Gratifikasi dan Institusionalisasi Lembaga Pengadilan

Di masa pandemi ini, publik dikejutkan dengan berita penangkapan Pinangki Sirna Malasari (Jaksa Pinangki) oleh pihak Kejaksaan Agung. Jaksa berparas cantik yang semula menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan itu, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebab diduga telah menerima suap dari buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Kejadian ini menjadi tamparan, sekaligus memperingatkan adanya ketidakstabilan sistem dan kehidupan hukum Indonesia.

Jika mengadopsi pendapat Friedmann (1984), ketidakstabilan hukum ini merupakan akibat dari ketidakberdayaan sistem hukum untuk mengarahkan suatu efektifitas pada struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum serta lembaga peradilan. Apabila sudah begini, maka yang terjadi adalah ketidakteraturan yang berdampak pada munculnya penyakit-penyakit negara hukum, salah satunya ialah gratifikasi.

Denny Indrayana (2008) menjelaskan, bahwa penegak hukum yang melakukan tindakan gratifikasi merupakan kejahatan maha luar biasa yang akan berdampak pada kehancuran hukum di Indonesia. Tindakan jaksa yang korup, bisa menyebabkan ketidakterlembagaannya sistem peradilan, tergerusnya cita-cita dasar hukum, dan hilangnya kepercayaan publik.

Tentu, kejadian yang menimpa Jaksa Pinangki tersebut semakin menegaskan pemikiran Denny Indrayana, dalam bukunya yang berjudul Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor, terutama terkait dengan intitusionalisasi lembaga pengadilan yang sangat buruk. Penulis menyoroti “institusionalisasi”, sebab ia merupakan roh atau hati dari suatu lembaga pengadilan. Jika roh atau hati ini buruk, maka buruk pula aktivitas pengadilan yang dilakukan.

Integritas

Dalam Kunjungan peserta Rapat Kerja Nasional Ombudsman RI, serta audiensi terkait pelayanan publik di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI di Perpustakaan Nasional (2012), Ombudsman menyatakan bahwa buruknya penegakan hukum di Indonesia disebabkan maraknya tindakan mal-administrasi dalam proses penegakan hukum. Baik itu oleh kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga permasyarakatan, sehingga integritas lembaga peradilan menjadi buruk.

Bisa disimak dalam kasus yang menimpa Jaksa Pinangki terkait suap perkara kasus Djoko Tjandra. Rentetan fakta yang ada, menampakkan suatu kondisi bahwa Jaksa Pinangki selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, telah menerima gratifikasi berbentuk uang suap dari Djoko Tjandra sekitar 500.000 dollar Amerika Serikat, yang dilakukan ketika ia melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin.

Yohanes Suhardin (2009) menjelaskan bahwa, gratifikasi yang diterima lembaga peradilan ini sering terjadi ketika perangkat peradilan belum independen dan imparsial. Sehingga, penegakan hukum yang dilakukan menjadi inkonsisten dan diskriminatif dan jauh dari titik satisfactory.

Di samping itu, penyakit hukum pemberantasan korupsi itu terdapat di dalam diri institusi lembaga peradilan itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan Denny Indrayana (2008). Apabila hal ini tidak segera dibenahi oleh para elite penegak hukum, maka bisa saja berdampak pada hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga peradilan termasuk Kejaksaan Agung.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam buku saku Memahami Gratifikasi, menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang ditimbulkan dari pemberian gratifikasi antara lain adalah vasted interest dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian. Sehingga, independensi penyelenggara dapat terganggu. Selain itu, penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Bisa disimak dalam kasus Djoko Tjandra, oknum aparat kepolisian bahkan Kejaksaan Agung terindikasi terlibat dalam melindungi atau membantu pelaku melarikan diri serta bebas dari hukum. Lebih parahnya lagi, Kejaksaan Agung sempat hendak mengeluarkan aturan Pedoman Kejagung No. 7 Tahun 2020, tentang pemanggilan hingga penahan jaksa yang diduga terlibat tindak pidana hanya dapat dilakukan atas seizin Jaksa Agung.

Peraturan tersebut dicabut kembali oleh Jaksa Agung melalui Keputusan Jaksa Agung RI No. 163 Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020. Peraturan tersebut dicabut karena banyak menuai polemik dari masyarakat, serta menimbulkan sinisme publik karena dikeluarkan ketika Jaksa Pinangki terdeteksi ikut andil dalam kasus Djoko Tjandra.

Menurut Hibnu Nugroho (2019), gratifikasi sering terjadi ketika terdapat hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi atau pejabat yang menerima. Atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut. Dalam arena negara hukum yang menempatkan lembaga peradilan sebagai penentu bersalah atau tidaknya seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, penerimaan gratifikasi oleh pejabat lembaga peradilan dapat berlangsung sedemikian rupa antar elite penegak hukum dengan berbagai kelompok kepentingan.

Penerimaan gratifikasi ini, bisa menjadi tindak pidana korupsi ketika digunakan untuk tujuan kepentingan seseorangg untuk melindungi pelaku dari jerat hukum di pengadilan atas kejahatan yang dilakukan. Akibatnya, putusan pengadilan yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

Oleh karena itu, lubang-lubang yang memungkinkan kemunculan penerimaan gratifikasi harus segera disumbat dengan suatu usaha institusionalisasi lembaga peradilan yang mengedepankan kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas untuk menciptakan lembaga peradilan yang berintegritas. Para elite hukum, terutrama aparat kepolisian dan Jaksa Agung, harus didorong untuk lebih serius dalam setiap penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Upaya tersebut bisa diawali dengan mengharuskan semua perangkat hukum, khususnya para hakim untuk memperhatikan kode etik dan perilaku hakim sedunia, serta berperilaku sesuai dengan kode etik aparat peradilan dan ketentuan perundang-undangan. Integritas lembaga peradilan, harus ditingkatkan dengan cara menempatkan kepentingan bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Sebab, dari sanalah suatu perangkat hukum bisa dinilai memiliki integritas dalam berperilaku, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum senantiasa sesuai dengan nilai-nilai hukum, keyakinan, dan prinsip sebagai penegak hukum. Institusionalisasi lembaga peradilan tersebut harus dibangun secara serempak oleh hakim, jaksa, dan advokat agar komponen yang terlibat dalam sistem tersebut menjadi lebih baik.

Akhirnya sebagai penutup, tampaknya kita perlu merenungkan kembali sepenggal tulisan dari Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Rumah Kaca sebagai berikut: “Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia menjadi tukang sapu jalanan!”

Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga. Bisa ditemui di Twitter: @IrfanProfesor