Politik Martabat

Politik Martabat

Pemilihan Presiden (Pilpres) masih beberapa tahun lagi. Tapi serba-serbi menyambut pesta demokrasi tiap lima tahun tersebut sudah terasa sejak sekarang. Beberapa tokoh yang berkepentingan terhadapnya mulai rutin gerilya di ruang publik guna menarik dukungan.

Hal demikian tentu wajar apabila ditinjau dari sisi politik. Tapi bisa menjadi tidak wajar jika dikontekskan dengan situasi Indonesia hari ini yang masih berada di masa kritis akibat pandemi covid-19. Dalam kondisi serba darurat, di mana seluruh sendi kehidupan sedang terpukul, apa yang diperlihatkan para elite politik menjadi tontonan yang terbilang tidak pantas bila dicermati secara rasional.

Bagaimana mungkin, ketika hidup sebagian besar masyarakat sedang susah, para elite politik malah menggelontorkan uang dalam jumlah besar hanya untuk pasang baliho atau pencitraan di media massa. Bagaimana mungkin di kala banyak orang kehilangan sanak keluarga akibat pandemi, tapi para elite politik justru sibuk meributkan sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan penanganan covid.

Melihat fenomena demikian, saya teringat kata-kata Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) di Youtube. Dalam salah satu video, Cak Nun menguraikan konsep berpikir orang Jawa yang tercermin dalam trilogi sandang, pangan, papan. Menurut Cak Nun, tiga kata tersebut bukan suatu kata yang muncul tanpa makna. Tri kata itu menyiratkan makna kehidupan yang menjadi koridor hidup orang Jawa.

Bagi orang Jawa, tidak masalah untuk tidak memiliki papan asal masih punya pangan. Tidak masalah tidak punya pangan asal punya sandang. Artinya tidak masalah tidak punya rumah atau tempat tinggal, asalkan masih bisa makan. Tidak masalah apabila tidak bisa makan, asal masih punya baju untuk menutupi badan.

Sandang menjadi penting untuk orang Jawa karena sandang berkaitan dengan martabat dan harga diri. Orang Jawa menurut Cak Nun lebih memilih untuk tidak punya rumah dan tidak bisa makan daripada tidak punya pakaian untuk menutupi badan. Lebih baik lapar dan tidur di emperan jalan asal masih memakai pakaian, daripada punya rumah dan bisa makan tapi telanjang.

Itulah sebabnya mengapa sandang, pangan, papan disusun dengan urutan yang memang harus demikian. Tidak bisa urutan itu dibalik dengan, pangan, sandang, papan, atau papan, sandang, pangan. Urutannya harus sandang, pangan, papan.

Orang Jawa menganggap martabat atau harga diri sebagai nilai penting kehidupan. Martabat adalah nilai yang membuat manusia hidup beradab. Tanpa martabat, manusia tidak ada bedanya dengan hewan.

Meskipun pemaknaan ini dituturkan Cak Nun sebagai konsep berpikir orang Jawa, hanya saja konsep berpikir demikian saya pikir tidak hanya ditemui di peradaban Jawa. Di tradisi budaya lainpun martabat sebenarnya menjadi sesuatu yang juga penting dalam menopang kehidupan. Walaupun mungkin nama dan bentuknya berbeda dengan yang ada di Jawa, tapi substansinya tetap sama. Tidak mungkin ada peradaban yang tidak menjadikan martabat sebagai salah satu pondasi dasar keberadaannya.

Dari situ kemudian konsep berpikir ini penting untuk dicermati dalam kehidupan sekarang. Bila konsep berpikir ini dipakai sebagai pisau analisa pada konteks para pejabat yang seperti tidak punya sense of crisis terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesusahan karena corona, akan terlihat kalau martabat tidak lagi dianggap penting oleh para elite tersebut.

Mereka lebih rela merendahkan dirinya dengan kampanye untuk Pilpres yang masih tiga tahun lagi di banding fokus bekerja mengatasi pandemi. Mereka dengan tanpa malu sibuk meributkan kursi kekuasaan yang tidak ada korelasinya dengan kesusahan orang-orang akibat pandemi.

Bagi orang yang punya martabat, ia akan berpikir berkali-kali sebelum dengan percaya diri malah berkampanye di masa seperti sekarang. Apakah pantas menghamburkan uang untuk kampanye di saat orang-orang banyak yang sulit makan? Apakah layak melakukan pencitraan di waktu orang-orang sedang butuh kerja nyata? Apakah pantas mempertontonkan ambisi kekuasaan ketika banyak orang bersedih karena keluarganya meninggal akibat corona?

Para elite politik, nampaknya tidak sampai ke sana pertimbangannya. Mereka seperti tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang memang sedang kesulitan. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang, kampanye untuk 2024 tetap jalan terus. Di sini martabat yang dalam tradisi Jawa dipandang sebagai nilai penting kehidupan jelas diabaikan oleh para elite.

Mereka tidak lagi menjaga dan mengutamakan martabat dalam politiknya, tapi justru menjadikan pangan dan papan sebagai pedoman aktifitas. Padahal seperti disinggung di awal, martabat adalah nilai penting yang menjadi pondasi peradaban. Tanpa martabat, peradaban akan menjadi tidak bermoral. Semua orang akan fokus mengenyangkan perutnya walau dengan cara tidak pantas dan bermartabat. Semua orang akan mati-matian mengejar tempat tinggal meski harus dengan cara tidak beradab. Itulah yang terjadi apabila martabat diabaikan.

Tidak heran kemudian jika dalam realitas politik sehari-hari yang muncul seringnya adalah berbagai perilaku yang jauh dari martabat. Berkampanye ketika pandemi, elite negara bisnis PCR, mengangkat orang yang tidak kompeten menjadi komisaris, melantik para pejabat yang punya hubungan keluarga dengan pejabat lain, hingga wacana tiga periode untuk presiden saat ini adalah beberapa contoh tindakan yang belakangan disorot karena dinilai tidak pantas dan tidak bermartabat.

Hal demikian terjadi karena martabat yang harusnya menjadi salah satu dasar bergerak diabaikan dalam kehidupan. Yang terjadi selanjutnya banyak orang seperti dituntun hanya oleh logika perut dan kenyamannya sendiri. Bukan dituntun oleh logika pantas atau tidak pantas dalam tindakannya. Akhirnya yang kemudian muncul adalah perilaku tidak beradab dan tidak pantas dalam laku keseharian.

Padahal martabat sesungguhnya bisa menjadi salah satu standar penyaringan dalam berbagai aktifitas harian. Ketika memilih presiden, gubernur, walikota, bupati, hingga anggota DPR, jika martabat diaktifkan sebagai salah satu komponen penilaian, harusnya tidak akan ada lagi kasus kita memilih para elite hanya atas dasar uang dan pencitraan. Harusnya dasar kita memilih adalah kompetensi dan kepantasan. Namun yang terjadi hari ini, kita memilih tidak didasari oleh hal itu.

Wajar jadinya apabila yang menjadi pejabat adalah orang yang tidak kompeten dan tidak bermartabat. Karena memang dari awal, yang memilih pun tidak mendasari pilihannya dengan basis kompetensi dan martabat.

Inilah masalah politik Indonesia hari ini. Di usia reformasi yang sudah menginjak usia 23 tahun, politik kita secara sistem memang semakin membaik apabila ditinjau dari ranah prosedural. Tapi jika disorot dari sisi substansi dan budaya, politik kita justru semakin mundur. Indikatornya terlihat dari bagaimana para elite negara yang tidak menjadikan martabat sebagai salah satu nilai etik dalam aktifitas politiknya. Dilihat dari sisi itu, situasi politik sekarang tidak lebih baik dari Orde Baru.



Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta