Abu Janda dan Dilema Influencer sebagai Strategi Perjuangan

Permadi Arya atau yang populer disapa Abu Janda, belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Pangkal soalnya adalah unggahan Abu Janda di Twitter yang menyebut “Islam agama arogan.”

Cuitan tersebut menuai kecaman dari banyak pihak. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini, menyebut bahwa Abu Janda tidak mengerti Islam. Menurut Helmy, harus dibedakan antara agama dengan orang. Sedangkan Abu Janda malah memukul rata begitu saja kalau Islam agama arogan.

Respon serupa juga muncul dari beberapa tokoh nasional lain, seperti pegiat Gusdurian, Alissa Wahid, hingga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Semua tidak sepakat dengan apa yang ditulis Abu Janda. Bu Susi bahkan lebih jauh mengajak orang-orang untuk berhenti mengikuti akun Abu Janda.

Kecaman kepada Abu Janda makin menjadi setelah ia kembali membuat geger dengan mencuit kata-kata berbau SARA kepada aktivis HAM, Natalius Pigai di akun Twitternya. Untuk kasus ini, Abu Janda malahan sampai dilaporkan ke polisi karena cuitannya itu.

Abu Janda sejak lama memang telah dikenal sebagai pegiat media sosial atau influencer yang kerap membuat kontroversi. Tidak sekali ia membuat gaduh di jagat digital. Sudah jadi rahasia umum, kalau Abu Janda hobi memparodikan tokoh-tokoh yang berseberangan posisi dengan dirinya. Seperti Habib Bahar atau Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Khusus untuk kasus Habib Bahar, Abu Janda sampai mendapat ancaman pembunuhan karena tingkahnya tersebut.

Dari rekam jejak yang demikian, tidak heran akhirnya jika Abu Janda kini mengalami masalah atas tingkahnya sendiri di media sosial. Karena sejak dulu memang ia sudah berperilaku kontroversial seperti itu.

Namun uniknya, dalam kasus Abu Janda saat ini, rupanya masih ada pihak-pihak yang membelanya. Argumentasi kelompok ini, meskipun Abu Janda membuat kekeliruan atas beberapa unggahannya, tapi tidak selayaknya Abu Janda dikecam sedemikian rupa, mengingat kontribusinya terhadap perang melawan radikalisme dan intoleransi di media sosial. Para pembela Abu Janda inilah yang nantinya sibuk menyerbu akun-akun mana saja yang mengecam Abu Janda beberapa waktu terakhir, termasuk akun Twitter Alissa Wahid dan Bu Susi Pudjiastuti.

Influencer macam Abu Janda, dalam era digital seperti sekarang dipandang menjadi bagian dalam strategi perjuangan menangkal narasi radikalisme dan intoleransi tanpa ada sikap kritis atas sepak terjang mereka. Padahal, kehadiran mereka ini sebenarnya dilematis apabila dijadikan bagian strategi perjuangan secara luas.

Dikatakan dilematis, karena di satu sisi apabila para influencer ini bersikap atau berjalan sesuai dengan kepentingan gerakan, mereka akan dipuji dan dianggap sebagai bagian dari gerakan besar melawan radikalisme dan isu sejenisnya. Tapi apabila para influencer ini membuat kesalahan, mereka yang tadinya berjalan beriringan, biasanya akan berlepas tangan dan menganggap para influencer tersebut bukan bagian dari gerakannya.

Apa yang dialami Abu Janda sekarang menggambarkan hal tersebut. Umum diketahui publik kalau selama ini Abu Janda sering mengafiliasikan dirinya dengan Banser NU. Ia sering tampil di depan publik sambil memakai atribut Banser atau NU. Saat Abu Janda dulu belum berkasus seperti sekarang, keberadaannya relatif tidak dipermasalahkan. Tapi setelah ia berkasus, suara keras yang mempersoalkan eksistensi Abu Janda justru ramai muncul di tubuh NU.

Kyai As’ad Said Ali, selaku ketua Dewan Penasehat Banser misalnya, beliau menyebut bahwa Abu Janda memanfaatkan nama besar NU untuk kepentingan pribadinya. Lebih jauh, beliau bahkan menyimpulkan Abu Janda sebagai penyusup ke dalam NU. Untuk itu, Kyai As’ad menyarankan agar PBNU secara resmi bersikap tegas terhadap Abu Janda.

Sikap Kyai As’ad ini dapat dipahami, karena memang sejak awal Abu Janda bukanlah bagian dari gerakan NU. Maka dari itu, saran beliau yang meminta PBNU tegas adalah solusi terbaik untuk menyikapi para influencer di media sosial.

PBNU dan berbagai organisasi lainnya perlu menegaskan secara terbuka apakah para influencer ini memang menjadi bagian dari gerakan atau tidak. Karena jika tidak demikian, apabila si influencer ini membuat kekeliruan seperti kasus Abu Janda, nama baik organisasilah yang akan tercoreng. Ujungnya agenda gerakan akan terdampak pula akibat perilaku negatif para influencer tersebut.

Selain itu, kehadiran influencer dalam agenda perjuangan bila dicermati lebih jauh justru bisa berdampak negatif terhadap isu yang dibawa. Karena para influencer ini umumnya bukanlah orang-orang yang memang ahli dalam isu yang sedang diperjuangkan.

Abu Janda misalkan, meski oleh pembelanya dikatakan ia merupakan tokoh yang berkontribusi terhadap perang melawan radikalisme dan intoleransi, tidak dapat dipungkiri bahwa Abu Janda bukanlah ahli di bidang tersebut. Ia lebih ahli berakting memparodikan polah tingkah para tokoh yang menjadi musuhnya, daripada ahli memperdebatkan gagasan secara ilmiah. Dari sini tidak heran jika yang dikedepankan Abu Janda bukanlah argumentasi berbasis ilmu, tapi justru komentar yang cenderung emosional dan tidak berdasar.

Itulah yang terjadi pada kasus cuitan tentang islam agama arogan dan cuitan bernada SARA kepada Natalius Pigai. Abu Janda bukannya mengedepankan ilmu dalam menyerang balik orang-orang yang dianggap berseberangan, tapi malah bermain satire yang sialnya kebablasan dan tidak ilmiah sama sekali. Di sanalah letak dilema lain dari penggunaan influencer dalam perjuangan.

Apabila si influencer membuat masalah, orang banyak akan tidak terlalu tertarik dengan substansi isu yang sedang diperjuangkan, tapi malah sibuk melihat perilaku si influencer yang blunder tersebut. Akhirnya hal itu malah memukul balik agenda perjuangan yang sudah susah-susah dibangun.

Untuk itu, semua pihak yang ingin berjuang di dunia digital perlu meninjau kembali penggunaan influencer sebagai strategi perjuangan. Karena pada dasarnya kehadiran mereka ini dilematis jika dipakai sebagai strategi perjuangan.

Kalaupun perjuangan di media digital memang harus menggunakan para influencer, perlu diperjelas kualifikasi keilmuan apa yang setidaknya wajib dimiliki para influencer ini. Sehingga ketika mereka sedang bergerak di jagat digital, mereka bergerak didasarkan basis keilmuan yang jelas. Tidak asal-asalan komentar atau berpendapat di luar koridor perjuangan dari isu yang dibawa. Jika ini dilakukan, setidaknya hal tersebut dapat meminimalisir terulang kembalinya kasus Abu Janda di kemudian hari.

Terlepas itu semua, apa yang dialami Abu Janda sekarang, menjadi realitas kelam dunia digital dewasa ini. Sebuah dunia yang siapapun bisa berbicara atau berkomentar tanpa risau dengan dampak yang ditimbulkan. Sebuah dunia yang semua orang punya kedudukan sama di hadapan layar gawai masing-masing. Sebuah dunia di mana hampir seluruh orang saling terhubung dan sulit lepas daripadanya. Dalam realitas demikian, satu prinsip dasar yang perlu dipegang di media sosial adalah jangan bicara sesuatu yang kita tidak tahu. Bila ini menjadi kesadaran bersama, keributan tidak perlu yang selama ini biasa terjadi di media sosial bisa diminimalisir.

 

 

 

Alumi UIN Sunan Kalijaga dan Kader PMII Yogyakarta

Share this post