Wacana Penundaan Pemilu dan Dilema Perjuangan Masyarakat Sipil

Wacana Penundaan Pemilu dan Dilema Perjuangan Masyarakat Sipil

Pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu sepakat menetapkan tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara serentak. Kesepakatan tersebut tercapai dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu, pada 24 Januari 2022 lalu.

Kesepakatan ini idealnya mengakhiri berbagai spekulasi mengenai Pemilu yang sebelumnya bermunculan, seperti perpanjangan masa pemerintahan Jokowi, wacana Presiden boleh menjabat sampai tiga periode, hingga penundaan Pemilu. Namun pada kenyataannya, polemik mengenai Pemilu 2024 masih terus terjadi pasca tanggal Pemilu ditetapkan.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) adalah orang pertama yang melempar isu mengenai penundaan Pemilu pasca penetapan tanggal Pemilu secara resmi. Kata Cak Imin, Pemilu sebaiknya ditunda karena apabila Pemilu tetap dilaksanakan di tahun 2024, hal itu akan mengganggu proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan akibat terpaan badai pandemi covid-19. Cak Imin ingin agar momentum perbaikan situasi nasional tidak hilang hanya karena Pemilu 2024. Cak Imin mengklaim bahwa idenya ini didasari kenyataan lapangan dan aspirasi masyarakat luas. Masyarakat mana yang ia maksud sampai detik ini tidak jelas.

Setelah Cak Imin melempar bola panas mengenai penundaan Pemilu, bak jamur di musim hujan, bermunculan tokoh nasional lain yang juga menyampaikan aspirasi serupa. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartanto, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, hingga Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan adalah para tokoh nasional yang pro-penundaan Pemilu seperti Cak Imin.

Argumentasi mereka semua juga tidak berbeda jauh. Mereka menilai bahwa Pemilu perlu ditunda 1-3 tahun untuk memberi ruang pada pemulihan perekonomian yang hancur akibat pandemi. Nantinya, setelah perekonomian membaik Pemilu baru bisa dilaksanakan. Menurut mereka, anggaran Pemilu yang hingga triliyunan rupiah akan sangat sayang digelontorkan begitu saja di kala kondisi masyarakat sedang susah. Lebih baik anggaran sebesar itu dipakai untuk menyuntikan modal usaha ke masyarakat daripada dihabiskan untuk Pemilu. Apalagi pengalaman Pemilu di dua kali kontestasi terakhir berakibat pada polarisasi masyarakat yang cukup berdampak pada kestabilan nasional.

Para elite ini melihat Jokowi sebagai sosok yang masih dianggap pantas memimpin Indonesia. Berbagai pencapaian yang dicapai selama pemerintahannya menjadi indikator oleh para pejabat negara ini untuk berpendapat bahwa Jokowi layak tetap menjadi Presiden Indonesia. Luhut Panjaitan dalam satu kesempatan bahkan sampai mempertanyakan mengapa Jokowi harus turun. Baginya tidak ada alasan untuk Jokowi turun dari pemerintahan mengingat keberhasilannya selama ini.

Meski KPU, pemerintah, dan DPR sudah menentukan kapan tanggal pasti Pemilu, namun hingga saat ini, polemik mengenai penundaan Pemilu masih bergulir. Polemik penundaan Pemilu berjalan beriringan dengan isu minyak goreng, KTT G-20, pembangunan IKN, dan berbagai isu lainnya. Menyikapi hal tersebut, publik terpecah menjadi tiga kubu, ada yang pro-penundaan Pemilu, ada yang menolak penundaan Pemilu, dan ada pula yang masa bodoh dengan penundaan Pemilu.

Mereka yang setuju penundaan Pemilu, umumnya terdiri dari simpatisan partai yang sejak awal sudah melontarkan isu ini, seperti PKB, PAN, dan Golkar. Selain itu, para pendukung garis keras Jokowi juga ada di kubu ini. Mereka ini umumnya adalah individu-individu yang tergabung dalam komunitas relawan Jokowi.

Alasan mereka sepakat penundaan Pemilu tidak berbeda jauh dengan argumentasi para elite negara yang sebelumnya sudah melemparkan isu ini. Seluruhnya menganggap situasi Indonesia sekarang yang sedang berjuang keluar dari krisis akibat pandemi tidak tepat jika dipaksakan untuk mengadakan Pemilu. Hal itu hanya akan memperburuk situasi. Mereka menganggap Jokowi masih layak memimpin Indonesia untuk keluar dari jurang krisis yang sedang membelit Indonesia saat ini.

Sedangkan mereka yang menolak penundaan Pemilu jika dipetakan terdiri dari partai-partai di luar yang sejak awal menggelontorkan isu penundaan Pemilu. Adapun partai yang menolak penundaan Pemilu meliputi PDI-P, Gerindra, Nasdem, PKS, dan Demokrat. PPP tidak masuk hitungan karena sejak awal cenderung pasif merespon isu ini. Walau patut diduga kalau PPP akan mendukung penundaan Pemilu mengingat posisinya selama ini yang cenderung menempel Jokowi sejak awal. Selain dari kalangan partai, mereka yang menolak juga ada yang berasal dari kalangan akademisi, aktivis pro-demokrasi, ormas-ormas sipil kemasyarakatan, hingga masyarakat sipil biasa.

Alasan mereka menolak penundaan Pemilu karena hal tersebut bertentangan dengan konstitusi dan warisan reformasi 24 tahun lalu. Reformasi secara jelas mengamanahi untuk membatasi kekuasaan Presiden. Jika kekuasaan tidak dibatasi, praktik otoritarianisme layaknya Orde Baru akan kembali bangkit dengan sendirinya. Dari situ kemudian, mereka berpendapat kalau Pemilu ditunda itu sama saja mengkhianati perjuangan berdarah yang dilakukan rakyat guna menumbangkan otoritarianisme. Apa artinya reformasi jika konstitusi yang menjadi pegangan justru dilanggar demi nafsu politik segelintir elite nasional.

Menurut Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, alasan penundaan Pemilu tidak masuk akal. Jika alasannya adalah karena Indonesia sedang krisis ekonomi, justru dengan Pemilu itu bisa jadi momentum untuk mengevaluasi kepemimpinan nasional yang gagal membenahi ekonomi. Kalau memang faktor ekonomi jadi faktor pendorong, seharusnya megaproyek macam IKN tidak dilanjutkan. Tapi pada kenyataannya, proyek IKN tetap jalan. Artinya persoalan ekonomi bukanlah menjadi penghambat berbagai proyek untuk berjalan. Argumentasi yang menyebut kalau Indonesia masih pandemi juga tidak bisa diterima akal sehat. Alasannya, hari ini dunia sedang bergerak ke arah endemi. Covid-19 akan menjadi endemi, tidak lagi pandemi seperti dulu ketika di awal 2020.

Selain itu, klaim para pendukung penundaan Pemilu yang menyebut kalau rakyat setuju terhadap penundaan Pemilu, di mata mereka yang menolak tidak memiliki pendasaran ilmiah. Data otentik atas klaim rakyat setuju penundaan Pemilu tidak ada. Luhut yang mengklaim memiliki big data percakapan media sosial yang condong setuju pada penundaan Pemilu tidak pernah mau membuka sumber datanya.

Malahan, data dari berbagai lembaga survei justru menyebut kalau masyarakat menolak penundaan Pemilu. Lembaga Survei Indonesia (LSI) misalnya, menurut hasil survei pada awal Maret 2022, sekitar 70% masyarakat Indonesia menolak penundaan Pemilu. Hasil LSI tidak berbeda jauh dengan publikasi Y-Publica yang menyebut, bahwa mayoritas masyarakat menginginkan penyelenggaraan Pemilu tetap sesuai jadwal. Hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) juga mengungkap hal senada. Menurut LSN, 68,1% masyarakat tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024. Data yang diungkap tiga lembaga survei di atas, secara telak membantah klaim sepihak mereka yang mengusulkan penundaan Pemilu. Pada kenyataannya, masyarakat yang dipandang setuju Pemilu, justru menolak penundaan Pemilu.

Wacana penundaan Pemilu bisa dibaca sebagai sebagai upaya memuaskan kepentingan para oligark yang 10 tahun terakhir panen keuntungan. Mereka menolak Pemilu karena hal itu akan berdampak pada konfigurasi ekonomi-politik lima tahun ke depan. Segala pencapaian yang mereka tuai, bila Pemilu tidak ditunda besar kemungkinan akan terganggu. Apa lagi jika Presiden selanjutnya nanti tidak pro terhadap kepentingan mereka, hal itu jelas pasti berpengaruh terhadap peta bisnis ke depannya. Untuk itu, daripada sibuk Pemilu dengan pertaruhan yang besar, lebih baik mendorong penundaan Pemilu agar struktur kekuasaan yang selama ini mendukung kepentingan para oligark tetap bertahan.

Pada titik itu, polemik penundaan Pemilu akan berjalan semakin seru beberapa waktu ke depan. Kubu yang pro dan kontra terhadap penundaan Pemilu pasti akan bergesekan secara wacana ke depannya. Hal demikian tentu baik dalam negara demokrasi. Hanya saja, perdebatan yang timbul dari wacana ini perlu disikapi secara hati-hati oleh mereka yang memang memiliki niatan baik untuk kemajuan Indonesia.

Pasalnya, dari dua kubu yang berpolemik sebenarnya sama-sama rentan disusupi oleh pihak-pihak yang hanya ingin mengedepankan kepentingannya sendiri. Di kubu pro misalnya. Di kubu ini, mungkin ada dari mereka yang memang melihat penundaan Pemilu sebagai sesuatu yang tepat dan paling punya manfaat terhadap situasi Indonesia saat ini. Mereka mendukung penundaan Pemilu karena murni melihat maslahat dari penundaan Pemilu tanpa ada embel-embel kepentingan personal di dalamnya. Tapi orang-orang ini harus sadar kalau mereka berada satu barisan dengan para elite partai dan pejabat negara yang sangat patut diduga memiliki agenda lain di balik penundaan Pemilu. Karena itulah, siapa pun yang mendukung Pemilu ditunda karena niatan tulus harus berhati-hati. Jangan sampai suara mereka justru dipakai para elite tidak bermoral untuk menunggangi niat baik mereka.

Kondisi di atas terjadi pula dalam kubu penolak Pemilu ditunda. Di kubu ini, para akademisi, aktivis, hingga pimpinan ormas macam Muhammadiyah harus waspada. Mereka satu gerbong dengan PDI-P, Gerindra, PKS, dan berbagai partai lain yang juga menolak Pemilu ditunda. Titik soalnya, kumpulan partai politik ini patut diduga punya maksud lain dalam usaha mereka menolak penundaan Pemilu. Jangan-jangan mereka menolak Pemilu bukan karena melihat ada hal substansial yang dilanggar apabila Pemilu ditunda. Jangan-jangan maksud mereka menolak Pemilu ditunda karena sudah tidak sabar untuk berkuasa menggantikan Jokowi. Jangan-jangan mereka menolak pemilu ditunda karena sudah tidak tahan untuk panen keuntungan ketika berkuasa.

Dugaan ini wajar mengingat partai politik pada dasarnya memang berorientasi pada perebutan kekuasaan. Kalau ada partai yang menyebut mereka tidak berorientasi pada kekuasaan itu jelas pembohongan publik. Partai dibentuk justru untuk berkuasa. Mereka yang menolak penundaan Pemilu harus sadar hal ini. Mereka tidak boleh lengah agar tidak ditunggangi oleh kepentingan para elite partai.

Kenyataan di atas menjadi dilema tersendiri bagi siapa pun yang memang masih memiliki niatan baik terhadap jalannya negara. Satu sisi mereka harus bersuara atas situasi yang terjadi berdasar pengetahuannya. Tapi di sisi lain, suara mereka ini sangat rentan dikomodifikasi oleh para politisi demi kepentingannya sendiri. Itulah letak dilemanya. Maju kena, mundur juga kena.

Hal demikian bisa terjadi karena elemen masyarakat sipil tidak memiliki kendaraan politik yang representatif. Partai politik yang secara esensial adalah kendaraan politik masyarakat, pada kenyataannya justru berjarak dengan masyarakat. Berbagai hal yang mereka suarakan seringkali bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak. Di era saat ini sulit untuk menyebut partai adalah perwujudan dari kehendak rakyat. Partai hanya mewakili aspirasi golongan, bukan masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, ke depan elemen masyarakat sipil perlu kanal alternatif dalam menyampaikan aspirasinya. Kanal ini haruslah yang benar-benar representatif terhadap kepentingan masyarakat. Model kepartaian yang dominan belakangan jelas tidak bisa dipakai dalam konteks ini. Diperlukan platform baru yang lebih terbuka dan dapat mewakili semua masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya. Bentuk dari hal ini bisa beraneka macam, bisa berbentuk partai asal dengan model dan struktur yang berbeda dari yang telah ada. Bisa pula organisasi yang strukturnya cair, bisa pula aliansi yang terdiri dari individu-individu bebas. Semua model bisa dicoba dan dieksperimentalkan. Yang terpenting unsur penyokongnya harus representatif terhadap semua kepentingan masyarakat.

Pembentukan kanal alternatif ini penting agar suara-suara masyarakat tidak mudah dikooptasi oleh para elite seperti yang mungkin terjadi saat ini dalam kasus penundaan Pemilu. Selain itu, adanya kendaraan alternatif membuat masyarakat sipil punya posisi tawar lebih dalam struktur kenegaraan. Terlampau banyak kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat banyak yang hanya melibatkan para elite negara dalam penyusunan kebijakannya. Hal demikian tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Masyarakat harus secara nyata terlibat dalam penyusunan gerak negara. Dalam konteks tersebut, pembentukan ruang politik alternatif menjadi keniscayaan dalam bingkai kenegaraan kita saat ini.