Menyoal Politik Ketokohan dalam Dinamika Politik Indonesia

Menyoal Politik Ketokohan dalam Dinamika Politik Indonesia

Pemilihan Presiden (Pilpres) masih tiga tahun lagi, tapi hiruk-pikuk tentang Pilpres sudah mulai terasa beberapa waktu terakhir. Perang baliho di jalan, saling kampanye di media sosial, hingga berlomba-lomba membuat deklarasi dukungan menjadi pemandangan rutin tiap hari.

Dalam konteks sejarah politik Indonesia, hal di atas sebenarnya sudah biasa. Mereka yang telah bergerak jauh-jauh hari sebelum pemilu berlangsung biasanya memang adalah tim sukses (timses) dari tiap calon yang turun gelanggang. Hanya saja, fenomena dukung-mendukung ini secara tidak langsung menunjukan sejauh mana kualitas politik kita.

Politik Indonesia setelah lebih 20 tahun reformasi nyatanya masih berkutat pada ranah orang-perorang atau tokoh-pertokoh. Yang menjadi posisi tawar politik adalah individu. Bukan ideologi, gagasan, atau program kerja. Deklarasi dukungan kepada para kandidat yang belum jelas apakah akan maju atau tidak menunjukan hal tersebut. Yang didukung para deklarator ini bukanlah ide atau gagasan, tapi ketokohan. Pasalnya, si tokoh yang dideklarasikan sendiri belum bicara secara terbuka apa program atau ide ketika misalkan ia terpilih jadi Presiden.

Ambil contoh Ganjar Pranowo. Ia secara terbuka belum bicara apakah akan maju atau tidak dalam Pilpres. Program atau ide yang akan dibawa pun belum ada yang dikatakan oleh Ganjar. Tapi dukungan dalam bentuk deklarasi kepada Ganjar sudah mengalir di mana-mana. Situasi ini aneh. Bagaimana mungkin mendukung seseorang padahal orang itu sendiri belum menyebut akan melakukan apa ketika ia terpilih? Bagaimana mungkin mendukung seseorang untuk menjadi Presiden padahal orang ini belum bicara soal visi misi apa yang akan dibawa? Mereka yang sudah melakukan deklarasi dukungan ini lalu mendukung atas dasar apa selain faktor ketokohan?

Politik Ketokohan dalam Lintasan Sejarah Politik Indonesia

Politik ketokohan bila dicermati lebih jauh sudah terjadi sejak lama dan menjadi modus utama dalam arsitektur politik Indonesia. Dalam rentang 20 tahun terakhir banyak peristiwa politik yang menunjukan kenyataan itu, entah dalam konteks politik nasional atau lokal. Bila dilacak ke belakang, awal mula politik ketokohan ini mencuat dan berkembang dalam iklim politik di tanah air adalah saat Pilpres 2004.

Dalam momentum politik itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpilih menjadi Presiden, ketika berkampanye memainkan politik pencitraan untuk menokohkan dirinya sebagai sosok yang reformis dan mampu membawa perubahan. Citra ini diperkuat dengan strategi yang seolah-olah menempatkan dirinya sebagai pihak yang terdzolimi setelah diberhentikan dari kursi Menkopolhukam oleh Presiden Megawati Sukarnoputri. SBY dan tim suksesnya mengeksploitasi sentimen yang muncul atas isu reshuffle ini sebagai strategi pemenangan dalam kampanye Pilpres 2004. Cara tersebut nyatanya berhasil. SBY terpilih menjadi Presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.

Strategi pencitraan dan pembangunan narasi ketokohan seperti pada 2004, oleh tim SBY dipakai kembali pada Pilpres 2009. Hanya saja, saat itu yang memakai model taktik demikian bukan hanya SBY, tapi lawan politik SBY, Megawati Sukarnoputri dan Prabowo Subianto pun memakai strategi ini. Bedanya, SBY tetap dicitrakan sebagai pemimpin yang reformis dan mampu membawa perubahan, sedangkan Megawati dan Prabowo membranding diri mereka sebagai representasi wong cilik atau orang kecil. Hasil dari Pilpres 2009, sebagaimana diketahui bersama, SBY terpilih kembali menjadi Presiden dengan Boediono sebagai Wakil Presidennya.

Politik pencitraan atau penokohan ini mencapai puncaknya pada Pilpres 2014 yang mempertandingkan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla melawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dalam momen Pilpres yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai yang paling brutal dalam sejarah Indonesia itu, politik pencitraan dipakai sebagai strategi utama kedua pasang calon dan dijadikan alat untuk saling serang satu sama lain.

Waktu itu, politik ketokohan ini merupa wujud dalam berbagai rupa. Di tim Jokowi, narasi politik yang dibangun adalah politik orang baik dan orang jahat. Jokowi dianggap orang baik, Prabowo orang jahat. Jokowi dikatakan baik, karena Prabowo dipandang sebagai pelanggar HAM. Jokowi yang relatif bersih dari catatan itu, kemudian diglorifikasi sebagai sosok yang cocok untuk memimpin Indonesia.

Di tim Prabowo, Prabowo ditokohkan sebagai sosok tegas yang akan membawa Indonesia kembali menjadi negara yang disegani di dunia, atau jika memakai istilah tim Prabowo saat itu, ‘macan asia’. Jokowi sendiri oleh tim Prabowo dipandang sebagai pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan tidak layak memimpin Indonesia, karena sikapnya yang meninggalkan posisi jabatan Gubernur DKI Jakarta demi maju dalam Pilpres 2014.

Strategi politik demikian faktanya memang efektif. Jokowi menang dalam Pilpres 2014. Kemenangan Jokowi oleh para pendukungnya dirayakan sebagai kemenangan antara orang baik melawan orang jahat. Kemenangan ini dianggap sebagai harapan untuk Indonesia menjadi lebih baik. Majalah Time bahkan sampai menurunkan satu edisi khsusus di mana wajah Jokowi terpampang dalam cover majalah sambil ditambahi kata-kata ‘a New Hope.’

Politik pencitraan atau penokohan di tahun 2014 terus berlanjut dalam banyak momen politik setelahnya. Saat Pilkada DKI Jakarta 2017 misalnya, politik penokohan masih menjadi strategi utama dalam kampanye seluruh pasangan calon. Tingkatnya waktu itu malah sudah di titik ekstrem karena sampai membawa label agama sebagai strategi pemenangan. Sudah diketahui bersama bahwa dalam Pilkada DKI Jakarta ada tiga pasangan calon yang bertarung. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyona-Sylviana Murni.

Dari ketiganya, yang terkuat adalah Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Kedua pasang calon ini sama-sama menggunakan strategi politik citra atau penokohan dalam kampanyenya. Anies-Sandi ditokohkan sebagai sosok yang lembut dan merakyat. Sedangkan Ahok dicitrakan sebagai pemimpin yang tegas tanpa pandang bulu dalam menegakan aturan. Perang citra atau penokohan ini berlanjut terus sampai nantinya merembet ke isu agama dan etnis. Ahok oleh pendukung Anies dinarasikan sebagai orang kafir, bukan pribumi, dan kasar. Anies sendiri dipandang oleh simpatisannya sebagai pemimpin yang membawa aspirasi umat Islam, pribumi, dan lembut.

Narasi negatif demikian juga dialamatkan kepada Anies. Jika Ahok disebut kafir dan bukan pribumi karena asal usul etnisnya yang Tionghoa, Anies diatributkan sebagai kadal gurun, untuk mendiskreditkan posisinya dengan orang-orang Islam yang berpandangan sempit dan konservatif selayaknya orang-orang Islam di Timur Tengah. Di sini politik penokohan sudah tidak lagi bicara tentang integritas, tapi sudah bergerak ke titik ekstrem, antara mereka yang dianggap kafir dengan mereka yang dinilai agamis.

Perang politik citra ini menjadi pemandangan umum kala itu. Tim sukses dan pendukung dari tiap pasangan calon ini tidak segan untuk saling serang satu sama lain. Hasil akhir Pilkada DKI Jakarta sendiri memenangkan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hasil ini mengejutkan, karena sebelum Pilkada itu berlangsung, survei berbagai lembaga politik menyebut bahwa Ahok adalah kandidat terkuat yang bisa memenangkan Pilkada DKI. Tapi nyatanya yang menang adalah Anies-Sandi. Hal tersebut menunjukan bagaimana strategi politik yang menokohkan Anies sebagai karakter tertentu, dan menyerang Ahok sebagai tokoh yang sebaliknya dari Anies memang berhasil dan efektif. Kondisi demikian menjadi catatan sejarah yang sulit dibantah dan dihapus dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, kembali berulang dalam Pilpres 2019 yang baru saja berlangsung dua tahun lalu. Ketika itu, yang bertarung adalah Jokowi-Ma’ruf Amin melawan Prabowo-Sandiaga Uno. Dalam Pilpres 2019, politik ketokohan ini masih dipakai dan dijadikan patokan utama dalam kampanye. Di pihak Jokowi, oleh pendukungnya Jokowi ditokohkan sebagai sosok yang merakyat, jujur, bersih, dan mampu membawa kemajuan dalam hal pembangunan berbagai infrastruktur. Sedangkan Prabowo, oleh pendukungnya dianggap sebagai sosok yang tegas, nasionalis, dan pro umat Islam.

Kedua kubu saling serang, baik secara halus maupun frontal. Pendukung Jokowi menilai Prabowo sebagai pelanggar HAM, tidak berpengalaman memimpin, dan pro terhadap ekspresi Islam garis keras, baik dalam rupa ritual maupun politik, seperti HTI yang bercita-cita mendirikan khilafah islamiyah. Kubu Jokowi seperti menakut-nakuti publik bahwa kalau Prabowo terpilih jadi Presiden, maka khilafah islamiyah akan tegak di Indonesia. Hal inilah yang direproduksi dan didistribusikan secara terus menerus untuk mendiskreditkan Prabowo di mata publik.

Di kubu Prabowo sendiri, mereka pun melakukan hal serupa. Mereka menyerang Jokowi yang dinarasikan sebagai pemimpin yang pro kepentingan asing dan pro komunisme. Kubu Prabowo membangun opini bahwa kalau Jokowi tetap menjadi Presiden, Indonesia akan dikuasi Cina dan komunisme akan bangkit di Indonesia. Narasi itulah yang disebar secara massif, baik di media sosial, maupun dalam kampanye terbuka.

Problem Politik Ketokohan

Model politik demikian, menjadi realitas politik Indonesia hari ini. Dalam rentang 20 tahun terakhir, inilah kenyataan politik yang ada. Politik yang berbasis ketokohan menjadi modus utama dalam praktik politik keseharian. Hampir tidak ada elite politik baik di tingkat nasional dan lokal yang tidak menggunakan politik citra atau ketokohan dalam metode pemenangannya.

Ditinjau dari efektifitasnya, menggunakan strategi demikian memang menggiurkan dan sangat menguntungkan bagi para politisi. Tapi jika hal ini terus dilakukan, ke depannya hal tersebut hanya akan menambah masalah baru dan membuat politik kita tidak akan bergerak secara substansial ke arah yang lebih baik.

Sekurang-kurangnya ada empat hal yang membuat politik ketokohan bermasalah. Pertama, politik pencitraan atau penokohan akan membuat polarisasi di masyarakat. Polarisasi ini terjadi karena masyarakat akan terbelah dalam mendukung satu tokoh secara buta. Mengapa bisa terbelah? Karena dasar dukungan dalam politik ketokohan bukan dilatarbelakangi gagasan, program, apalagi ideologi. Tapi lebih kepada faktor ketokohan si elite tersebut, yang entah terkesan kharismatik, merakyat, atau mewakili identitas kultural tertentu.

Hal ini berbahaya karena ke depan apabila si tokoh membuat kekeliruan, entah dalam ranah perilaku atau kebijakan, orang-orang yang mendukung tetap akan mendukung begitu saja tanpa mau menerima dan mengakui bahwa si tokoh membuat salah. Itulah yang terjadi pada situasi terkini. Bila Jokowi keliru bicara atau keliru membuat kebijakan, pendukungnya akan tetap membela dengan berbagai argumentasi yang tak lebih sebagai pembelaan membabi-buta. Padahal, kalau memang keliru, ya dikritik. Kalau salah ya diprotes, bukan malah dinormalisasi kesalahan tersebut menjadi kenyataan baru.

Kedua, karena dasar politik ketokohan bukan berbasis gagasan, program, atau ideologi, politik ketokohan akan membuat tawar menawar politik hanya didasari oleh kepentingan elite atau si tokoh. Tak ada tawar menawar gagasan dalam politik ketokohan. Apa kepentingannya dan siapa yang berkepentingan disitulah politik bekerja. Saat Pilpres 2019 contohnya. Pendukung Jokowi dan Prabowo tidak pernah membayangkan kalau ternyata dua orang yang saling bertarung ini justru malah berada pada satu barisan dalam pemerintahan. Padahal saat kampanye Pilpres, pendukung kedua tokoh ini mati-matian saling serang satu sama lain. Tapi ketika hasil Pilpres keluar di mana Jokowi yang menang, Prabowo justru masuk dalam pemerintahan Jokowi.

Di sinilah letak persoalan apabila politik ketokohan dipakai sebagai kenyataan politik hari ini. Politik hanya akan menjadi transaksi kepentingan di antara para elite. Suara masyarakat atau pendukung si tokoh hanya berfungsi dan didengar saat kampanye ketika hendak pemilu. Di luar momen tersebut, suara mereka tidak dianggap. Politik ketokohan mengaburkan kenyataan bahwa politik bukan semata urusan orang-perorang, tapi urusan sistem dan struktur politik. Ketika seseorang mendukung satu elite politik hanya dari sisi ketokohan tanpa melihat gagasan, program, atau ideologi di belakangnya, ia akan lupa bahwa dalam politik mainstream di Indonesia yang utama hanya kepentingan. Politik ketokohan hanya akan mengorbankan kepentingan masyarakat luas apabila dipraktikan terus menerus dalam praktik politik Indonesia.

Ketiga, politik ketokohan akan membuat politik uang semakin dominan dalam kancah politik Indonesia. Untuk menjadi pemimpin, yang dibutuhkan bukanlah gagasan, program, atau ideologi. Tapi cukup polesan citra seakan-akan ia merakyat atau pro rakyat kecil, sudah cukup untuk mengantarkan seseorang memegang jabatan strategis. Dalam urusan memoles ketokohan, tentu akan berhubungan dengan sumber dana. Pada titik itu kemudian, siapa yang mempunyai uang banyak, akan berhasil menjadi pejabat karena mampu merombak dirinya dengan berbagai citra yang belum tentu sesuai kenyataan.

Keempat, politik ketokohan dalam jangka panjang apabila berlanjut akan membuat nalar politik masyarakat menjadi tidak rasional dan lebih mementingkan bungkus daripada isi. Masyarakat akan lebih fokus pada citra seorang tokoh yang nampak merakyat dengan ia blusukan ke jalan-jalan daripada fokus pada rencana program dan gagasan apa yang hendak diwujudkan. Orang akan senang menyaksikan Presiden membagi sembako, daripada Presiden memeras waktunya untuk menyusun kebijakan yang tepat dan memastikan sistem bekerja dengan baik agar kebijakan itu terimplementasi dengan maksimal. Orang tidak peduli gagasan apa dari si tokoh, yang penting citra si tokoh sesuai dengan standarnya, maka orang itulah yang dipilih.

Politik Dealiranisasi dan Otoritarianisme Orde Baru

Fenomena politik ketokohan hanya ada di era Reformasi. Di masa Orde Baru, tidak ada politik ketokohan. Politik kala itu hanya ada satu ragam di mana Suharto yang menjadi sentral kekuasaan. Aspirasi ketokohan dalam bingkai politik praktis tidak pernah bisa berkembang karena sistem politik Orde Baru yang otoriter.

Walau kenyataan politik Orde Baru demikian, tapi apa yang terjadi saat itu menjadi prakondisi dan faktor penentu mengapa politik ketokohan kemudian berkembang di era Reformasi. Setidaknya ada dua situasi di Orde Baru yang menjadi prakondisi politik ketokohan. Pertama, kebijakan Orde Baru dalam penyederhanaan partai politik menjadi tiga partai saja yang diakui, secara tidak langsung membuat ideologi politik dalam dinamika perpolitikan nasional lenyap. Ideologi yang di era sebelumnya menjadi pondasi politik, oleh Orde Baru diberangus dalam wajah penyederhanaan partai politik. Akibat dari hal tersebut, terjadi praktik dealiranisasi dalam struktur politik Indonesia yang membuat politik tidak lagi berbasis ideologi.

Ketiadaan ideologi itulah yang nanti di awal Reformasi membuat politik ketokohan dapat berkembang. Pasalnya, setelah 32 tahun Orde Baru menutup perkembangan keran ideologi di tanah air, mau tidak mau, kondisi itu dianggap menjadi sesuatu yang normal oleh masyarakat. Karena dianggap normal, ujungnya kemudian politik di masa Reformasi terbiasa untuk bekerja tanpa basis ideologi yang jelas. Hal tersebut nantinya menyuburkan kemunculan politik yang berbasis semata hanya pada sisi ketokohan seseorang. Yang dilihat hanya kenampakan citra dari satu tokoh yang dirasa sesuai dengan selera orang banyak, bukan dilihat pada sisi gagasan, program, atau ideologi. Politik ketokohan muncul dan berkembang dalam situasi politik yang demikian.

Kedua, sistem politik Orde Baru yang otoriter menjadi prakondisi berkembangnya politik ketokohan. Selama 32 tahun Orde Baru berdiri, politik dikelola secara otoriter. Kebebasan berpendapat dibatasi secara ekstrem oleh pemerintah. Semua ekspresi politik yang dipandang berlainan dengan kehendak Orde Baru seluruhnya diberangus. Di mata pemerintah Orde Baru, hanya versi politik milik merekalah yang diakui dan boleh dipraktikan di Indonesia. Di luar itu, semua dilarang.

Model pengelolaan politik yang otoriter ini, pada titik tertentu membuat ada aspirasi politik yang tersumbat di masyakarat. Aspirasi yang tersumbat ini lalu mengendap dalam alam bawah sadar selama puluhan tahun. Ketika Orde Baru tumbang di tahun 98 dan saluran demokrasi dibuka seluas-luasnya, maka meluaplah secara bebas aspirasi yang puluhan tahun tersumbat tersebut tanpa ada yang menghalangi. Berbagai aspirasi politik yang sebelumnya dilarang, bersamaan dengan era Reformasi boleh diekspresikan secara bebas tanpa perlu khawatir direpresi oleh penguasa. Pada situasi itulah, politik ketokohan muncul kepermukaan.

Mengingat kenyataan di atas, politik ketokohan menjadi keniscayaan dalam realitas politik Indonesia hari ini. Tidak mungkin mengabaikan atau menghapus model politik ini yang secara terang-terangan sudah merambat ke semua sendi kehidupan masyarakat. Yang dapat dilakukan saat ini adalah melakukan kritik terus menerus terhadap praktik politik ketokohan, sambil membangun gerakan alternatif yang dapat menandingi model politik ketokohan. Kalau itu tidak dilakukan, politik ketokohan akan menjadi sangat dominan dan ke depan kualitas politik Indonesia tidak akan pernah beranjak dari urusan remeh temeh terkait citra-citra semu yang dipertontonkan para elite politik.




Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta

0 Response to "Menyoal Politik Ketokohan dalam Dinamika Politik Indonesia"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel