Pemerintah bukan Negara!

Pemerintah bukan Negara!

“Pemerintah tidak identik dengan negara,” kata Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Saya setuju. Pemerintah bukanlah representasi tunggal negara. Keliru jika ada yang berpandangan bahwa kepentingan pemerintah sama dengan kepentingan negara. Keliru pula mereka yang menganggap suara pemerintah sepadan dengan suara negara. Negara dan pemerintah tidak sama. Mereka yang tidak setuju dengan sikap pemerintah tidak bisa dianggap melawan negara.

Pemerintah adalah bagian negara, itu betul. Tapi negara bukan hanya terdiri dari pemerintah, tapi ada rakyat yang punya saham lebih besar atas negara. Pemerintah merupakan mereka yang rakyat bayar untuk melayani kepentingan rakyat. Bos pemerintah adalah rakyat. Bukan pemerintah yang menjadi bos rakyat. Artinya, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Masalah kemudian kedaulatan tertinggi itu menjelma dalam rupa MPR, itu lain soal, Tapi prinsip dasar dari filsafat politik negara modern yang diadopsi Indonesia menegaskan bahwa rakyatlah yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur negara, bukan pemerintah.

Namun anehnya, dalam praktik prinsip tersebut justru terbalik. Pemerintah malah menganggap dirinya sebagai bos, sedangkan rakyat sebagai bawahan. Jadinya pemerintah kerap kali memaksakan kehendak padahal itu bertentangan dengan kehendak rakyat.

Negara aslinya ialah rumah besar yang dibangun oleh rakyat. Dalam rumah itu rakyat mengutus segelintir orang untuk mengurusi kepentingannya. Orang-orang ini yang kemudian kita sebut sebagai pemerintah. Nama pemerintah sendiri sebenarnya sudah aneh. Bagaimana mungkin bawahan disebut pemerintah. Harusnya istilah itu ditinjau ulang. Lembaga yang bernama pemerintah sebaiknya diganti nama lain yang lebih cocok dengan tugas dan fungsinya yang menjadi pelayan atasan. Bukan sebagai pihak yang memerintah atasan.

Prinsip politik ini yang tidak dipahami. Akhirnya kemudian pemangku kepentingan banyak yang parno melihat ekspresi politik warganya. Mahasiswa demo besar-besaran dilarang karena dianggap mengganggu ketertiban. Petani di Blitar demo sendiri dengan santun dan tidak berkerumun, posternya dirobek dan dia malah dibawa ke kantor polisi—walau ternyata akhirnya diundang Jokowi ke Istana—. Orang sebel sama pemerintah lalu bikin gambar di dinding pinggir jalan malah dihapus aparat. Padahal coretan-coretan lain banyak, tapi coretan yang berbau ekspresi politik malah dihapus. Yang terbaru malah ada mahasiswa Universitas Sebelas Maret/ Universitas Negeri Surakarta (UNS) bikin aksi menyambut Presiden di kampusnya dengan membentangkan poster di jalan yang dilalui Presiden, diciduk juga.

Ada yang bermasalah dari konsep pengelolaan demokrasi oleh pemerintah. Demokrasi tidak bisa dikelola dengan cara seperti ini. Demokrasi meniscayakan keberagaman pendapat. Tidak mungkin ada satu pendapat dalam negeri yang ada demokrasi di dalamnya. Kalau hanya satu pendapat yang boleh berkembang, itu bukan demokrasi, tapi tirani. Demokrasi secara teoritis memang memaksa kita untuk menerima kenyataan akan terjadinya kebisingan dalam kehidupan keseharian. Konsekuensi Indonesia yang memakai demokrasi, membuat semua orang di dalamnya harus sadar dan memahami dampak logis dari demokrasi tersebut.

Titik soalnya kemudian adalah bagaimana mengelola demokrasi ini. Sejauh apa demokrasi bisa dikelola agar tidak kontraproduktif dan menciderai asas-asas demokrasi itu sendiri serta asas-asas yang berlaku di negara Indonesia. Kata Daniel Dhakidae, demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi di berbagai belahan dunia lain. Tidak ada demokrasi yang serupa di seluruh negara. Demokrasi di Amerika saja berbeda dengan demokrasi yang ada di Eropa, apalagi Indonesia. Singkatnya tidak ada panduan baku bagaimana mengelola demokrasi, semua punya ciri dan karakteristik masing-masing di tiap negara.

