Konsep Negara Kesejahteraan dan Bantuan Sosial di Masa Pandemik

Penulis: Atiqurrahman

Secara garis besar, negara Indonesia memang memiliki komitmen yang sangat kuat dalam mewujudkan kesejahteraan warganya. Ini terlihat jelas dari ideologinya yang menjadi dasar pemikiran negara Indonesia, yakni pancasila dan UUD  1945.

Di mana keduanya terdapat suatu keberpihakan terhadap kaum yang lemah dan tidak mampu, dan menentang segala bentuk ketidakadilan. Dalam UUD 1945 misalnya, disebutkan bahwa tujuan penting dalam bernegara, tiada lain untuk melindungi segenap bangsa, mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut andil dalam menertibkan dunia. 

Selain itu, negara juga secara eksplisit menyatakan bahwa, keberadaan fakir miskin dan anak terlantar akan dipeliharanya, seperti yang termaktuf dalam pasal 34 ayat 1. Hal ini mengindikasikan negara  akan memberikan jaminan dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, negara hadir sebagai pelindung utama bagi warganya yang notabene kurang beruntung itu, dengan segala perangkat kekuasaan yang melekat dalam dirinya.

Oleh karenanya, negara Indonesia bisa disebut sebagai “negara kesejahteraan” (walfare state). Di mana negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan warganya, dengan memenuhi hak-hak dasarnya, dan peduli terhadap persoalaan-persoalaan yang menimpa warganya. 

Negara Indonesia sebagai “negara kesejahteraan” tentunya mempunyai aturan hukum sebagai batu pijakan, atau pedoman mengenai konsepsi  kesejahteraan  warganya. Ini dipertegas dengan lahirnya  UU No 11 tentang Kesejahteraan Sosial tahun 2009.

Di mana UU ini berisi soal bagaimana masyarakat bisa hidup layak, dengan terpenuhinya segala kebutuhan sosialnya, serta tentang upaya-upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh negara maupun pihak-pihak lainnya.

Setidaknya, ada empat orientasi dalam upaya penyelenggeraan kesejahteraan sosial menurut UU Kesos ini. Pertama, rehabilitasi sosial. Yaitu memulihkan dan mengembangkan kemampaun seseorang yang mengalami disfungsi sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan wajar.

Kedua, jaminan sosial. Yakni memberikan jaminan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Seperti anak yatim, fakir miskin, lanjut usia terlantar, disabilitas mental dan fisik, dan lain-lainnya agar kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi.

Ketiga, pemberdayaan sosial. Yaitu memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Keempat, perlindungan sosial. Ialah mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasarnya..

Dengan demikian, wajar bila negara menggelontorkan puluhan hingga ratusan trilyun setiap tahunnya, guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial warganya melalui berbagai jenis program. Baik yang sudah dilakukan, atau yang masih dalam tahap perencanaan.

Tahun 2021 misalnya, negara sedang mengganggarkan 92,82 trilyun melalui Kementrian Sosial, sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial untuk warganya dalam menghadapi pandemik ini. Di mana berbagai macam bantuan sosial yang sebelumnya sudah dijalankan akan terus dilanjutkan. Sebab, pandemik ini telah berdampak pada pendapatan ekonomi seseorang yang kehilangan mata pencahariannya.

Benang Kusut Bantuan Sosial

Sepanjang tahun 2020, setidaknya ada beberapa kebijakan program bantuan sosial yang sudah dilaksanakan oleh negara. Sebagian besar—jika tidak bisa disebut seluruhnya—memiliki jumlah anggaran yang cukup fantastis. Yakni  kurang-lebih sekitar 120an trilyun rupiah.

Dan negara mengeluarkan berbagai program bantuan sosial ini, tentu tidak hanya sebatas bagaimana kebutuhan dasar warganya terpenuhi selama masa pademik berlangsung, atau hanya soal bagaimana roda perekonomian bisa tumbuh kembali.

Melainkan, dan jauh lebih penting dari itu, negara sedang menjalankan mandatnya. Yaitu untuk melindungi dan melayani seluruh warganya sesuai dengan amanah konstitusi yang ada. Dengan adanya bantuan sosial ini, tiada lain merupakan bentuk praksis dari konsepsi negara kesejahteraan Indonesia.

Adapun jenis-jenis program bantuan sosial di antaranya adalah, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program keluarga Haarapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Listrik Gratis, Kartu Prakerja, Bantuan Sembako (BPNT), Bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM), dan Subsidi Gaji Karyawan.

Dalam laporan Menteri Keuangan, berbagai jenis bantuan sosial tersebut sudah terserap 82%. Dengan kata lain, hampir seluruh masyarakat di Indonesia sudah menerima dan menikmatinya. Misalnya, bantuan sembako sudah tersalurkan sebesar 33,98 trilyun dengan 19,14 penerima, PKH tersalurkan 36,71 trilyun dengan 10 juta penerima, kartu prakerja sudah terealisasikan sebesar 19,89 trilyun kepada 5,59 juta peserta, bantuan UMKM tersalurkan 84 trlitun dengan 1,2 juta penerima dan BLT DD tersalurkan 13,70 trilyun kepada 7,55 juta penerima.[1]

Namun, kebijakan berbagai program bantuan sosial ini, kadang kala tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Melainkan terdapat benang kusut yang muncul secara berserakan. Akibatnya, muncul gesekan atau perseteruan antar masyarakat yang tidak bisa terhindarkan lagi

Penyebabnya setidaknya ada tiga  hal; pertama, soal teknis. Yaitu ketidaktepatan pemerintah pusat hingga desa dalam menyalurkan program bantuan sosialnya. Hal ini bisa berupa data yang belum diperbarui dan belum terintegrasi dengan baik, minimnya sosialisasi kepada publik, dan lain sebagainya.

Kedua, soal sistemik. Yaitu di mana dalam penyaluran program bantuan sosial ini tidak  transparan dan akuntabel. Sehingga, masyarakat tidak mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme bantuan sosial tersebut disalurkan. Contohnya praktek suap yang dilakukan Mentri Juliari Batubara dalam proses penunjukkan vendor (lembaga penyedia bahan baku atau jasa), yang sarat dengan kolusi dan nepotis. Sehingga ia mendapatkan keuntungan 17 milyar, dan berakhir dalam jeruji besi KPK.

Ketiga, sebagian pejabat kita masih bermental korup. Jabatan publik hanya dijadikan kesempatan untuk memperkaya diri. Sehingga fenomena korupsi terus saja terjadi, dan pelakunya pun beragam. Mulai dari tingkat menteri hingga kepala desa. Tak ayal kemudian, kita seringkali menyaksikan para pejebat memakai rompi oranye dengan tangan terborgol, sambil tersenyum basi memasuki kantor antirasuah.

---

[1] Berita Online, Veni Suryanto, Penyerapan Anggaran Program Perlindungan Sosial Sudah Mencapai 82%, di Kontan.co.id.

Bagikan Artikel ini