Melampaui Jenis Kelamin Penanganan Covid-19 Indonesia dan Selandia Baru

Melampaui Jenis Kelamin Penanganan Covid-19 Indonesia dan Selandia Baru

Penulis
: Fullah Jumaynah*

Menjelang satu tahun sejak kemunculan pertama kali kasus Corona Virus (Covid-19) di Wuhan, China, hampir seluruh dunia masih menghadapi pandemi. Kasus terkonfirmasi positif Covid di Indonesia sampai saat ini juga belum menunjukan adanya penurunan. Sampai 26 Oktober 2020, jumlah total kasus terkonfirmasi positif covid19 di Indonesia mencapai 389.712, dengan angka kenaikan harian rata-rata 3000an kasus.

Berbanding terbalik dengan Indonesia, Selandia Baru atau New Zealand disorot dunia tergolong berhasil dalam menangani Covid-19. Jumlah total kasus positif di Selandia Baru pada 26 oktober 2020 adalah 1,940 kasus, dengan penambahan kasus harian rata-rata 0-5.

Selandia Baru dan Indonesia menunjukan perbedaan yang cukup signifikan dalam penanganan Covid-19. Selain dipengaruhi letak geografis dan jumlah populasi yang berbeda, kepemimpinan politik pimpinan negara nyatanya sangat berpengaruh dalam menghadapi Covid-19.

Perbedaan Kebijakan dan Kepercayaan Publik

Pada awal Covid-19 menyebar ke penjuru dunia awal-awal Maret, Jacinda Ardern dengan sigap mengeluarkan kebijakan isolasi 14 hari bagi siapa pun yang baru datang ke Selandia Baru. Ketika situasi semakin menunjukan peningkatan kewaspadaan, dilakukan penutupan penerbangan ke beberapa negara sampai menutup Selandia Baru.

Sampai ahir Maret, kebijakan penerapan empat level diberlakukan yang membuat perubahan situasi di masyarakat. Mulai dari jaga jarak, penutupan berbagai macam sektor publik kecuali sektor kebutuhan dasar, sampai pemberlakukan karantina wilayah atau lockdown total.

Dengan kata lain, Jacinda berhasil meyakinkan masyarakatnya, untuk percaya pada segala aturan yang dibuat pemerintahan dalam menangani Covid-19, dan tingkat kepercayaan masyarakat sekitar 80%. Sehingga, kepatuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari selama pandemi pun membantu keberhasilan penanganan pandemi.

Meskipun secara ekonomi Selandia Baru tak bisa menghindar dari resesi sejak September lalu, keputusan yang dipilih Selandia Baru terbilang tepat. Sebab kesehatan lebih diprioritaskan ketimbang pemeliharaan ekonomi. Hasilnya, Selandia Baru bisa hidup dalam isolasi yang lebih sehat dan lebih bebas.

Berbeda halnya dengan Indonesia, yang mencoba mencari titik seimbang dalam menangani Covid-19 dan pemeliharaan ekonomi. Tidak seketat Selandia Baru, Indonesia tidak memberlakukan aturan ketat terkait lockdown dan karantina wilayah. Hal ini disinyalir akan membawa dampak buruk bagi perekonomian.

Namun, ada persamaan seperti aturan jaga jarak, penutupan beberepa sektor publik, isolasi diri, bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Kepercayaan publik terhadap Jokowi sendiri dalam menangani covid berkisar 60%. Angka yang cukup tinggi akan tetapi belum tentu terhadap pemerintahan secara umum.

Pentingnya Empati, Egaliter, dan Inklusivitas dalam Menangani Covid

Menuntut untuk kerja extraordinary saja rasanya tidak cukup, tanpa dibarengi dengan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan bagi warga negara. Dalam kepemimpinan, empati menjadi hal yang sangat diperlukan. Terlebih lagi bagi para pimpinan-pimpinan politik yang memimpin Negara.

Keberhasilan beberapa negara yang dipimpin perempuan salah satunya Selandia Baru, yang diklaim sebagai keberhasilan pemimpin perempuan. Akan tetapi, rasanya sangat tidak adil jika menggeneralisir klaim tersebut. Pasalnya, beberapa negara bagian Amerika tidak mengikuti klaim tersebut. Pun sebenarnya di Indonesia, secara legislasi Indonesia dipimpin oleh perempuan tidak berlaku klaim tersebut.

Global Gender Gap tahun 2020 telah menganalisa gender parity, yakni tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, serta peluang ketersediaan untuk masing-masing gender dalam akses kesehatan, pendidikan dan pekerjaan di 153 Negara.

Kondisi masyarakat dalam suatu negara yang sudah inklusif, egalitarian, dan memberi peluang yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk berkontribusi membawa pengaruh besar dalam keberhasilan penanganan Covid-19. Masyarakat yang heterogen berhasil menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran karena cara berpikirnya tidak terpusat pada satu pemikiran.

Mari kita lihat secara fakta, bahwa di Indonesia secara pemerintahan belum memenuhi keterlibatan perempuan secara massif dan aktif. Hal ini bisa dilihat secara kelembagaan di Parlemen keterlibatan perempuan masih 21% bahkan 30% pun belum tercapai.

Meskipun kepemimpinan parlemen sendiri dipimpin oleh perempuan, namun sangat sedikit peran sentral dipimpin oleh perempuan. Kesadaran menciptakan iklim yang non bias gender dan inklusif untuk semua kalangan termasuk minoritas memang belum tercapai di Indonesia.

Sedangkan di Selandia Baru, perempuan terbilang memegang peran sentral dalam politik. Jabatan-jabatan sentral di negeri ini dipegang oleh perempuan, selain Perdana Menteri ada Gubernur Jenderal yang juga dipimpin perempuan.

Pada 17 Oktober 2020 kemarin, Negara Kiwi ini tetap menggelar pemilihan umum. Sebab secara kesehatan sudah cenderung stabil mengendalikan Covid-19. Satu hal yang belum pernah terjadi di Indonesia adalah, Jacinda Ardern sebagai kandidat sekaligus pemimpin dari Partai Buruh, ditantang oleh pemimpin Partai Nasional yang juga seorang perempuan bernama Judith Collins.

Sementara di Indonesia sendiri, belum pernah ada calon Presiden perempuan sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia. Bahkan, dalam situasi pandemi Covid yang masih jauh dari keberhasilan penangananya, pemerintahan sendiri tetap mengambil resiko pemilihan kepala daerah serentak. Meskipun terdapat fakta ketua KPU dan anggotanya telah terkonfirmasi positif Covid, tidak menyulutkan rencana pilkada serentak 2020.

Apa yang dilakukan Jokowi dan jajarannya dalam pemerintahan, terkait segala kebijakannya baik dalam penanganan pandemic Covid ataupun kebijakan yang dikeluarkan selama Covid, semakin memperkuat tesis dari penelitian yang dilakukan Schwartz dan Rubel.

Dalam artikel berjudul Sex Differences in Value Priorities: Cross-Cultural and Multimethod Studies (2005), terdapat temuan bahwa laki-laki cenderung memberi tempat yang utama pada nilai kekuasaan, pencapaian pada diri sendiri dan pengumpulan kekayaan (hedonism). Sementara perempuan cenderung memberi penekanan pada usaha peningkatan kesejahteraan orang-orang sekitar, pemahaman, penghargaan, toleransi dan perlindungan kesejahteraan manusia dan alam.

Namun, lagi-lagi tidak bisa begitu saja menarik kesimpulan bahwa keberhasilan Selandia Baru dalam mengangani Covid-19 ini karena faktor dipimpin perempuan saja. Konteks dan nilai-nilai suatu negara harus dilihat dengan lebih detail. Bagaimanapun kepemimpinan perempuan tidak akan berhasil jika kultur dalam struktur lembaganya, partai politiknya hingga kesadaran masyarakatnya tidak memiliki kesadaran inklusif dan egaliter.

Sebab dalam bernegara, menangani pandemi Covid-19 ini bukanlah perlombaan superioritas jenis kelamin. Melainkan pada nilai empati, kepedulian terhadap sesama manusia, dan dari pemimpin pemerintahan terhadap warga negaranya.

Jika hari ini Selandia Baru dengan dipimpin Jacinda Ardern, seorang politikus perempuan yang berhasil mengatasi Covid-19 dengan nilai-nilai kepemimpinannya, maka tak salah jika Indonesia dengan pemimpin laki-laki mencontohnya. Membandingkan dan mencontoh hal baik dari pemimpin mana pun dan siapapun tanpa mengenal jenis kelamin pemimpin tersebut, pada dasarnya bukanlah sebuah dosa tujuh turunan.

 

*Mahasiswa Perbandingan Politik Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia

0 Response to "Melampaui Jenis Kelamin Penanganan Covid-19 Indonesia dan Selandia Baru"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel