Merawat Toleransi dalam Bingkai Keberagaman

Sumber Foto: cbpancasilademokrasi7.blogspot.com

Penulis: Andra Hakim*

Menyandang gelar “City of Tolerance”, Yogyakarta selayaknya menjadi tempat yang nyaman bagi setiap pemeluk agama untuk melakukan ibadah. Akan tetapi, hal tersebut mesti kita pertanyakan ulang. Setelah melihat kejadian yang menimpa jemaat di Gereja St. Lidwina pada Minggu lalu (11/02/2018). Peristiwa tersebut, tentu saja mengganggu status provinsi istimewa ini sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi, dan akrab dengan slogan “Yogyakarta Berhati Nyaman”.

Menurut data yang dipublikasikan oleh Wahid Foundation, intoleransi terjadi di Yogyakarta sejak tahun 2012 dan terus bertambah setiap tahunnya. Fakta tersebut, seharusnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan aparat keamanan. Mengingat, Yogyakarta adalah miniatur negara dan dinilai sebagai daerah yang memiliki budaya dan tradisi multikultural.

Banyak terjadinya kasus intoleransi, membuat para penganut agama, khususnya agama minoritas, semakin merasa tidak aman untuk melakukan kegiatan beribadah. Hal itu terkadang juga dipicu oleh kebijakan yang dibuat pemerintah. Seringkali kita menemukan kebijakan-kebijakan yang justru tidak sesuai dengan nilai-nilai toleransi. Di antaranya, penutupan tempat ibadah, pelarangan aktivitas ibadah, dan tidak dikeluarkannya izin mendirikan tempat ibadah.

Dari beberapa contoh di atas, menjadi tidak heran jika kebijakan-kebijakan tersebut menjadi alasan kaum radikal untuk melancarkan aksinya. Padahal, kebebasan beragama sudah diatur sedemikian rupa di dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal ini yang selanjutnya menjadi paradoks di negeri yang penuh ragam ini. Bukannya bersatu karena perbedaan yang ada, kita malah ingin membeda-bedakan yang sudah satu!

Berpijak pada fakta tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan kasus intoleransi di Yogyakarta. Pertama, dimulai dari keluarga. Sebagai kelompok terdekat, keluarga mempunyai peran besar dalam membentuk kepribadian seluruh anggota keluarga. Teladan yang baik dalam memahami, serta pengetahuan akan pentingnya menghargai perbedaan, sudah harus dipupuk mulai dari keluarga.

Kedua, pemuka agama dan elit ormas. Sebagai individu maupun kelompok, pemuka agama dan elit ormas sudah seharusnya turun ke tataran akar rumput dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal itu dilakukan guna mencegah ketegangan, atau perselisihan antar kelompok. Mengingat, kasus intoleran yang terjadi seringkali bermula dari pemahaman yang rendah mengenai perbedaan, dan mudahnya terprovokasi oleh isu agama.

Ketiga, peningkatan kinerja intelejen. Aparat intelejen harus meningkatkan kemampuan untuk deteksi dini dan cegah dini. Mengingat angka intoleran yang semakin tinggi, diharapkan agar pihak intelejen cepat tanggap dalam mencegah kasus-kasus intoleran, yang seringkali berujung pada tindak kekerasan, dan bahkan pembunuhan.

Keempat, perlunya peran dari pemerintah. Pemerintah seharusnya bersikap tegas dalam menanggapi kasus intoleran, serta menggalang persatuan masyarakat untuk menolak radikalisme dan terorisme intoleransi. Upaya tersebut dapat dilakukan dalam berbagai cara. Di antaranya melakukan agenda berupa sosialisasi atau seminar yang isinya mengedepankan dan menghargai perbedaan dalam keberagaman.

Sebenarnya, bukanlah pekerjaan yang sulit bagi pemerintah DIY untuk mewujudkan “Yogyakarta Berhati Nyaman” bagi seluruh pemeluk agama. Hal itu dikarenakan DIY memiliki budaya yang lentur dan tidak menolak akan adanya perbedaan. Dengan partisipasi seluruh kalangan, mulai dari masyarakat, pemuka agama dan elit ormas serta pemerintah, harapannya status “City of Tolerance” tetap melekat pada DIY.

Apa yang terjadi di DIY ini, adalah gambaran nyata yang berlaku di banyak tempat di Indonesia. Karena diakui atau tidak, jika DIY yang “berhati nyaman” saja punya contoh kasus semacam ini, bukan tidak mungkin di daerah lain, konflik yang terjadi lebih runcing lagi. Pasalnya, toleransi di DIY bisa dibilang sudah masuk dalam angka yang paling tinggi, tapi masih terdapat konflik. Lalu, bagaimana kondisi di daerah lain?

Dari beberapa langkah yang saya jelaskan di atas, sah saja jika disebut terlalu normatif. Karena menurut hemat saya, langkah-langkah tadi cukup jadi pengantar. Kalau pengantarnya sudah bisa dipahami, bukan tidak mungkin kita akan lebih naik level lagi. Untuk memahami yang namannya makna keberagaman tersebut. Nah, kalau pengantarnya saja kita belum paham, bagaimana bisa masuk ke isinya bukan?

Memang, untuk memunculkan toleransi itu saja, sudah terbilang tugas yang berat dan sulit, apalagi untuk merawatnya. Akan tetapi, seberat dan sesulit pekerjaan, pada akhirnya harus tetap dilaksanakan bukan? Agar apa? Agar nanti, bisa menghasilkan intoleransi yang mendewasakan peradaban kita yang berisi ragam orang, ragam budaya, dan ragam agama ini.

*Pemerhati isu toleransi dan keberagaman