Pemimpin Bukanlah “Tuhan”*


Pemimpin Bukanlah “Tuhan”*
Sumber foto: elsalmoncontracorriente.es

Setiap pemimpin yang mengepalai sebuah negara (bisa raja, perdana menteri dan presiden), pastilah punya andil besar dalam proses perjuangan negaranya menuju ke arah yang lebih baik. Sejahtera, makmur dan tenteramnya hidup rakyat dalam sebuah negara, sedikit banyak ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Hal itu tidak terlepas juga bagi Indonesia, sebagai negara yang dikepalai oleh seorang pemimpin, dalam hal ini seorang presiden.

Sepanjang perjalanannya, dari awal kemerdekaan sampai hari ini, Indonesia punya keberagaman dalam hal kepemimpinan. Yang tentunya, masing-masing punya plus dan minusnya. Di bawah kepemimpinan Bung Karno, rakyat menikmati kemerdekaan yang membebaskan dari penjajahan sekian tahun. Akan tetapi,  rakyat sendiri juga mengalami banyak cobaan—salah satunya konflik horizontal—yang  sejatinya menguatkan hati rakyat.

Begitu pula ketika pak Harto menjadi pemimpin selama 32 tahun. Rakyat, sebagian bisa hidup makmur. Akan tetapi, selalu dikontrol oleh elit pemerintah.

Bahkan, plus minus kepemipinan kita tidak hanya berhenti ketika Bung Karno dan pak Harto yang menjadi presiden. Setelah lengsernya pak Harto dari tampuk kepemimpinan, dan digantikan oleh pengganti-penggantinya, sampai pada kepemimpinan Jokowi hari ini, kita sebagai rakyat akan selalu menemukan plus dan minusnya kualitas pemimpin atau presiden kita. Sangat disayangkan, jika plus minus tadi malah menjadi alasan untuk memicu konflik, yang memecah-belah persatuan kita sebagai rakyat.

Dengan melihat kondisi di media sosial belakangan ini, kita akan selalu menemukan maraknya narasi yang berpotensi untuk memecah belah rakyat. Salah satu kejadian terbaru yang menunjukkan kualitas berbangsa dan bernegara kita semakin mundur, yaitu soal sampul Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 (Tempo.co, 16/09/2019). Banyak ujaran kebencian di media sosial yang mengutuk pekerjaan yang dilakukan Majalah Tempo tersebut.

Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah  hari ini kita tidak boleh mengkritisi kualitas dari seorang pemimpin atau presiden? Ketika KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang seorang ulama dan menjadi presiden, nyatanya boleh kita kritik habis-habisan ketika beliau memimpin. Pertanyaanya, kenapa hari ini kita tidak boleh mengkritik presiden? Apakah Presiden hari ini sudah lebih suci dari ulama? Tidak etis, atau menyalahi aturankah kita sebagai rakyat, untuk mengkritisi kualitas kepemimpinannya?

Dengan kondisi yang demikian itu, apakah gejala ini termasuk penyakit gumunan dan kagetan yang menghinggapi rakyat hari ini? Logika mana yang lebih menjelaskan kondisi kebangsaan dan kenegaraan kita hari ini; pemerintah tak bisa benar tanpa menyalahkan rakyat? Atau rakyat tak bisa benar tanpa menyalahkan pemerintah? Atau malah rakyat sendiri yang tak bisa benar tanpa menyalahkan sesama rakyat?

Menurut Emha Ainun Nadjib (2018), bahwa kita sebagai bangsa dan negara terkhusus sebagai rakyat sendiri, semakin kehilangan kemampuan untuk benar tanpa menyalahkan. Kita sebagai satu kesatuan semakin tidak sanggup untuk benar, kecuali harus dengan menyalahkan. Yang benar kita, orang lain salah. Semakin banyak narasi hitam putih soal pembenaran, tanpa kita sadari bahwa masih banyak warna kebenaran yang lain. Bias abu-abu, biru, merah, kuning, hijau dan masih banyak warna yang lain.

Apa yang dilakukan oleh majalah Tempo, bisa benar dan bisa juga salah. Tergantung dari arah mana kita memandang, posisi kita berdiri, dan sebagai apa kita melihat hal tersebut. Apakah sudah jelas posisi kita sebagai rakyat yang memilih pemimpin beberapa waktu lalu? Apakah ujaran kebencian yang semakin marak disebabkan oleh keraguan dan ketidakyakinan kita atas kebenaran yang kita pilih? Juga tergantung kontekstualisasi substansi dari apa yang ingin disampaikan, baik sampul dan isi majalah  Tempo edisi 16-22 September 2019 tersebut.

Benar dan salah, seharusnya sudah jelas terlebih dahulu di wilayah hukum. Namun, beda halnya kalau di wilayah yang lain. Semisal, di wilayah budaya ada faktor kebijaksanaan. Di wilayah politik, ada kewajiban untuk mempersatukan. Oleh karenanya, agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu serta agama lainnya ,menuntun dan mengarahkan kita dengan menghamparkan betapa kayanya dialektika kehidupan yang terjadi sehari-hari.

Dari wilayah hukum, apa yang dilakukan oleh majalah Tempo tidak menyalahi aturan. Sesuai amanat UU Nomor 40  Tahun 1999, Majalah Tempo memberikan perhatian pada dinamika masyarakat yang sedang terjadi perihal revisi UU KPK. Bagi relawan Jokowi yang tidak terima, atas apa yang diperbuat oleh Majalah Tempo beberapa waktu lalu, sah-sah saja mengkritisi secara objektif dengan membandingkan realita yang terjadi. Tapi sangat disayangkan jika sampai melarang pers untuk melakukan kerja-kerja jurnalisme, yang sifatnya edukatif dan informatif.

Jika pers yang bertugas mengkritisi kinerja pemerintahan malah dilarang, maka kita seakan tidak pernah belajar dari masa lalu, di mana pers sangat dikontrol dan diminimalisir perannya. Pers sebagai pilar keempat demokrasi, juga telah dijamin kemerdekaannya dan diakui keberadaannya oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, pers diharapkan bisa menjalankan fungsi kontrol bila melihat terjadi penyimpangan terhadap demokrasi dan hukum.

Setiap pemimpin atau pimpinan, sudah selayaknya punya rasa bersalah terhadap rakyat. Jika tidak demikian, seorang pemimpin tidak akan mempunyai motivasi untuk mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara menuju ke arah yang lebih baik. Selain itu, rakyat yang paling sial ialah kalau pemimpinnya tidak punya rasa bersalah. Sebagaimana manusia biasa, pemimpin atau presiden bukan lah Nabi atau Rasul yang luput dari kesalahan, apalagi presiden bukanlah “Tuhan” itu sendiri yang maha benar!

NB: Judul mengadopsi dari judul buku Emha Ainun Nadjib yang berjudul Pemimpin yang "Tuhan”

Pilihan Redaksi

Sebuah Buku Berjudul “Macam-macam Gaya Seks untuk Pemula”

Sumber Foto: cuandernoderetazos.wordpress.com Penulis: Ameera Matahari* Hotel mewah yang berisi lebih dari dua puluh lantai d...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel