Pendidikan dan PR yang belum Selesai

Pendidikan dan PR yang belum Selesai

Penulis: Kusnadi Nur Alim

Berbicara tentang Indonesia, tidak lepas dari sistem pendidikan yang selalu jadi pembahasan menarik untuk dikaji. Terlepas dari semua sistem yang ada, pendidikan selalu dikaitkan dengan biaya. Banyak  hal yang tidak bisa dilihat hanya dengan mata telanjang. Sehingga, kerap muncul anggapan semakin pentingnya pendidikan, maka menjadi wajar pula semakin tinggi biaya  yang akan dibayar.

Banyak orang yang terlibat dalam skala besar pendidikan. Pemenuhan hasrat pribadi sering kali diganti dengan kepuasan untuk melanjutkan pendidikan. Dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan”. Namun nyatanya, untuk mendapatkan pendidikan harus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berbicara tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia, faktanya masih sangat jauh dari harapan. Contoh kecil yang sering terjadi, bisa dengan mudah ditemukan pada daerah-daerah pelosok pedesaan. Baik dari kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah, atau bahkan akses yang tidak memadai. Hal tersebut menjadi salah satu alasan tidak meratanya sistem yang ada di negara ini.

Tidak meratanya sistem pendidikan di Indonesia juga dipengaruhi tentang keterbatasan biaya atau pun ekonomi keluarga itu sendiri. Akibatnya adalah, banyaknya orang yang belum mampu untuk menempuh pendidikan itu sendiri. Seharusnya, negara mampu memberikan suatu bentuk upaya untuk membantu masyarakati. Mungkin berupa tentang biaya, akses pendidikan yang mendukung, dan juga sistem maupun akses yang jelas bagi masyarakat itu sendiri.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Di mana pada sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hanyalah sebuah simbolisasi. Kata keadilan yang ditujukan oleh pemerintah terhadap Rakyatnya hayalah sebuah jargon saja dalam negara kita tercinta ini.

Kita lihat pendidilkan di perguruan tinggi yang ada diindonesia. Seperti contoh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di mana kampus ini—sering disebut sebagai—kampus rakyat. Tetapi pada kenyataanya, nilai UKT semakin tahun semakin meningkat yang membuat mahasiswanya berpikir dua kali untuk mengambil disemester berikutnya.

Sebelum adanya sistem UKT kampus UIN Sunan Kalijaga menggunakan sistem Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Sistem ini adalah sistem yang digunakan untuk membayar Kuliah setiap bulanya. Yang mana pada kenyataanya SPP lebih murah dibandingkan dengan UKT.

Problem yang dialami mahasiswa saat ini salah satunya adalah UKT, yang tiap tahun semakin naik. Yang mana membuat mahasiswanya semakin kesulitan untuk melanjutkan. Ditambah lagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, ekonomi keluarga sedang menurun. Bagi mahasiwa kelas menengah ke atas ini baik-baik saja. Akan tetapi, untuk mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi menengah kebawah adalah hal yang sulit.

Keptusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 176 tahun 2021 tentang UKT pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang mengatakan bahwa: “UKT kelompok I sebagaimana dimaksud dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, dan lampiran V diterapkan kepada paling sedikit 5 persen dari jumlah mahasiswa yang di terima”. Fakta yang terjadi di lapangan adalah UKT golongan I yang seharusnya 5% dari seluruh total mahasiswa baru, akan tetapi UKT tersebut hanya didapatkan oleh 1,3% mahasiswa baru. Ini membuat para mahasiswa bertanya-tanya.

Yang lebih parahnya lagi sistem ini dirasa tidak adil oleh mahasiswa. Karena di UKT penggolongan berdasarkan Ekonomi yang dialami oleh Mahasiswanya. Terutama yang ada di UIN Sunan Kalijaga ini sistem UKT ini bisa dibilang tidak adil bagi para mahasiswa lama ataupun mahasiswa baru. Seperti halnya ini sistem UKT di UIN ini juga bisa dibilang sudah rusak pada akarnya.

Biaya uang kuliah semakin tinggi disebabkan juga oleh bergabungnya Perguruan Tinggi dengan badan otonom Indonesia. Tepatnya ketika perguruan tinggi masuk dalam PT BHMN (Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara). Itu terjadi ketia Presiden Ketiga kita yaitu B.J. Habibie mengeluarkan PP No. 61 pada tahun 1999. Bahwasanya yang digarisbawahi pada saat itu ada 4 perguruan tinggi ternama yang ada di indoensia, diantaranya adalah UI, UGM, ITB, IPB.

Pada rezim orde baru itu juga pendidikan masih dapat diartikan sebagai pendidikan yang seperti idealisnya. Di mana pada saat itu mahasiswa yang masuk kuliah bisa digolongkan sebagai mahasiswa yang pintar, pandai, dan juga kritis. Orang yang dari golongan menengah kebawah masih bisa merasakan yang namanya pendidikan dan juga orang yang mumpuni bisa masuk kuliah.

Bisa kita ambil contoh pada kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) mayoritas mahasiwa yang dari golongan menengah kebawah bisa masuk. Disaat itu juga kampus UGM bisa disebut sebagai kampus rakyat. Yang mana kampus ini notabene berasal dari golongan orang yg kurang mampu dari  bentuk ekonomi maupun keadaan.

Menurut Satryo Soemantri Brodjonegoro (Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 1998-2007) mengatakan bahwa “BHMN adalah status yang dalam hal ini perguruan tinggi bisa mengelola diri sendiri secara mandiri”. Dimana hal ini yang harus diperhatikan untuk kita tau bahwa biaya uang kuliah harusnya mendapat bantuan dari pemerintah dan sisanya adalah kita sendiri yang menutupnya atau membayarnya.

Target dari BHMN harunya adalah efisiensi pengelolahan perguruan tinggi negeri. Efisien disini dalam segi sumber daya manusia, fasilitas, cara kerja yang efektif dan akhirnya peningkatan mutu. Tidak hanya itu juga, kita juga berhak mendapatkan apa saja yang kita minta dan kita butuhkan sebetulnya.

Dimasukanya “Pendidikan” ke dalam bidang usaha (yang terbuka untuk penanaman modal asing) adalah bentuk penafsiran dari Rezim Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang berarti secara explisit mendeklarasikan bahwa pendidikan bukan merupakan hak warga yang harus dipenuhi oleh negara, melaikan sebagai bidang jasa yang diperjuangkan. Hal ini secara tidak langsung juga bisa dibilang sebagai bentuk penghianatan.

Di sini negara yang harusnya menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan secara gratis, justru secara legal-formal menjadikan pendidikan di Indonesia sebagai komoditas yang diperdagangkan dan diperjualbelikan. Dan seketika itu juga pendidikan dijadikan barang komoditas, maka hanya mereka yang berada dalam golongan menengah ke atas yang hanya merasakan pendidikan itu sendiri.

Kita tahu juga mahalnya pendidikan dilatarbelakangi dengan bergabungnya PTN ke dalam badan hukum milik negara itu tersebut. Garis besar awal mulanya adalah ketika presiden Indonesia yang kedua mengambil pinjaman kepada bank dunia. Di situ dijelaskan juga bahwa salah satunya pendidikan dan juga kesehatan masuk dalam salah satu hal yang diperjual belikan.

Praktik privatasi dan liberalisasi PTN itu semakin kokoh dengan keluarnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (UU Sidiknas), karena didalam pasal 53 mengatur tentang pentingnya pembentukan badan hukum pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Berdasarkan amanat dalam pasal 53 tersebut kemdian pemerintah mengeluarkan lahirnya RUU BHP (Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan). Problem permasalahanya adalah ketika RUU BHP itu nyaris disahkan banyaknya rakyat bahkan mahasiswa yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut. Dan membuat isu itu hilang dan juga tenggelam begitu saja.

Ketika tahun 2005 isu itu naik lagi dengan peraturan baru dan akhirnya tenggelam lagi dengan alasan yang sama juga. 2 tahun berlanjut juga, tepatnya tahun 2007 isu tentang RUU BHP akhirnya naik lagi. Yang membedakan dengan tahun yang lain adalah ketika pada tahun ini RUU tersebut di ujikan di Hotel Millenium, Jakarta. Alhasil pada tahun 17 Desember 2008 RUU itupun disahkan.

Menurut saya, sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini harus dirubah . Di mana bukan hanya orang yang mampu saja yang bisa mendapatkan Pendidikan, melaikan orang yang berada digolongan menengan kebawah juga berhak mendapatkan Pendidikan. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi “(1). Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. (2). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

 



Generasi Milenial dari PMII Yogyakarta

Belum ada Komentar untuk "Pendidikan dan PR yang belum Selesai"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel