadi satu barisan dengan para musuh rakyat yang bisa ditolak dan dilawan seketika itu juga. Tapi kalau ternyata justru menimbulkan kemanfaatan, Populisme Islam sebagai alternatif perjuangan politik dapat didukung dan dipakai di tengah kebuntuan politis atas tatanan yang ada.

Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta