Perang Rusia-Ukraina dan Omong Kosong Kampanye Kick Politic Out of Football

Perang Rusia-Ukraina dan Omong Kosong Kampanye Kick Politic Out of Football

24 Februari lalu, Rusia resmi menyerang Ukraina. Perang terbuka antar kedua negara pun tidak bisa dihindari. Negara barat para anggota NATO mengecam Rusia atas tindakannya tersebut. Mereka menyebut tingkah Rusia sebagai invasi. Sedangkan Rusia berkelit dengan mengatakan bahwa aksi yang mereka lakukan bukanlah invasi, melainkan operasi militer. Apapun istilah yang dipakai, faktanya Rusia menyerbu Ukraina dan memantik perang fisik terbesar di Eropa setelah Perang Dunia II.

Konflik Rusia-Ukraina sebenarnya sudah berlangsung sejak 2008. Hanya saja, selama rentang waktu 14 tahun sejak 2008 hingga 2022, gesekan kedua negara cenderung masih berkutat pada perang kata-kata, belum sampai pada angkat senjata. Baru pada 24 Februari 2022, eskalasi konflik memuncak menjadi perang bersenjata.

Tingkah Rusia yang menyerbu Ukraina dihujat dan disesalkan berbagai pihak. Banyak negara yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia sebagai bentuk protes terhadap tindakannya. Amerika Serikat (AS) dan seluruh sekutunya misalnya, mereka menjatuhkan sanksi ekonomi yang membuat alur perdagangan komoditi Rusia tersendat. Mereka juga melarang penerbangan seluruh maskapai Rusia melintasi langit mereka.

Selain disanksi oleh para negara barat, Rusia juga disanksi oleh berbagai lembaga dunia non-negara, seperti induk sepakbola dunia (FIFA) dan induk sepakbola Eropa (UEFA). Keduanya mencoret nama Rusia dari seluruh kompetisi yang melibatkan mereka di dalamnya. Hal demikian tentu baik sebagai sikap atas tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak perlu terjadi di Ukraina. Hanya saja, sikap negara-negara barat dan para lembaga dunia ini tidak konsisten dengan tindakannya selama ini.

Mereka mengecam Rusia karena menyerbu Ukraina, tapi mereka diam saja ketika AS memporak-porandakan Irak hanya demi tuduhan yang tidak terbukti 2003 lalu. AS menuduh Irak pimpinan Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal dan melindungi Al-Qaeda. Padahal, setelah bertahun-tahun AS menyerbu Irak dan membunuh banyak orang Irak, senjata pemusnah massal yang dimaksud tidak pernah ditemukan. Tuduhan bahwa Irak melindungi Al-Qaeda juga tidak terbukti. Osama bin Laden selaku pemimpin Al-Qaeda justru bersembunyi di Afghanistan, bukan di Irak.

AS tidak pernah memberi pertanggung jawaban apa pun kepada orang Irak yang negerinya hancur dan hidupnya menjadi sengsara atas tindakannya ini. AS tetap ngotot menganggap tingkahnya menyerang Irak sebagai sesuatu yang benar.

Negara-negara yang hari ini mengecam Rusia tidak pernah memberi sanksi ekonomi atas tindakan AS di Irak. Mereka juga tidak melarang maskapai penerbangan AS untuk wira-wiri di langit mereka. FIFA dan CONCACAF (Federasi Sepakbola Amerika Tengah dan Utara) pun tidak mencoret AS dalam seluruh kejuaraan yang ada AS di dalamnya. Mereka diam seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kini, ketika ada kasus Rusia menyerbu Ukraina, banyak negara berlomba-lomba mengecam dan memberi sanksi. Padahal dulu mereka diam saja melihat tingkah AS di Irak.

Situasi ini menunjukan ada standar ganda yang dimainkan para negara barat dan berbagai lembaga dunia lain dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina. Mereka semua bersuara saat konflik ada di Eropa. Tapi ketika konflik ada di Asia atau Afrika, mereka seakan tidak peduli. Dengan dalih bahwa berbagai konflik itu adalah permasalahan internal dan asing tidak boleh terlibat di dalamnya, negara barat diam seribu bahasa terhadap berbagai konflik yang ada.

Fenomena demikian tidak berbeda jauh dengan yang ditulis Noam Chomsky dalam Pirates and Emperors (2017). Dalam buku tersebut Chomsky menulis satu kisah yang cukup mirip dengan realitas di atas. Chomsky mengutip cerita Santo Agustinus tentang seorang bajak laut yang ditangkap oleh Alexander Agung. Ketika si bajak laut ditangkap, Sang Kaisar mengajukan pertanyaan, “kenapa kamu mengganggu keamanan di perairan ini?” Bajak laut yang marah menjawab pertanyaan itu, “hanya karena menyerang dengan kapal kecil, saya disebut pencuri, sementara kamu yang mengobarkan perang dengan armada laut yang hebat disebut sebagai kaisar.”

Kisah ini menggambarkan dengan tepat apa yang dilakukan negara barat dan berbagai lembaga dunia lain terhadap konflik Rusia-Ukraina hari ini. Hanya karena Rusia menyerbu Ukraina, Rusia dihujat sana-sini dan dianggap penjahat. Sedangkan negara barat yang selama ini mengobarkan perang di Asia dan Afrika malah dianggap sebagai pahlawan dan pejuang kemanusiaan.

Mereka lupa bahwa tingkah mereka sebelum Rusia menyerbu Ukraina pun tidak ada bedanya dengan yang mereka hujat sekarang. Mereka berlagak seperti kaisar yang tiba-tiba amnesia kalau bajak laut terbesar di lautan sebenarnya adalah dirinya sendiri, bukan Rusia. Namun kini dengan tanpa ada rasa malu dan berdosa, mereka mencerca Rusia atas serangannya ke Ukraina seakan-akan Rusia merupakan pihak yang paling salah. Inilah wajah peradaban barat yang penuh standar ganda dan kemunafikan dewasa ini.

Omong Kosong Kick Politic Out of Football

Dari semua tingkah konyol negara barat dan berbagai lembaga dunia lainnya, yang paling konyol dari ini semua adalah sikap FIFA dan UEFA yang juga ikut-ikutan memberi sanksi pada Rusia. Mereka pura-pura lupa dengan sikapnya selama ini yang kerap mengkampanyekan kick politic out of football tapi justru berpolitik untuk kasus Rusia-Ukraina. Mereka sok-sok menyerukan penghentian perang dengan membentangkan spanduk stop war di tiap pertandingan, tapi diam saja waktu Israel menyerbu Palestina.

Sikap FIFA dan UEFA diikuti pula oleh klub-klub di sebagian besar Liga Eropa. Mereka mengutuk Rusia dan menyerukan agar Rusia angkat kaki dari Ukraina. Mereka juga secara terbuka mendukung posisi Ukraina melawan Rusia. Hal demikian menjadi fenomena menggelikan mengingat sepak terjang klub-klub Eropa selama ini yang kerap mencitrakan dirinya tidak berpolitik tapi malah bersuara keras pada kasus Rusia-Ukraina.

Belum hilang dari ingatan ketika pada 2019 lalu terjadi perseteruan antara bintang Jerman Mesut Ozil menghadapi mantan klubnya Arsenal terkait urusan politik. Pangkal perselisihan mereka disebabkan oleh tindakan Ozil yang mengunggah kecaman atas perilaku pemerintah Cina yang brutal kepada Muslim Uighur. Ozil dikritik karena dianggap membawa politik ke dalam sepakbola. Ozil diminta fokus saja pada sepakbola dan tidak usah mengurusi politik. Arsenal kemudian bereaksi dengan mengeluarkan pernyataan sikap bahwa Arsenal tidak berpolitik dan menyerukan agar sepakbola tidak dicampuri politik. Setelah kasus ini, hubungan Ozil dengan Arsenal memburuk hingga puncaknya ia dipindah ke klub Turki.

Arsenal yang dulu menyebut mereka tidak berpolitik dalam kasus Uighur, kini justru turut serta dalam kampanye mengecam Rusia. Mereka membentangkan spanduk menolak perang. Mengunggah dukungan secara terbuka di halaman media sosial klub. Memasang bendera Ukraina dalam tiap pertandingan. Semuanya dilakukan sebagai bukti dukungan untuk Ukraina.

Inilah yang menggelikan. Arsenal dan banyak klub lain bersolidaritas kepada Ukraina tapi tidak bersolidaritas dengan Uighur, Palestina, Irak, dan berbagai negara yang terlibat konflik lain. Padahal Uighur dan Palestina sama-sama kasus politik yang menelan banyak korban jiwa layaknya konflik Rusia-Ukraina. Tapi para klub Eropa tidak bereaksi. Mereka baru bersikap ketika Rusia-Ukraina bergejolak.

Sebenarnya tidak ada masalah FIFA dan seluruh elemen sepakbola di dalamnya mengambil sikap politik terhadap perang Rusia-Ukraina. Yang menjadi masalah adalah berbagai unsur sepakbola ini kerap tidak konsisten antara pernyataan dan sikapnya. Satu sisi mereka berpihak atas konflik yang terjadi di Ukraina. Di sisi lain mereka malah kerap menggembar-gemborkan untuk jangan mencampuri politik dengan sepakbola. Inilah letak ketidak konsistenan perangkat sepakbola dunia terhadap politik. Mereka memakai standar ganda dalam menyikapi situasi politik.

Padahal politik tidak mungkin dipisahkan dengan sepakbola. Di belahan dunia mana pun tidak mungkin sepakbola dipisahkan dengan politik. Di Indonesia contohnya, mustahil memisahkan politik dari sepakbola. Federasi induk sepakbola Indonesia (PSSI) saja dibentuk dengan muatan politik. Nama-nama klub Indonesia yang berusia tua seperti PSIM (Persatuan Sepakbola Indonesia Mataram). Persija (Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta), Persib (Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung), dan beberapa klub lain namanya terdiri singkatan Persatuan Sepakbola Indonesia yang jelas-jelas bernuansa politis.

Kampanye kick politic out of football pada prinsipnya adalah omong kosong jika dikontekskan dengan kenyataan ini. Tidak mungkin politik lepas dari sepakbola. Keduanya menjadi satu kesatuan organik karena sepakbola dimainkan dalam struktur sosial di mana politik menjadi salah satu instrumen penyokongnya. Maka dari itu, seruan untuk menetralisir politik dalam sepakbola sudah selayaknya dihentikan. Selain karena tidak gunanya, lebih jauh daripada itu, seruan demikian hanya menunjukan kebodohan dari mereka yang melontarkannya karena tidak kontekstual dengan kenyataan.

Lebih baik seluruh perangkat sepakbola mengakui bahwa politik memang menjadi keniscayaan dalam dinamika sepakbola. Daripada di satu waktu menolak berpolitik, tapi di sisi lain malah berpolitik. Lebih baik sejak awal mengaku kalau sepakbola memang erat kaitannya dengan politik. Itu jauh lebih bermartabat daripada memakai standar ganda yang jatuhnya munafik terhadap politik.

Sikap terbuka klub kasta kedua Liga Jerman St. Pauli, bisa menjadi contoh dari ini semua. St. Pauli dikenal sebagai klub yang secara terang-terangan mendeklarasikan posisi politiknya di publik. Mereka tidak menutupi keberpihakan politiknya. Mereka justru dengan bangga bersikap atas berbagai peristiwa politik yang sesuai dengan filosofi dan ideologi mereka. Ketika Israel menyerbu Gaza misalnya, St. Pauli langsung mengecam Israel. Mereka melakukan solidaritas secara langsung dengan mengibarkan bendera Palestina dalam pertandingan mereka. Mereka tidak bersikap sok-sok netral untuk kasus Palestina. Sikap mereka jelas berpihak pada Palestina dan terbuka dipublikasi ke publik.

Hal demikianlah yang sebaiknya muncul dalam kultur sepakbola modern. Tidak usah munafik menutupi keberpihakan politik yang menjadi keniscayaan kehidupan. Tak ada yang keliru dari klub yang berpolitik. Kalaupun mau dinilai keliru atau tidak, yang keliru bukanlah politiknya, tapi kemana arah keberpihakan politik tersebut. Apakah keberpihakan itu akan bertentangan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan atau tidak. Kalau bertentangan, pada titik itu barulah bisa dinilai pilihan politik yang diambil itu keliru.

Terlepas dari itu semua, pada dasarnya tidak ada masalah dengan klub yang berpolitik. Yang masalah adalah jika kita bersikap netral pada situasi yang jelas-jelas tidak adil. Mengapa? karena dengan berposisi netral, secara tidak langsung kita telah ikut serta melanggengkan praktik ketidakadilan yang terjadi. Itulah yang menjadi masalah dan harus diatasi. Bukan justru politiknya yang harus dipermasalahkan.

Politik bukan sesuatu yang buruk dan kotor sehingga perlu dihindari. Politik pada dasarnya adalah unsur penyokong peradaban. Tanpa ada politik, peradaban manusia tidak akan bisa sampai ke titik seperti sekarang. Untuk itu, daripada sibuk kucing-kucingan dengan menyangkal keberpihakan politik, alangkah baiknya apabila semua instrumen sepakbola secara terbuka mengakui dan menunjukan kecondongan politiknya. Itu jauh lebih baik dan lebih terhormat dari realitas yang terjadi sekarang.




Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta