Keadilan Bersama yang Universal, Apakah Ada?

Sumber Foto: garudadaily.com

Penulis: Embar Maijus Anggraino*

Mendengar kata difabel, saya langsung teringat dengan keponakan saya, anaknya kakak sepupu. Ia adalah seorang difabel tunarungu dan tunawicara. Perjumpaan saya dengannya ketika saya berumur belasan tahun. Sebelumnya, saya yang masih bocah waktu itu, masih belum mengerti sebab kenapa ia tidak bisa bicara. Ketika saya tanyakan kepada Ibu saya, Ibu hanya menjawab itu bawaan dari lahir. Saya pun tidak memperpanjang pertanyaan tersebut. Dan lebih memilih berinteraksi sewajarnya.

Saya yang waktu itu masih belasan tahun, kadang merasa lucu ketika harus mengobrol dengannya. Di satu sisi, saya belum paham bahasa isyarat. Di sisi lain, kami memang jarang bertemu. Pertemuan dengannya terjadi jika saya mudik ke kampung halaman Ibu. Dan ketika saya kembali ke tempat keluarga kami merantau, saya juga tidak mengingatnya lagi. Sampai pada waktu kami sekeluarga benar-benar pindah ke kampung halaman Ibu, interaksi dengan keponakan tadi menjadi lebih intens.

Sederhananya, sebelum saya merantau ke Jogja, saya sudah pernah punya pengalaman bersinggungan dengan orang difabel. Dan saya tidak pernah menganggap difabel sebagai sebuah kelainan. Karena saya merasa, bukan mereka—orang difabel—yang harus menyesuaikan gaya hidup kita yang non difabel. Tetapi kitalah yang harus menyesuaikan mereka.

Hal ini bukan karena saya merasa kasihan, namun lebih kepada apa yang saya rasakan. Lantas, bagaimana kalau mereka yang harus dipaksakan untuk menyesuaikan gaya hidup kita yang mayoritas dan non difabel ini? Apakah hal tersebut tidak menjadi sebuah pemaksaan yang dilakukan oleh mayoritas kepada minoritas? Karena disadari atau tidak, jumlah orang difabel di Indonesia sendiri masih kalah jauh ketimbang yang non difabel. Jumlahnya kurang lebih 10% dari populasi yang ada.

Sampai hari ini pun, saya pribadi masih terenyuh ketika melihat orang difabel di jalan yang menjadi tontonan. Lebih terenyuh lagi kalau mereka menjadi bahan candaan dan tertawaan. Sebenarnya apa yang patut dijadikan candaan dan tertawaan dari mereka? Apakah karena mereka berbeda dari kita yang menganggap “normal” ini? Ataukah karena kita merasa lebih baik ketimbang mereka? Sungguh, saya pribadi tak sampai hati punya pikiran semacam itu.

Bukan ingin disebut baik, tapi karena saya sendiri bisa merasakan bagaimana rasanya ketika kita berbeda dari orang kebanyakan. Sungguh tidak enak rasanya, kalau perbedaan kita menjadi hal yang dipermasalahkan. Belum lagi kalau kita menjadi buah bibir yang isinya negatif melulu. Memang, sebagai bangsa yang besar, kita belum sepenuhnya paham apa arti pluralisme. Jika dipahami dan dijalankan, toh itu hanya berlaku bagi perbedaan antar suku dan agama. Tapi belum kepada perbedaan antara difabel dan non difabel.

Sebagai orang non difabel, apa yang kita sebut kebutuhan, belum tentu bagi teman-teman difabel menjadi sebuah kebutuhan. Hal tersebut terjadi karena kita seringkali hanya memikirkan sesuatu dengan satu cara pandang. Dan jarang sekali memakai perspektif inklusifitas dalam melihat sesuatu. Contoh kecilnya saja yaitu toilet. Kebanyakan kita, tentu mengingkan toilet duduk agar terlihat keren, atau minimal toilet yang tingginya jauh dari lantai. Tapi pernahkah kita memikirkan bahwa hal tersebut sebenarnya menyusahakan teman-teman difabel?

Misalnya saja, orang difabel yang harus menggunakan kursi roda, kruk, atau tongkat. Coba bayangkan, bagaimana susahnya kalau kita membuat sebuah toliet dengan cara pikir yang barusan? Bukankah hal tersebut menjadi penghalang bagi teman-teman difabel? Sekaligus menjadi halangan bagi mereka untuk memperoleh kenyamanan dari sebuah fasilitas. Terus pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah benar memaknai yang namanya toleransi?

Bukankah selama ini kita jarang sekali memikirkan kondisi yang harus dihadapi oleh orang non difabel? Contohnya ya toilet tadi. Belum lagi hal yang lain. Kalau masalah toilet saja kita masih abai, lantas mau diarahkan ke mana bangsa besar yang mengayomi semua warga negaranya ini?

Semenjak pascareformasi, wacana difabel mulai menunjukkan taringnya ke permukaan. Setelah sebelumnya difabel disamakan dengan “cacat” oleh rezim Orde Baru. Padahal, kata cacat sendiri adalah bentuk pengingkaran pada kemanusiaan. Sesungguhnya, kata cacat sendiri hanya cocok berlaku pada benda mati, dan tidak cocok sama sekali pada makhluk hidup. Oleh karena itu, menjadi sebuah kemajuan kalau kita tidak lagi menggunakan kata cacat, dan lebih memilih kata difabel.

Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa difabel sama dengan cacat, tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada masyarakat tersebut. Karena mau diakui atau tidak, rezim Orde Baru lah yang seharusnya bertanggung jawab mengubah pandangan tersebut. Sebab, mulai dari Orde Baru pulalah orang difabel dikategorikan sebagai orang cacat.

Hal ini, yang kemudian sepatutnya kita pikirkan bersama. Karena secara tidak langsung, isu disabilitas menjadi pekerjaan rumah kita yang belum selesai. Bahkan bisa dibilang, kita belum beranjak jauh-jauh banget sejak undang-undang perlindungan disabilitas dibuat.

Sebagai orang yang non difabel, saya sarankan kepada diri saya pribadi dan kita bersama, untuk tidak lagi memberikan jasa baik yang sebenarnya tidak perlu kepada orang difabel. 

Kemandirian, adalah hal yang sangat dijunjung oleh orang-orang difabel. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah lebih sering berinteraksi dengan teman-teman difabel. Bukan malah membaca kebutuhan mereka dari luar dan berjarak. Sebabnya tidak lain karena, untuk mewujudkan keadilan bersama yang universal, haruslah berangkat dari kesamaan visi terlebih dahulu!

*Hamba biasa yang fakir ilmu dan harta

Bagikan Artikel ini