Belajar Mengelola Demokrasi dari Gus Dur

Meski tidak ada bentuk baku bagaimana demokrasi dikelola, namun dalam sejarah republik ini berdiri, kita memiliki banyak contoh bagaimana pemerintah terdahulu mengelola demokrasi yang berbeda dengan cara pemerintah saat ini mengelola demokrasi. Era pemerintahan Gus Dur contohnya.

Ketika Gus Dur berkuasa Indonesia sedang berada di masa transisi politik antara Orde Baru dan Reformasi. Namanya transisi, pasti momen itu dipenuhi oleh gonjang-ganjing politik Salah satu yang ramai waktu itu adalah isu tentang kemerdekaan Papua dari Indonesia. Gus Dur yang memang pembawaan aslinya santai, menyikapi masalah itu pun dengan santai. Gus Dur tidak represif dan mengedepankan pendekatan militer dalam penyelesaian konflik Papua. Gus Dur sebagaimana Ahmad Suaedy ulas dalam bukunya
Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bhineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001 (2018), malah mengedepankan pendekatan kemanusiaan dengan mengutamakan dialog dalam penyelesaian masalah.

Gus Dur tidak berupaya mengirim tentara guna merespons tuntutan orang Papua layaknya pemerintah hari ini merespons masalah di Papua. Gus Dur pun malah santai saja sebenarnya dalam menghadapi isu ini. Ia tidak paranoid atau berlebihan dalam melihat isu Papua. Wujud sikap Gus Dur yang santai ini terlihat dari banyak perilaku Gus Dur yang terekam oleh orang-orang terdekatnya. Mantan Menteri di era pemerintahan Gus Dur, AS Hikam pernah mengisahkan cerita legendaris tentang Gus Dur.

Menurut AS Hikam, suatu waktu Wiranto selaku Menkopolkam pernah menghadap Gus Dur guna melaporkan kalau masih ada pengibaran Bendera Bintang Kejora di Papua. Gus Dur sendiri merespons dengan bertanya, “apa masih ada bendera merah putihnya?.” Wiranto kemudian menjawab masih ada bendera merah putih yang berkibar di tiang yang tinggi. Gus Dur dengan santai lalu menjawab, “ya sudah, anggap saja Bintang Kejora itu umbul-umbul.” Namun, Wiranto menukas dengan mengatakan bahwa pengibaran bendera itu berbahaya karena itu simbol OPM (Organisasi Papua Merdeka). Gus Dur lalu menegur Wiranto, “pikiran bapak yang harus berubah, apa susahnya menganggap Bintang Kejora sebagai umbul-umbul. Sepak bola saja banyak benderanya. Masak orang Papua tidak boleh punya bendera. Yang penting jangan sampai ada yang namanya Papua merdeka, udah itu aja. Selebihnya bisa didialogkan," kata Gus Dur.

Kisah ini menunjukan bagaimana sikap politik Gus Dur yang santai tapi bernilai luar biasa. Gus Dur mengelola perbedaan pendapat antara dirinya sebagai perwakilan pemerintah dengan orang Papua yang menuntut berbagai aspirasi politiknya diwadahi secara santai. Padahal Gus Dur bisa saja melarang dan merepresi tindakan pengibaran bendera itu, tapi Gus Dur tidak mengambil pilihan tersebut. Gus Dur malah mengizinkan dengan memberi catatan agar tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Ini adalah sikap politik yang menunjukan bagaimana Gus Dur lentur menyikapi perbedaan pendapat. Ia tidak memaksa pendapatnya yang harus dilakukan, tapi memberi ruang kompromi agar keinginan lawan pendapatnya dapat terakomodasi. Itulah uniknya Gus Dur. Kalau pemerintahan hari ini yang mengalami situasi seperti yang dialami Gus Dur, respons yang diambil belum tentu akan sesantai Gus Dur. Bisa jadi, pemerintah hari ini malah langsung melarang dan merepresi tindakan itu karena dipandang simbol separatisme.

Tindakan politik Gus Dur yang santai mengelola demokrasi juga terlihat ketika Gus Dur menyikapi persoalan konflik di Aceh dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Waktu Gus Dur jadi Presiden, isu Aceh menjadi salah satu isu panas selain isu Papua, Ambon, dan Poso. Pemerintah sebelum Gus Dur mengambil kebijakan militer untuk mengatasi persoalan Aceh. Gus Dur justru malah sebaliknya. Ia mengambil pendekatan kemanusiaan layaknya di Papua dengan mengedepankan dialog dengan GAM dan seluruh rakyat Aceh. Ia membuka ruang dialog sebesar-besarnya. Gus Dur bahkan beberapa kali hadir langsung dalam dialog dengan warga Aceh untuk sama-sama mencari penyelesaian agar konflik Aceh dapat usai. Sikap ini menarik simpati masyarakat, baik itu sipil maupun pihak GAM sendiri. Gus Dur pun akhirnya dihormati tidak hanya karena posisinya yang merupakan Kyai dalam struktur sosial Islam—di mana kultur sosial Aceh sangat kental diwarnai oleh struktur ini—tapi karena sikap politik Gus Dur yang memang mengakomodir aspirasi masyarakat.

Ada satu kisah yang menunjukan bagaimana pihak GAM menghormati Gus Dur sebagaimana yang diceritakan Bondan Gunawan dalam bukunya, Hari-Hari Terakhir bersama Gus Dur (2018). Dalam buku itu, Bondan bercerita pernah diutus Gus Dur untuk bertemu Panglima Militer GAM, Tengku Abdullah Syafi’ie. Pertemuan ini dimaksudkan guna membangun dialog dan melakukan pendekatan agar konflik Aceh bisa diselesaikan tanpa perlu ada pertumpahan darah. Menurut Bondan, selain bertugas menyampaikan maksud pemerintah secara resmi, ia juga ditugasi Gus Dur untuk memberikan uang pribadi sebesar Rp.5.000.000 untuk membeli sapi kurban di Hari Raya Idul Adha kepada Abdullah Syafi’ie. Sang Panglima GAM sendiri menyambut uang itu sambal spontan berkata, “Gus Dur itu saudara saya seiman saya. Sampaikan terimakasih dan salam saya.”

Kisah ini menggambarkan bagaimana sosok Gus Dur yang menghormati dan dihormati oleh lawan politiknya. Aspirasi GAM jelas berbeda dengan keinginan Gus Dur dan pemerintah. Namun Gus Dur mampu mengelola perbedaan itu dengan santai dan bijaksana. Padahal kalau dipikir lebih jauh, aspirasi GAM atau aspirasi orang Papua yang menuntut merdeka adalah aspirasi yang jelas bertentangan dengan hukum dan dapat dijerat secara hukum pula. Kalau Gus Dur merepresi mereka, secara hukum sah-sah saja dan bisa dibenarkan. Tapi Gus Dur tidak mengambil langkah itu. Ia malah memilih untuk membuka dialog seluas-luasnya guna mencari jalan terbaik selain perang atau opsi militer. Keterbukaan untuk dialog inilah yang membuat Gus Dur dihormati tidak hanya oleh pendukungnya, tapi juga oleh lawan-lawan politiknya. Di saat pemimpin-pemimpin sebelumnya mengambil langkah militer, Gus Dur justru sebaliknya. Tidak heran jika kemudian banyak yang memuji dan bersimpati kepada Gus Dur, walau akhirnya Gus Dur tetap dilengserkan di tengah jalan oleh konspirasi politik di MPR

Kisah-kisah lain yang menggambarkan bagaimana Gus Dur mengelola perbedaan pendapat tentu masih banyak lagi. Namun yang pasti, semua kisah Gus Dur menjadi contoh dan pelajaran penting bagi siapapun untuk santai dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat di Indonesia. Pemangku kepentingan hari ini sudah selayaknya belajar dari tokoh macam Gus Dur yang menjadikan demokrasi tidak hanya sebagai retorika tapi juga sebagai laku perilaku.

Kalau saja perbedaan pendapat yang sekarang terjadi di mana-mana bisa dikelola dengan baik oleh semua pihak, berbagai peristiwa aneh dan tidak masuk akal yang baru-baru ini muncul, tentang penghapusan mural, penangkapan mahasiswa, atau penangkapan petani yang aksi seorang diri tidak akan sampai terjadi. Energi bangsa ini terlalu berharga kalau hanya dihabiskan untuk mengurusi pikiran dan ekspresi politik seseorang. Pemerintah sebagai lembaga yang ditugasi mengurusi kepentingan rakyat, sudah seharusnya fokus pada urusan yang lebih substansial seperti penanganan pandemi atau mengatasi kemiskinan. Bukan malah sibuk mengurusi orang yang kritik di dinding atau aksi damai tanpa mengganggu kepentingan umum. Rakyat tidak menggaji pemerintah untuk mengurusi hal itu, rakyat menggaji pemerintah untuk melakukan hal lain yang jauh lebih penting!




Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta

0 Response to "Pemerintah bukan Negara!"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel