Bias Politik Anak Muda

Bias Politik Anak Muda

Sekitar tiga tahun lalu, saya pernah ikut semacam focus group discussion (FGD) di salah satu hotel di Jogja. Saya awalnya diajak teman untuk hadir pada acara tersebut. Menurut teman saya, acara itu nanti hanya forum diskusi biasa yang akan membahas bagaimana anak muda memandang politik. Mulanya saya tidak mau, tapi setelah dikatakan ada konsumsi dan ada biaya transport, saya akhirnya mau.

Pikir saya saat itu, kami hanya akan hadir, duduk, dengarkan narasumber bicara, makan dan kemudian pulang. Namun ternyata, sesampainya di lokasi, acara itu bukan forum diskusi seperti yang saya bayangkan. Bentuk forum ternyata FGD yang para peserta di dalamnya pasti akan dimintai pendapat terkait tema atau jalannya diskusi. Padahal, niat saya datang hanya untuk mendengarkan, makan, dan pulang. Bukan malah ikut nimbrung dalam jalannya diskusi. Tapi karena terlanjur sudah ada di lokasi, mau tidak mau saya ikuti acara tersebut sampai selesai.

FGD hari itu bicara terkait bagaimana anak muda memandang politik. Ada beberapa narasumber yang oleh penyelenggara disebut pakar. Saya lupa siapa saja mereka. Yang saya ingat salah seorang narasumber adalah dosen UGM.

Diskusi sendiri berjalan biasa saja sebenarnya. Tidak ada yang terlalu istimewa. Hanya saja, karena diskusi fokus membahas bagaimana anak muda melihat politik, arah pembicaraan forum menyorot para generasi millenial yang waktu itu memang sedang menjadi bahan pembicaraan luas.

Pembicaraan mengenai millenial ini yang secara personal membekas dalam memori. Saya ingat betul sebagian besar peserta diskusi yang lucunya bukan millenial, menyebut bahwa para millenial adalah orang-orang yang apolitis, individualis, dan hanya menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bermain media sosial. Millenial ini dianggap tidak memiliki kepedulian sosial dan tidak memiliki preferensi politik sebagaimana mestinya.

Saya kaget dan terganggu aslinya. Mereka yang menyebut millenial demikian, tidak menyebut sumber data apapun, baik itu riset jurnal atau sumber berita, untuk penguat argumennya. Pembicaraan mengenai millenial hanya berdasar asumsi yang mereka yakini semata, bukan atas dasar data ilmiah yang dapat dipegang kebenarannya. Saya yang waktu itu belum bicara, cuma bisa mendengarkan argumentasi orang-orang, sambil bingung mengapa millenial dipandang seperti itu.

Ketika diskusi berjalan dan saya mendapat kesempatan bicara, saya sampaikan saja apa keberatan saya terhadap diskusi yang berlangsung. Saya bilang kalau millenial tidak semuanya seperti yang dituduhkan. Mungkin memang ada yang apolitis dan individualis, tapi tidak semua seperti itu. Kalaupun millenial apolitis, saya katakan bahwa letak apolitisnya adalah pada politik mainstream yang ada saat ini. Politik yang hanya berkutat pada perebutan kekuasaan di parlemen dan pemerintahan tapi minim substansi. Politik itulah yang tidak disukai para millenial.

Para millenial justru sangat politis pada isu soal kerusakan lingkungan, HAM, gender, korupsi, atau diskriminasi. Salah satu buktinya dapat dilihat dari bagaimana unggahan para millenial di media sosial tiap kali berbagai isu itu muncul, atau bisa pula dilihat ketika demonstrasi soal KPK di mana banyak anak muda yang turun ke lapangan menolak pelemahan KPK. Jadi jika dikatakan millenial apolitis, millenial mana yang dimaksud? Permasalahan dalam forum, terjadi generalisasi seakan-akan semua millenial adalah anak-anak yang tidak peduli politik dan sibuk dengan gawainya sendiri. Padahal data empirik untuk mengatakan hal demikian tidak ada.

Saya sendiri adalah bagian dari generasi millenial. Saya tidak merasa seperti yang dituduhkan. Teman sebaya dan yang di bawah saya juga sebagian besar tidak seperti yang dituduhkan. Memang ada yang apolitis, tapi tidak semuanya. Saya heran kemudian mengapa millenial dicap sedemikian rupa, padahal millenial ini sendiri luas kategorinya, tidak tunggal dan homogen.

Apa yang saya rasa, jelas sangat subjektif dan tidak berdasar secara ilmiah karena tidak didasari bukti empirik yang cukup. Tapi orang-orang yang menilai millenial sebelah mata juga sebenarnya sama saja. Mereka tidak punya dasar apapun berpendapat seperti itu. Mereka hanya mendasarkan argumennya pada apa yang dilihat sekilas lalu membuat generalisasi kalau millenial itu A, B, C, D, tanpa ada basis data yang jelas.

Pada titik itu saya merasa kalau ada bias tertentu dari cara orang-orang memandang dan mengkategorikan sesuatu kepada para millenial. Bias yang sepertinya telah direproduksi sekian lama dalam alam pikir bangsa Indonesia dan dinormalisasi dalam hidup keseharian. Jika kita berkaca pada sejarah, pengkategorian semacam ini nyatanya memang telah lazim dilakukan.

Ketika Indonesia merdeka dan Sukarno menjadi presiden, para anak muda yang vokal mengkritik gaya hidupnya yang cenderung feodal, elitis, dan gila perempuan dicap anak nakal oleh Sukarno. Cap demikian muncul karena Sukarno secara tersirat menempatkan dirinya sebagai bapak dan para anak muda dipandang sebagai anaknya. Dalam sistem berpikir keluarga yang berlaku di Indonesia, posisi bapak atau orang tua memiliki otoritas lebih daripada anak. Anak dalam sistem keluarga wajib taat kepada orang tua. Saat ada anak yang tidak taat, anak tersebut akan dicap sebagai anak nakal. Itulah yang terjadi waktu Sukarno melabelkan anak nakal kepada para pemuda yang mengkritiknya. Sukarno memposisikan sebagai orang tua yang tidak senang dengan anak-anaknya yang tidak patuh.

Dampak lanjutan dari pola pikir demikian membuat anak muda seperti tidak memiliki posisi setara dalam kehidupan sosial. Suara mereka tidak menjadi sesuatu yang penting untuk didengar dan dipertimbangkan, karena dianggap tidak tahu apa-apa dan sudah selayaknya manut dengan para orang tua.

Corak berpikir seperti ini berlanjut terus dari era Sukarno hingga sekarang. Pada pemerintahan Orde Baru pimpinan Suharto, anak muda juga ditempatkan pada posisi seperti yang Sukarno lakukan. Suharto menempatkan dirinya sebagai bapak dan para anak muda dianggap sebagai anaknya. Alhasil, anak muda seperti dipaksa untuk patuh kepada Suharto sebagai bapak, dan apabila tidak patuh, Suharto akan menghukum dan memberi cap anak nakal kepada siapapun yang dianggap tidak patuh. Mereka yang tidak patuh ini umumnya akan mengalami dua hal dalam pemerintahan Orde Baru; hilang dari peredaran atau disuruh belajar lagi karena dipandang tidak mengerti dengan apa yang dikritiknya. Pola berpikir seperti ini menjadi gambaran umum dari bagaimana pemerintah memandang anak muda.

Hal tersebut sialnya tetap berlangsung hingga saat ini. Contoh terbaru mengenai hal tersebut terjadi ketika belum lama ini BEM UI mengunggah postingan yang menyebut Jokowi sebagai king of lip service. Postingan itu menyulut respon beragam, ada yang pro ada pula yang kontra. Mereka yang kontra mengatakan bahwa unggahan BEM UI tidak benar. Mereka yang pro jusru menyebut bahwa Jokowi memang seperti yang disangkakan. Dari dua kutub ini terjadilah polemik cukup panas dalam ruang publik keseharian.

Di luar polemik itu, Jokowi sendiri merespons kritik BEM UI dengan mengatakan, “ya saya kira biasa saja mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting kita semuanya memang bersama-sama fokus penanganan pandemi covid-19," tuturnya.

Pernyataan Jokowi ini menarik. Dalam pernyataan tersebut, Jokowi menggunakan diksi belajar. Diksi ini menyiratkan kesan bahwa apa yang dilakukan BEM UI adalah semata bentuk pembelajaran politik. Seakan-akan kritik BEM UI tidak punya nilai yang setara dengan kritik oleh elemen lain. Pasalnya, diksi demikian tidak diucapkan Jokowi jika yang melakukan kritik bukan mahasiswa. Bila serikat buruh yang mengkritik misalnya, Jokowi tidak mengatakan bahwa kritik itu adalah karena mereka mungkin sedang belajar. Namun saat mahasiswa yang mengkritik, justru kritiknya dianggap sebagai proses belajar.

Hal demikian menggambarkan secara tidak langsung bagaimana Jokowi dan mungkin sebagian besar elite pemerintahan memandang anak muda. Kritik anak muda dipandang sebagai proses belajar. Bukan dipandang sebagai kritik yang sama dengan kelompok lain. Para elite tidak fokus pada apa yang dikritik, tapi pada siapa yang mengkritik. Pernyataan Jokowi seperti memberi legitimasi kepada para simpatisannya untuk menyerang BEM UI di media sosial, dengan menyuruh mereka kuliah yang benar, belajar yang lebih giat, atau dikuliahi mahal-mahal tapi malah jadi bego.

Kasus BEM UI memberi gambaran sekilas bagaimana hari ini anak muda dalam struktur sosial dan politik Indonesia dipandang dan ditafsirkan. Anak muda masih dilihat sebelah mata dibanding kelompok lain. Dari situ kemudian tidak heran apabila muncul anggapan bahwa millenial adalah anak-anak muda yang apolitis dan sibuk dengan dirinya sendiri. Karena pada kenyataannya, sejarah mencatat sejak dulu hingga sekarang kalau anak muda memang kerap dinilai sebelah mata dan dilekatkan satu kategori tertentu yang belum pasti kebenarannya. Satu hal yang patut diingat, pelabelan demikian seringnya dilakukan oleh mereka yang secara usia jauh lebih tua daripada millenial.

Mengapa hal seperti itu terjadi? Saya pikir salah satu faktornya karena bergesernya konsep keluarga dari ruang privat ke ruang publik. Sistem berpikir keluarga yang meletakan orang tua sebagai pusat dan anak yang wajib mengikutinya, bergeser ke luar tidak lagi hanya ada dalam rumah tangga yang lingkupnya personal. Tapi melebar sampai ke ruang publik dengan penempatan pemerintah sebagai orang tua yang seakan paling benar dan anak muda yang dianggap anak-anak sehingga harus mengikuti kemauan orang tua.

Padahal dalam ruang publik, konsep berpikir dalam keluarga demikian tidak tepat. Bagaimana mungkin anak muda yang secara hak dan kewajiban sama-sama dijamin dalam konstitusi, harus menuruti begitu saja pemerintah yang menempatkan dirinya sebagai orang tua, ketika pemerintah tidak bekerja sebagaimana mestinya? Bagaimana mungkin kritik yang dilancarkan anak muda justru dianggap sebagai proses belajar, sedangkan kritik elemen lain tidak diatributkan yang sama pula?

Dalam ruang publik, semua orang setara. Yang tua yang muda semua setara dalam urusan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Anak muda berhak mengkritik, orang tua pun sama, tanpa ada pembedaan muatan kritik yang disampaikan. Suara anak muda sama dengan suara orang tua. Tidak ada urusan mentang-mentang yang bicara anak muda, lalu suaranya dipandang tidak lebih baik dari orang tua. Dalam konteks kenegaraan, semua orang sama dan itu dijamin konstitusi.

Perihal kemudian anak muda wajib menghormati yang lebih tua dalam interaksi keseharian, saya pikir itu urusan kebudayaan semata, bukan urusan kenegaraan. Yang terjadi hari ini, persoalan yang sifatnya kultural diseret-seret dalam ruang publik yang jelas-jelas menempatkan posisi semua orang setara. Mentang-mentang dalam kebudayaan anak-anak memang wajib menaati orang tua, lalu suara mereka dalam kehidupan kenegaraan jadi tidak didengar dan diminta untuk ikut saja kemauan para orang tua dalam pemerintahan. Itulah letak permasalahannya. Titik soalnya bukan pada siapa yang bicara, tapi pada bias yang selama ini menempatkan anak muda tidak pada posisi setara dalam struktur sosial kenegaraan.




Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta

1 Komentar untuk "Bias Politik Anak Muda"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel