Hukum Pertumbuhan Ekonomi dan Ilusi Keadilan HAM

Penulis: Irfan Hidayat

Hampir setahun yang lalu, tepatnya pada bulan Oktober 2019, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato tentang pertumbuhan sektor ekonomi nasional dalam acara pelantikannya. Dalam pidato tersebut, presiden menyampaikan bahwa Omnibus Law, yang merupakan regulasi dari penggabungan aturan tentang cipta lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan UU perpajakan itu, harus disegerakan oleh DPR untuk meningkatkan perekonomian negara.

Dengan dalih pertumbuhan ekonomi tersebut, program pembangunan nasional semakin digencarkan oleh pemerintah. Infrastruktur negara seperti bandara, jalan tol, dan lain-lain dibangun dengan cara cepat di beberapa tempat. Selain itu, pertambangan-pertambangan di banyak daerah juga digencarkan. Baik itu di pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, ataupun pulau-pulau kecil lainnya seperti pulau Gebe, Halmahera Utara, dan masih banyak pulau kecil lainnya yang digali dan dikeruk untuk diambil hasil buminya.

Jaringan Advokasi Tambang Nasional (Jatamnas) mencatat, hingga akhir tahun 2019 ada 55 pulau dari 13.000 pulau kecil yang tersebar di Maluku Utara, Sulawesi, Kalimantan Utara, dan Sumatera yang sedang mengalami eksploitasi dari pertambangan. Lebih parahnya lagi, dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan tersebut sering kali dibiarkan begitu saja, tanpa adanya perhatian dari pemerintah maupun pihak perusahaan.

Untuk memperlancar semua itu, pemerintah hendak melakukan peluncuran aturan perundang-undangan dalam wujud Omnibus Law tadi. Omnibus Law merupakan produk hukum pemerintah sebagai wujud dari diktat hukum pertumbuhan ekonomi dalam upaya menumbuhkan sektor ekonomi nasional. Hal itu menjadi perhatian utama negara mengingat banyaknya sumber daya alam yang tersedia di kepulauan Indonesia, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi dari pertambangan dinilai akan semakin maksimal.

Pelanggaran HAM dalam Hukum Pertumbuhan Ekonomi

Negara yang terhegemoni oleh moda produksi kapitalisme seperti Indonesia, akan menghalalkan segala cara untuk mencari atau meraup keuntungan sebesar-besarnya, sebagai cara untuk menyatakan agregasi produksi dalam proses kapitalisme (Bosman Batubara: 2020). Sehingga, ekspansi pertambangan di gencarkan ke seluruh wilayah yang berpotensi mengandung sumber daya alam. Dampaknya ialah, banyak kerusakan lingkungan serta ekosistem yang sangat parah.

Selain kerusakan lingkungan dan ekosistem, ekspansi pertambangan dan pembangunan yang membabi buta juga sering menimbulkan pelanggaran HAM terhadap warga sekitar tambang atau proyek tersebut. Pelanggaran HAM itu, sering terjadi ketika warga atau masyarakat melakukan penolakan terhadap keberadaan tambang yang dinilai akan merusak lingkungan sekitar. Atau juga terhadap masyarakat yang enggan menjual tanahnya, seringkali mendapatkan tindakan kekerasan oleh oknum aparat keamanan bahkan preman bayaran.

Bisa disimak dalam kasus penolakan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, yang dilakukan oleh masyarakat dan para petani. Masyarakat menolak keberadaan pabrik tersebut karena akan memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Yang artinya, hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat tidak akan didapatkan oleh masyarakat.

Parahnya, warga yang melakukan penolakan dengan cara demonstrasi, sering kali mendapatkan perlakuan kekerasan oleh aparat keamanan bahkan preman bayaran perusahaan tambang tersebut. Sehingga, pelanggaran HAM pun semakin bertambah, mengingat banyaknya hak-hak masyarakat yang dilanggar.

Peristiwa yang tak kalah miris ialah penggusuran lahan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (AP I), terhadap rumah dan tanah warga masyarakan Palihan, Temon, Kulonprogo. Warga yang menolak menjual tanahnya kepada AP I untuk dijadikan bandara, mendapat tekanan dan pemaksaan dalam bentuk kekerasan oleh pihak keamanan. Parahnya, AP I tetap melakukan pengambilan lahan secara paksa, dengan melakukan penggusuran terhadap lahan dan warga yang menolak pindah atau menjual tanahnya.

Kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut, hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang disebabkan oleh gencarnya aktivitas pengrusakan alam oleh pertambangan, maupun mega proyek yang mengatasnamakan pembangunan nasional. Karena dengan dalih pertumbuhan ekonomi, izin-izin pembangunan dan pertambangan selalu saja berjalan lancar, seoalah-olah mengesampingkan dampak lingkungan dan hak asasi manusia.

Belum berhenti sampai di situ, lubang galian bekas tambang yang tidak direklamasi, sering kali memakan korban jiwa. Kebanyakan korban jiwa adalah anak-anak yang tenggelam di lubang bekas galian tambang tersebut. Seperti yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut catatan Komnas HAM, lubang-lubang galian bekas tambang batubara di Kaltim sampai dengan pertengahan tahun 2016 saja, telah menelan 24 korban jiwa, yang mana 22 di antaranya adalah anak-anak.

Dalam buku terbitan Komnas HAM, yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur (2016), Komnas HAM menemukan sekurang-kurangnya empat bentuk pelanggaran HAM dalam peristiwa kematian 24 orang akibat tenggelam yang disebabkan tidak dilakukannya penutupan lubang bekas galian tambang oleh perusahaan di Kaltim. Yaitu pelanggaran hak untuk hidup, hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, hak atas rasa aman, dan hak untuk memperoleh keadilan.

Ilusi Keadilan HAM

Akibat hegemoni moda produksi kapitalisme, sistem sosial masyarakat mengalami perubahan karena manuver ideologi pembangunanisme atas nama hukum pertumbuhan ekonomi. Masyarakat agraris sepeti Indonesia yang secara umum mandiri dalam pertanian, harus menerima kehadiran pola konsumtif, bahkan sering kali bergeser menjadi buruh tambang akibat ganasnya industrialisasi pertambangan. Artinya, ada pergeseran orientasi dari ‘kebutuhan terhadap komoditas’ menjadi ‘kebutuhan terhadap akumulasi uang’ yang dialami oleh sebagian masyarakat.

Jika hal tersebut dibiarkan, maka yang terjadi adalah masyarakat akan kehilangan kendali politiknya. Karena pergeseran orientasi tadi, masalah-masalah lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan tidak lagi menjadi hal penting. Akibatnya, kerusakan lingkungan oleh aktivitas tambang menjadi tidak lagi menjadi masalah bagi sebagian masyarakat.

Semenjak hukum pertumbuhan ekonomi menjadi diktat yang wajib diikuti oleh suatu negara, pengabaian terhadap HAM dan diskriminalisasi serta marjinalisasi terhadap rakyat sering kali terjadi. Sehingga, muncullah fenomena pemerataan penggusuran lahan dengan kekerasan negara yang lebih mementingkan agenda investor daripada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Penggusuran kini menjadi agenda rutin pemerintah dengan mengabaikan hak-hak rakyat untuk mendapatkan tempat hidup yang layak. Kepentingan investasi menjadi hal paling penting untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Sehingga, negara kini tidak lagi berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat, melainkan untuk segelintir kelompok tertentu.

Kondisi tersebut membenarkan pemikiran Wilfred (2003), bahwa pertumbuhan ekonomi di tengah ideologi pasar memiliki fungsi yang serupa dengan mesin. Di mana ketika mesin mengalami gangguan kerusakan dalam proses berjalannya, maka gangguan tersebut harus dihilangkan. Salah satu dari sekian banyak gangguan tersebut adalah keberadaan HAM di tengah masyarakat. Yang menjadikan penegakan HAM merupakan ancaman dari sistem pasar yang harus dihilangkan, karena akan berakibat buruk terhadap stabilitas pasar.

Oleh karena itu, hukum pertumbuhan ekonomi idealnya harus dilakukan secara kompherensif. Hal tersebut bisa dimulai dengan cara ekspansi pembangunan nasional maupun pertambangan harus memperhatikan hak asasi manusia, memenuhi aspirasi dan partisipasi rakyat serta keduanya tidak boleh bertentangan. Hukum pertumbuhan ekonomi sebaiknya membangun kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan, dan pembangunan politik sosial dan kebudayaan yang bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, dengan tanpa menghadirkan korban-korban baru dari rakyat Indonesia sendiri.

Negara harus mampu menjadi entitas yang melindungi, memenuhi, memajukan, dan menegakkan HAM. Bukan malah sebaliknya yang mendukung dan melindungi proses agregasi produksi, dengan cara mengeluarkan peraturan yang mengesampingkan HAM seperti Omnibus Law. Jika hal tersebut tidak segera dibenahi oleh pemerintah, maka keadlian HAM dalam hukum pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi ilusi semata.

Setiap aturan atau kebijakan yang dilahirkan dari semangat pembangunanisme merupakan aturan yang tidak memanusiakan manusia. Hal itu menjadikan kekayaan atau keuntungan beredar terpusat  hanya pada pemegang arus utama kendali kekuasaan dan para investor semata, sedangkan rakyat selalu menjadi korban.

Sebagai penutup, sepertinya kita harus merenungkan kembali sepenggal pemikiran dari John Locke dalam karyanya yang berjudul Second Treatise (1689), bahwa negara dan pemerintahan adalah institusi yang dijalankan oleh manusia atas dasar kemauan rakyatnya dan hadir untuk menyeimbangkan setiap hak yang ada pada manusia sehingga tidak mengganggu manusia yang lainnya.

Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga. Bisa ditemui di Twitter: @irfanProfesor