Politik sebagai Pertengkaran Menurut Jacques Ranciere

Sumber Foto: .versobooks.com

Penulis: Willy Vebriandy

Judul Buku                  : Disensus: Demokrasi sebagai Perselisihan Menurut Jacques Ranciere

Penulis                         : Sri Indiyastutik

Penerbit                       : Buku Kompas

Jumlah Halaman         : xx+236 Halaman

Tahun Terbit                : 2019 

Jacques Ranciere adalah nama yang relatif asing untuk publik tanah air. Sebagian besar yang mengenalnya hanya kalangan akademisi di kampus. Itu pun terbatas hanya pada para peminat kajian filsafat dan politik.

Ranciere ialah intelektual asal Aljazair yang besar di Prancis. Menurut Robertus Robert, bersama Alain Badiou, Francois Jullien, dan Jeac-Luc Nancy, Ranciere dipandang sebagai salah seorang pemikir Prancis generasi baru yang berhasil menegakan pendekatan dan pandangan baru mengenai filsafat, ilmu pengetahuan, politik, dan estetika.

Ranciere dikenal sebagai murid filsuf Marxis Louis Althusser. Ia turut menyumbang tulisan dalam buku suntingan Althusser yang hingga kini sangat berpengaruh dalam tradisi Marxis, Lire Le Capital (Reading Capital) (1965), sebelum akhirnya ia berbalik menyerang gurunya itu karena sikap diamnya dalam momen revolusi Mei 1968.

Pasca peristiwa tersebut, Ranciere mengambil jarak dengan Althusser. Sambil mengajar di Universitas Paris VIII, ia lalu terlibat dalam berbagai macam aktivitas politik di Prancis—baik dalam gerakan mahasiswa maupun gerakan buruh.

Ranciere menulis banyak karya di bidang filsafat, politik, pendidikan, dan sosial humaniora lainnya. Beberapa yang terkenal antara lain: The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation (1991), Disagreement: Politics and Philosophy (1999), Dissensus: on Politics and Aesthetics (2010), dan masih banyak lagi.

Awalnya, pemikiran Ranciere hanya dikenal di Prancis. Baru pada tahun 2000an, berbarengan dengan penerjemahan buku Disagreement: Politics and Philosophy (1999) ke dalam bahasa Inggris, pemikiran Ranciere mulai dibaca oleh pembaca berbahasa Inggris. Setelah itu, nama Ranciere menjadi perbincangan luas di kalangan intelektual di seluruh dunia.

Ranciere adalah pemikir yang konsisten dengan tesis tentang kesetaraan pada setiap orang dan untuk semua orang. Baginya kesetaraan adalah pengandaian dasar dalam melihat hubungan antar manusia. Ranciere percaya bahwa tiap manusia memiliki akal budi yang setara satu sama lain. (Hlm. 2)

Konsep mengenai kesetaraan ini pula yang membuat Ranciere menelurkan gagasan politik yang terbilang radikal dalam perkembangan pemikiran politik kontemporer. Ia menggugat pemikiran dan praktik politik yang telah mapan di dunia, serta menyusun konsep politik baru yang berbeda dengan yang telah ada.

Politik umumnya dipahami semata sebagai semacam bentuk tata kelola pemerintahan, partai politik, DPR, Pemilu, atau perebutan kekuasaan. Bagi Ranciere hal tersebut bukanlah politik. Menurutnya, politik terjadi ketika ada gangguan terhadap tatanan sosial dominan yang dilakukan oleh demos untuk memverifikasi kesetaraan. (Hlm.16-17)

Untuk memahami konsep politik Ranciere ini, kita perlu kembali pada titik berangkat yang mendasari pemikirannya tersebut, yaitu kesetaraan.

Bagi Ranciere, pemikiran dan praktik politik kontemporer menampilkan ketidaksetaraan di dalamnya. Dalam politik hari ini, selalu ada pihak atau subjek yang tidak terhitung dalam politik. Mereka yang tidak dihitung adalah bagian dari tatanan sosial, tetapi dianggap tidak ada. (Hlm. 10) Suara mereka tidak didengar dan dipandang sebagai pengganggu harmoni yang telah terbentuk dalam tatanan sosial yang ada. Mereka ini bisa berupa kaum minoritas etnis/agama, orang miskin, perempuan, buruh, petani, nelayan, atau tahanan politik.

Mereka yang tidak dihitung tersebut, oleh Ranciere disebut sebagai "yang salah". Mereka dianggap tidak ada, tidak terhitung, dan tidak terlihat, kalaupun terlihat hanya akan merusak tatanan sosial yang mapan. Pemilahan antara yang terhitung dan yang tak terhitung, didasari oleh kelayakan.

Mereka yang terhitung atau dianggap ada, ialah mereka yang menempati bagian-bagian dalam tatanan social, di mana masing-masing memiliki peran yang dipandang berguna. Sedangkan yang tidak dihitung, mereka dinilai tidak memiliki kualifikasi apapun yang dapat dijadikan ukuran untuk menjadi bagian dari masyarakat. (Hlm. 11-12)

Ranciere memandang bahwa "yang salah" memiliki tempat dan kedudukan yang setara dengan orang-orang lain di dalam tatanan sosial. Namun kenyataannya, "yang salah" justru tidak dianggap dalam kehidupan.

Contoh kasus untuk melihat hal ini, dapat dijumpai pada kasus-kasus diskriminasi etnis/agama, penggusuran, atau pencerabutan hak-hak politik para tahanan politik (Tapol). Para korban diskriminasi agama, penggusuran, dan Tapol suara mereka tidak didengar di dalam tatanan yang mapan. Keberadaan mereka pun dianggap tidak ada. Sekeras apapun mereka bicara suaranya tidak akan didengar. Mereka ini yang dimaksud sebagai "yang salah" dalam terminologi pemikiran Ranciere.

Pembelahan antara yang terhitung dan yang tak terhitung, bagi Ranciere terjadi karena tatanan sosial bekerja dalam logika arkhe atau pembagian berdasar persepsi indrawi. Persepsi indrawi adalah hukum implisit yang menentukan bentuk-bentuk pembagian masyarakat dengan pertama-tama menentukan bentuk-bentuk persepsi tentang di mana mereka berada. (Hlm.13) Jadi berdasar hukum ini, masyarakat akan ditentukan keberadaan posisi mereka dalam tatanan sosial. Ada yang menjadi A, B, C, D, dan seterusnya.

Logika arkhe merupakan sumbangan pemikiran filsuf Yunani kuno, Platon. Platon yang pertama membagi tatanan sosial berdasar kedudukan tertentu dalam masyarakat. Ada budak, pengrajin, seniman, filsuf, politisi, dan lain sebagainya. Bagi Platon, orang-orang sebaiknya berada di tempatnya dan menjalankan perannya di tempat tersebut demi harmoni kehidupan kota. (Hlm. 78) Pemilahan ini yang dipakai dalam tatanan sosial modern dan dikritik oleh Ranciere.

Ranciere mengkritik segala bentuk tatanan masyarakat yang berdasarkan pada arkhe, misalnya tampak dalam cara melegitimasikan kekuasaan atas dasar keturunan, kepakaran, keningratan, dan kekayaan. (Hlm. 13) Menurutnya, tatanan sosial yang demikian adalah tatanan yang tidak setara karena meminggirkan, menghilangkan, dan melenyapkan mereka yang tidak termasuk pada bagian yang ditentukan.

Berangkat dari pembacaannya atas kondisi tatanan sosial yang tidak setara tersebut, Ranciere merumuskan konsep politik baru yang sangat radikal. Seperti yang telah dikutip pada bagian awal tulisan, menurut Ranciere politik terjadi ketika ada gangguan terhadap tatanan sosial dominan yang dilakukan oleh demos untuk memverifikasi kesetaraan. Demos di sini bukan dalam artian rakyat seperti pada pengertian umum. Demos adalah nama lain dari "yang salah", yang melakukan verifikasi kesetaraan di dalam tatanan sosial dominan. (Hlm. 14)

Politik dalam pemikiran Ranciere muncul ketika orang-orang yang dipinggirkan, dianggap tidak ada, dan tidak diperhitungkan ini menggugat tatanan sosial yang mapan. Mereka mempersoalkan pembagian-pembagian dalam masyarakat dan berusaha merubah tatanan yang sudah ada tersebut.

Bertolak dari hal tersebut, bagi Ranciere politik bukanlah semata soal pemilu, DPR, kekuasaan, pemerintahan, dan berbagai urusan teknis lainnya. Politik adalah tindakan untuk mengoreksi kesetaraan. Ketika "yang salah" berupaya menyetarakan dirinya dengan tatanan yang mapan, di situlah politik terjadi. Saat "yang salah" muncul memverifikasi kesetaraan, ketika itu pula ia akan bertempur secara terbuka dengan logika arkhe yang menjadi dasar tatanan sosial. Pertempuran inilah esensi sesungguhnya dari politik dan segala turunannya.

Ranciere menolak konsep konsensus dalam politik. Baginya, konsensus hanya melanggengkan peminggiran bagi "yang salah". Ranciere justru menawarkan disensus sebagai bentuk baru politik kontemporer. Menurutnya, politik selalu berupa pertengkaran (dissensus) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dihitung sebagai bagian dalam tatanan sosial terhadap logika membagi-bagi berdasarkan kegunaan, tempat, kepakaran, keningratan, bakat, kekayaan, kepercayaan. Konsep demikian bertolak belakang dengan gagasan politik mainstream yang lebih menekankan konsensus atau kesepakatan dalam tatanan sosial.

Untuk konteks Indonesia, pemikiran Ranciere di atas bisa dibilang tidak umum dalam dinamika pemikiran dan praktik politik saat ini. Di tengah dominannya pragmatisme dan transaksi dalam berpolitik, tesis kesetaraan Ranciere mungkin akan dianggap sebagai angin lalu oleh para politisi maupun akademisi arus utama.

Meski begitu, pandangan politik Ranciere tetap menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Dengan mengkaji ide politik Ranciere, politik menjadi lebih luas ruang lingkupnya. Politik tidak hanya soal tata kelola pemerintahan, tapi juga soal bagaimana menyetarakan orang-orang yang tak dianggap dalam tatanan sosial mapan. Buku Disensus: Demokrasi sebagai Perselisihan Menurut Jacques Ranciere karya Sri Indiyastutik, adalah pengantar komprehensif yang dapat membawa kita menyelami hal tersebut lebih jauh.

Alumni UIN Sunan Kalijaga dan Anggota PMII Yogyakarta

Share this post