Mengingat Kembali Konsep Ekonomi Kerakyatan ala Gus Dur

Mengingat Kembali Konsep Ekonomi Kerakyatan ala Gus Dur

K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selain dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia ke empat, juga dikenal sebagai kolumnis papan atas dalam sejarah bangsa Indonesia. Dimensi tulisan Gus Dur merentang dari tema keislaman, politik, budaya, ekonomi, hingga sepak bola.

Khusus untuk bidang ekonomi, tulisan Gus Dur mengenai tema ini tidak terlalu banyak diperbincangkan dibanding tema yang lain. Padahal, tulisan Gus Dur tentang ekonomi menyimpan perspektif yang istimewa bila dicermati lebih jauh.

Dalam salah satu buku Gus Dur berjudul, Islamku, Islam Anda, Islam Kita (2006), terdapat sekitar 15 tulisan yang menerangkan bagaimana Gus Dur melihat ekonomi. Bagi Gus Dur ekonomi haruslah berorientasi pada yang lemah. Yang lemah di sini dimaksudkan sebagai kelompok masyarakat yang tidak mendapat perhatian selayaknya dari pemerintah, seperti orang miskin atau pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Menurut Gus Dur, sejak Indonesia merdeka, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah hampir seluruhnya mengacu kepada pelaku usaha besar dan raksasa. Perhatian kepada pelaku usaha kecil sangat minim. Untuk itu pemerintah haruslah merubah orientasi ekonominya dengan fokus pada kelompok lemah/miskin. Hal ini bisa dijalankan dengan memberi kredit modal berbunga sangat rendah untuk pelaku UKM atau pembuatan regulasi untuk memastikan agar tidak terjadinya monopoli atau persaingan tidak adil dalam ekonomi.

Visi Gus Dur di atas di kemudian hari dikenal sebagai ekonomi kerakyatan. Gagasan ini berbeda dengan gagasan ekonomi sosialis-marxis atau ekonomi liberal-kapitalis. Ekonomi kerakyatan versi Gus Dur berdiri di atas dua aliran ini, bahkan melampauinya. Dalam ekonomi kerakyatan, Gus Dur tidak hanya memakai dua analisis ekonomi dominan tersebut, Gus Dur juga memasukan dimensi Islam dalam bangunan teori dan paradigmanya. Ekonomi kerakyatan jadinya seperti sintesis dari berbagai pendekatan ekonomi arus utama ditambah dengan dimensi keislaman di dalamnya.

Bentuk operasional dari bagaimana ekonomi kerakyatan ini bekerja, terlihat dari ide Gus Dur yang menitikberatkan agar pemerintah memberi perhatian kepada orang lemah, dengan membuat regulasi dan kredit berbunga rendah. Bila memakai pendekatan ekonomi liberal-kapitalis, gagasan Gus Dur itu akan sangat ditentang. Karena menurut aliran ini, untuk menciptakan kesejahteraan atau keuntungan ekonomi maksimal, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam ekonomi. Pemerintah hanya berposisi sebagai wasit yang bekerja apabila ada permasalahan antar pelaku usaha dan bukan justru terlibat dalam proses ekonomi itu sendiri. Sedangkan bagi Gus Dur, pemerintah haruslah berperan aktif dalam jalannya ekonomi. Bahkan pemerintah ditempatkan untuk berpihak pada satu kelompok tertentu, dalam hal ini orang lemah/miskin. Hal tersebut jelas tidak sejalan dengan visi ekonomi liberal-kapitalis yang anti intervensi pemerintah.

Menitikberatkan pada peran pemerintah seperti yang Gus Dur gagas sekilas nampak beriringan dengan ide ekonomi sosialis-marxis. Dalam aliran ini, peran sentral ekonomi ada di tangan pemerintah. Pemerintahlah yang menjalankan perekonomian secara penuh. Individu tidak diberikan banyak ruang dalam ekonomi. Pemerintahlah yang mengontrol ekonomi.

Hanya saja, hal ini berbeda dengan maksud Gus Dur yang menginginkan pemerintah terlibat dalam ekonomi. Keterlibatan pemerintah dalam ekonomi menurut Gus Dur bukan dalam artian keterlibatan secara penuh seperti pandangan ekonomi sosialis-marxis hingga membuat individu perannya menjadi terbatas. Pemerintah terlibat dalam ekonomi semata sebagai pembuat kebijakan atau pengatur regulasi agar ekonomi dapat berjalan baik dan tercipta keadilan dalam pelaksanaannya. Peran serta pemerintah dalam ekonomi bukan untuk menjadi pelaku utama, melainkan menjadi pengelola perekonomian agar para pelaku usaha mencapai keuntungan secara bersama.

Pandangan demikian selain dipengaruhi oleh hasil perenungan serta luasnya bacaan Gus Dur, juga sedikit banyaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman yang selama ini Gus Dur yakini. Menurut Gus Dur dalam satu artikel berjudul Islam dan Orientasi Ekonomi, disebutkan bahwa menurut fiqh “kebijakan dan tindakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin harus sejalan dengan kemaslahatan mereka” (tasharruf al-imam ala ar-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah).” Kaidah ini berlaku pula untuk ekonomi.

Berdasar kaidah di atas, pemimpin/pemerintah harus mengambil kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tidak bisa kebijakan hanya menguntungkan satu pihak semata. Semua pihak harus diuntungkan dalam tiap kebijakan. Dalam konteks ekonomi, pemerintah tidak bisa lepas tangan apabila ekonomi hanya menguntungkan para pengusaha besar saja. Pemerintah harus membuat mekanisme agar semua pihak seperti orang miskin/pelaku UKM diuntungkan dalam ekonomi.

Gagasan tersebut tidak menemukan titik temu dengan yang diyakini oleh para ekonom liberal-kapitalis yang berpandangan agar pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Hal di atas juga bertentangan dengan semangat ekonomi sosialis-marxis yang menempatkan peran pemerintah secara mutlak dalam ekonomi yang secara langsung meminggirkan peran individu untuk terlibat dalam jalannya ekonomi.

Pertentangan yang muncul dari visi ekonomi kerakyatan Gus Dur dengan dua pandangan besar dalam ekonomi ini, menunjukan bagaimana sikap Gus Dur yang tidak serta merta mencontoh begitu saja apa yang selama ini ada, tanpa mendialogkannya terlebih dahulu dengan nilai yang ia yakini.

Inilah letak keunikan pemikiran Gus Dur. Gus Dur berhasil memadukan berbagai gagasan besar mengenai ekonomi dengan nilai-nilai islam yang ia pegang. Perpaduan itu yang nantinya memunculkan konsep ekonomi kerakyatan ala Gus Dur. Hal ini terjadi karena menurut Gus Dur, Islam tidak memberikan orientasi yang jelas bagaimana mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai hal yang selama ini ada di luar Islam bisa saja dipakai dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, asalkan sesuai dengan nilai dan prinsip islam.

Gus Dur mencontohkan bahwa dalam kapitalisme terdapat prinsip tentang kompetisi, perdagangan bebas, dan efisiensi. Menurut Gus Dur hal itu sejalan dengan Islam karena dalam Islam dianjurkan adanya sikap fastabiqu al-khairat (berlomba dalam kebaikan). Pembenaran ini bukan berarti bahwa Islam sepenuhnya sejalan dengan kapitalisme. Bagi Gus Dur ada sebagian nilai yang bisa diterima adapula yang ditolak oleh Islam.

Dalam satu artikel berjudul Islam dan Globalisasi Ekonomi, Gus Dur menyebut bahwa Islam tidak memperkenankan adanya pendekatan laisses faire (kebebasan penuh) yang menjadi ciri kapitalisme klasik. Dalam pandangan Islam, benda dan jasa harus memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Hingga hilanglah sifat eksploitatif dari sebuah transaksi ekonomi. Dengan kata lain, yang dijauhi Islam bukanlah pencarian laba atau untung, melainkan pencarian laba yang eksploitatif. Hal ini merupakan contoh nilai dalam kapitalisme yang ditolak oleh Islam.

Karena itulah Gus Dur berupaya memadukan antara nilai-nilai Islam dengan model ekonomi di luar Islam. Gus Dur tidak anti dengan segala sesuatu yang di luar Islam. Bagi Gus Dur, tidak penting memperdebatkan apakah ada ekonomi Islam atau tidak. Yang terpenting adalah bagaimana ekonomi itu sesuai dengan nilai-nilai islam. Gus Dur memakai mana yang memang bisa dipakai mana yang tidak dari semua nilai di luar Islam. Di situlah istimewanya pemikiran Gus Dur. Walau ia bukan ahli ekonomi, tapi pola pikirnya memberi kerangka untuk melihat ekonomi dan berbagai hal lain secara jernih. Selain itu, Gus Dur bukan orang yang berpikiran sempit yang lebih mementingkan bungkus daripada isi.

Pemikiran seperti Gus Dur inilah yang belakangan seakan lenyap dalam perbincangan publik kita. Semua kalangan seperti sepakat begitu saja dengan perekonomian liberal-kapitalis tanpa mencoba mengkritisi dan mengkontekskan dengan gagasan lain. Ditambah lagi, umat Islam hari ini banyak yang lebih fokus pada bungkus daripada substansi. Fokus pada semua label Islam atau syariah, tapi abai pada substansi mendasarnya. Alhasil perdebatan di ruang publik kita seperti berjalan di tempat. Sesuatu yang oleh Gus Dur dan pemikir sezamannya sudah selesai diperdebatkan, kini dimunculkan kembali dalam rupa menguatnya formalisme Islam dalam hidup keseharian. Pada titik itu, bangsa ini sangat kehilangan sosok Gus Dur yang bisa berdiri di atas semua gagasan tanpa harus condong ke salah satunya.






Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta

0 Response to "Mengingat Kembali Konsep Ekonomi Kerakyatan ala Gus Dur"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel